PERISTIWA BERSEJARAH!!!
 
Akhirnya anggota parlemen Belanda bertemu dengan korban pembantaian di Rawagede.
 
Pada hari kedatangan delegasi parlemen Belanda di Jakarta, Minggu, 12 Oktober 
2008, Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB), Batara R Hutagalung bersama 
Sekretaris KUKB, Dian Purwanto, menemui Harry van Bommel, anggota parlemen dari 
fraksi Partai Sosialis, partai oposisi terbesar di parlemen Belanda, di Hotel 
JW Marriott, tempat delegasi parlemen Belanda menginap.
 
Tujuan kunjungan delegasi parlemen Belanda ke Indonesia setiap tahun, selain 
memantau proyek-proyek yang didanai oleh Belanda, mereka juga “memantau” dan 
“mengawasi” kondisi HAM di Indonesia. Fokus mereka selalu pelanggaran HAM di 
Aceh, Maluku dan Papua. Dahulu sebelum merdeka, juga Timor Timur. 
Sebagaimana diberitakan oleh pers di Indonesia, kunjungan delegasi parlemen 
Belanda kali ini juga “memantau” kondisi HAM di Indonesia. Dalam pertemuan 
dengan Wapres Jusuf Kalla, ketua delegasi HJ Ormel menyampaikan bahwa mereka 
“mengkhawatirkan” kasus HAM di Indonesia, terutama di Maluku dan Papua. (lihat 
Kompas, 17.10.2008).
 
Dengan latar belakang ini, KUKB mengusulkan agar delegasi parlemen Belanda juga 
mengunjungi desa Rawagede, yang letaknya hanya sekitar 80 km dari Jakarta. 
Sebagaimana kini telah diketahui oleh banyak orang Belanda, pada 9 Desember 
1947, tentara Belanda membantai 431 penduduk desa Rawagede, tanpa proses, 
tuntutan, pembelaan, dsb. Hal ini bukan hanya merupakan pelanggaran HAM berat, 
melainkan kejahatan perang, karena yang dibantai adalah penduduk sipil, 
non-combatant, dan jelas melanggar konvensi Jenewa. 
 
KUKB memberikan pilihan, apabila delegasi menyatakan bahwa acara mereka sangat 
padat dan waktu mereka sempit, KUKB menawarkan untuk mendatangkan para janda 
dari Rawagede ke Jakarta dan bertemu dengan mereka di Hotel tempat mereka 
menginap.
 
Pada hari Senin, 13 Oktober, Harry van Bommel membawakan usulan KUKB ke rapat 
delegasi parlemen Belanda. Ternyata mayoritas delegasi menolak kedua usulan 
tersebut.
 
Pada hari Selasa, 14 Oktober, Harry van Bommel dan KUKB menggelar jumpa pers 
bersama (joint press meeting), yang juga dihadiri oleh koresponden harian 
Belanda terkemuka, NRC Handelsblad. Sebelumnya, koresponden NRC Handelsblad, 
Elske Schouten, telah mewawancarai Ketua KUKB melalui telepon, dan pada hari 
itu juga, diberitakan di Belanda. (lihat berita di bawah ini). 
Harry van Bommel menyampaikan kekecewaan dan kesedihannya, atas keputusan 
mayoritas rekan-rekannya.
Batara Hutagalung menyatakan, dengan demikian terbukti, bahwa sebagian besar 
anggota parlemen Belanda buta sebelah mata. Mereka hanya mau mengawasi 
pelanggaran HAM yang dilakukan oleh orang Indonesia terhadap orang Indonesia 
sendiri, namun menolak untuk membicarakan kejahatan perang yang telah dilakukan 
oleh tentara Belanda terhadap orang Indonesia di Indonesia. NRC Handelsblad 
mengutip ucapan Batara Hutagalung dalam beritanya pada hari itu juga, 14 
Oktober. (lihat berita Handelsblad di bawah ini).
 
Hampir seluruh media di Belanda memberitakan penolakan delegasi parlemen 
Belanda untuk bertemu dengan para janda dan keluarga korban pembantaian di 
Rawagede.
 
KUKB kemudian mengusulkan kepada Harry van Bommel, apabila dia satu-satunya 
yang bersedia untuk bertemu dengan keluarga korban Rawagede dan waktunya 
sempit, KUKB akan menghadirkan beberapa janda dari Rawagede, untuk bertemu 
dengannya di Hotel Marriott, tempat dia menginap.
 
