Refleksi: Negara lebih mementingkan urusan kasur dari pada  masalah perut, 
kesehatan dan pendidikan rakyat. Dengan  hiruk pikuk dibicarakan kasur dan  
bantal guling  maka perhatian  umum  dilarikan dari persoalan pokok kehidupan  
yang harus ditangani dengan baik  ke masalah sekuder yang tidak mati kelaparan 
atau busung lapar.  Siasat  ini namanya : "politik Abunawas"! 

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0810/10/pol04.html

RUU Pornografi
Negara Jangan Urus "Kasur" Warga 


Jakarta - Masalah pornografi harus secara tegas dan konsisten diletakan sebagai 
tindak kriminal didomain publik, bukan masalah moral di wilayah 
privat/individu. Definisi pornografi dalam RUU Pornografi pun harus dibatasi 
dalam bentuk gambar atau tulisan yang memuat eksploitasi berlebihan atas sex 
dan atau erotika.


Hal itu ditegaskan anggota panitia kerja (Panja) RUU Pornografi DPR Eva Kusumah 
Sundari dalam jumpa pers Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) 
di Jakarta, Kamis (9/10). Ia menjelaskan definisi pornografi yang menyatakan 
'dapat membangkitkan hasrat seksual' dan 'melanggar nilai-nilai kesusilaan 
dalam masyarakat menimbulkan potensi konflik yang tinggi karena tidak memiliki 
ukuran yang jelas, relativistik dan subyektif. "Definisi yang kabur ini tidak 
memberi kepastian hukum. Lagi pula, ngapain negara ngurusi kasur orang, dapur 
orang. Apa gunanya negara ngatur fantasi seks orang? Mengapa tidak berpikir 
memperbanyak lapangan kerja," ujar Eva.


Setelah absen beberapa lama, Wakil Sekretaris FPDIP Ganjar Pranowo mengatakan 
FPDIP akan kembali bergabung dalam dengan pansus untuk membahas RUU Pornografi 
tersebut. Fraksi pun telah menyiapkan draft materi apa saja yang layak masuk 
dalam RUU tersebut. "Kita bukannya setuju dengan pornografi. Kita jelas 
menolak. Tetapi, jangan asal-asalan kita buat aturan," kata Ganjar Pranowo. 


Secara terpisah Ketua Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) Carol Daniel Kadang 
menyambut baik rencana rapat dengar pendapat umum (RDPU) antara pansus DPR 
dengan warga masyarakat di Sulawesi Utara, Bali dan Yogyakarta untuk mendapat 
masukan atas RUU tersebut. "Kunjungan tersebut harus mengakomodir kelompok yang 
keberdatan berlakunya RUU tersebut. Diskusinya pun tidak boleh satu arah. Harus 
melibatkan pihak yang pro dan kontra," katanya. 
FPDS pun sudah mengirim surat kepada pimpinan DPR untuk kembali bergabung 
dengan pansus setelah absen beberapa lama dengan FPDIP. "Kita punya tanggung 
jawab terhadap tuntutan konstituen. Kita juga tidak mau dianggap 
menghalang-halangi pembahasan satu undang-undang," tambahnya.
Ganjar Pranowo mengatakan tidak ada target waktu kapan RUU Pornografi harus 
selesai dikerjakan DPR. Target pengesahan 24 Oktober 2008 hanya wacana 
perorangan karena tidak mungkin disa

Kirim email ke