Pada 18 Oktober 2008 pukul 16.30, Harry van Bommel mengirim SMS kepada Batara 
Hutagalung, bahwa selain dirinya, seorang anggota delegasi yang lain, Joël S. 
Voordewind dari Partai Uni Kristen juga bersedia menerima kunjungan para janda 
dari Rawagede pada hari Minggu jam 14.00 di Hotel Marriott.
.
Dalam waktu singkat, KUKB mengorganisir pertemuan di Lounge Hotel Marriott.pada 
hari Minggu, 19 Oktober yang dimulai tepat pukul 14.00 sesuai rencana.
Dari Rawagede hadir Sa’ih, 86 tahun, orang terakhir yang selamat dari 
pembantaian di Rawagede. Dia kena tembak dua kali, tetapi dia hanya terluka, 
namun ayahnya yang berdiri di sampingnya, mati ditembak. Selain itu hadir dua 
orang janda korban yaitu Wanti, 84 tahun, Wisah, 81 tahun dan hadir juga 
Sukarman, Ketua Yayasan Rawagede.
 
Dari delegasi parlemen Belanda, di luar dugaan, selain Harry van Bommel dan 
Joël Voordewind, juga hadir Harm Evert Waalkens dari Partai Buruh (PvdA). Yang 
istimewa dalam hal ini adalah, Partai Uni Kristen dan Partai Buruh, merupakan 
partai koalisi di pemerintahan Belanda. Oleh karena itu, van Bommel menyatakan 
bahwa pertemuan ini mempunyai bobot yang besar.
 
Dari KUKB hadir Batara Hutagalung, Ketua KUKB dan Purwanto, Sekretaris KUKB.
 
Pers yang meliput adalah TVRI, tvOne, RRI, Detikcom dan koresponden dari harian 
Belanda NRC Handelsblad. Jawa Pos dan Rakyat Merdeka meminta keterangan melalui 
telepon dan email.
 
Joël Voordewind dan Harm Waalkens hadir selama sekitar 1 jam, sampai pukul 
15.00. Pertemuan dengan Harry van Bommel dilanjutkan hingga pukul 16.00. Secara 
keseluruhan pertemuan selama 2 jam berlangsung dalam suasana yang sangat ramah. 
Ketiga anggota parlemen Belanda menyampaikan rasa simpati yang sedalam-dalamnya 
kepada para janda dan Sa’ih atas penderitaan yang dialami oleh keluarga korban 
pembantaian di Rawagede.. 
 
Voordewind dan Waalkens mengatakan, tidak akan mengeluarkan pernyataan apapun, 
karena sebagai anggota partai pemerintah, mereka menunggu pernyataan resmi dari 
pemerintah Belanda.
 
Inti pembicaraan dalam pertemuan tersebut adalah rencana petemuan perdamaian/ 
rekonsiliasi antara para veteran Belanda yang pada waktu itu terlibat dalam 
pembantaian di Rawagede dengan para janda dan keluarga korban pembantaian. 
Mereka menyatakan, bahwa mereka tidak menaruh dendam lagi terhadap para 
pembunuh suami/ayah mereka, dan bersedia memberikan maaf. Namun masalahnya 
dalam hal ini, kepada siapa maaf akan diberikan apabila tidak ada yang meminta 
maaf. Namun mereka akan bergembira, apabila mereka menerima kompensasi dari 
pemerintah Belanda atas derita yang mereka alami selama puluhan tahun. Selama 
lebih dari 60 tahun, pemerintah Belanda tidak pernah memberi perhatian terhadap 
para korban agresi militer Belanda.
Kepentingan mereka kini banyak ditangani oleh Yayasan Rawagede.
 
Masalah kompensasi ini tidak dibicarakan lebih jauh, karena hal ini telah 
ditangani oleh pengacara Gerrit Pulles di Belanda.
 
Mereka juga menyutujui gagasan KUKB, untuk mengundang veteran Belanda tersebut 
untuk hadir pada acara peringatan peristiwa pembantaian yang akan 
diselenggarakan di Rawagede pada 9 Desember 2008. Sa’ih mengatakan, mohon 
disampaikan kepada para veteran Belanda, bahwa mereka tidak usah takut datang 
ke Rawagede.
 
Batara Hutagalung mengatakan, Menlu Belanda (waktu itu) Ben Bot pada 16 Agustus 
2005 di Jakarta,  mengakui bahwa: “…. In retrospect, it is clear that its 
large-scale deployment of military forces in 1947 put the Netherlands on the 
wrong side of history…” Dengan demikian Ben Bot mengakui bahwa pada waktu itu 
politik Belanda salah. Hal ini berarti bahwa bukan hanya orang Indonesia saja 
yang menjadi korban, melainkan tentara Belanda dan para pembangkang wajib 
militer Belanda (indonesië weigeraars) juga merupakan korban dari politik yang 
salah.
 
Harry van Bommel mengatakan, beberapa veteran Belanda pernah menyatakan, bahwa 
mereka memikul beban berat di pundak mereka selama puluhan tahun. Pasti mereka 
akan bergembira apabila mengetahui, bahwa para janda dan keluarga korban 
pembantaian bersedia memaafkan mereka. Van Bommel mendukung penuh rencana 
mengundang para veteran Belanda ke Rawagede dan akan berusaha sekuatnya agar 
hal ini dapat terwujud.
Harry van Bommel menyatakan, bahwa pertemuan tersebut sukses besar dan 
merupakan langkah penting dalam hubungan Indonesia-Belanda.
 
Langkah pertama telah dimulai oleh Ben Bot, Menlu Belanda tahun 2005, ketika 
menghadiri peringatan Hari kemerdekaan RI di Jakarta pada 17 Agustus 2005. Pada 
waktu itu Ben Bot mengatakan, bahwa kini pemeritah Belanda menerima proklamasi 
kemerdekaan RI 17.8.1945 secara politis dan moral, jadi hanya de facto, dan 
tidak secara yuridis (de iure), karena pengakuan de iure telah diberikan pada 
27 Desember 1949, yaitu ketika penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia 
Serikat (RIS).
 
Van Bommel dan rekan-rekannya kembali ke Belanda pada hari Minggu malam.
 
Tak lama setelah Harry van Bommel pergi, Duta Besar Belanda untuk Indonesia, 
Dr. Nikolaos van Dam datang dan berbincang-bincang sebentar dengan Ketua KUKB 
Batara Hutagalung. Dubes van dam mengatakan, telah mengetahui rencana pertemuan 
ini dari detikcom, yang telah memberitakan di internet pukul 12.34. 
 
Batara Hutagalung mengusulkan kepada Dubes van Dam untuk melanjutkan Forum 
Dialog yang telah dilakukan oleh Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa 
Indonesia (KNPMBI) bersama Kedutaan Belanda pada bulan September 2002, dalam 
menyelenggarakan seminar internasional mengenai VOC. Para aktifis  KNPMBI 
mendirikan KUKB pada 5 Mei 2005.
 
Jakarta, 20 Oktober 2008
  
  
Batara R Hutagalung 
Ketua Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB) 
 
Bagi yang berminat untuk mengetahui lebih jauh mengenai peristiwa Rawagede dan 
masalah hubungan Indonesia Belanda, silakan kunjungi weblogs: 
http://indonesiadutch.blogspot.com, dan http://batarahutagalung.blogspot.com
 
Petisi-online kepada pemerintah Belanda:
http://www.petitiononline.com/brh41244/petition.html
 
============================================
 
http://www.nrc.nl/international/Features/article2023396.ece/Massacre_survivors_snubbed_by_Dutch_delegation
 
Massacre survivors snubbed by Dutch delegation 
Published: 14 October 2008 15:43 | Changed: 14 October 2008 15:46
By Elske Schouten in Jakarta
Dutch members of parliament on an official visit to Indonesia have refused to 
meet survivors of a massacre by Dutch soldiers in 1947. The leader of the 
delegation says it would be “inappropriate”. 
The Indonesian village of Rawagede was the scene of a massacre perpetrated by 
Dutch soldiers in 1947, shortly after the colony declared its independence and 
troops were sent in to restore order. 
The village claims 431 men were shot, while a Dutch government investigation 
into war crimes in Indonesia puts the figure at 150. 
Voted down 
One man who survived the massacre and nine widows of victims still live in the 
village, which has been renamed Balongsari. Last week, a letter was sent on 
their behalf to the Dutch government asking for a formal apology and 
compensation. Their request is still being looked at. 
Socialist Party member of parliament Harry van Bommel says he suggested a 
meeting with survivors twice but that the proposal was voted down by the rest 
of the delegation. 
The delegation, made up of seven members of the parliamentary foreign affairs 
committee, is in Indonesia to discuss a range of issues until October 19. 
Delegation chairman Henk Jan Ormel, member of parliament for the Christian 
Democrats, says he feels a meeting with the survivors, or their 
representatives, would be ‘inappropriate” while legal procedures are still 
ongoing. 
False expectations 
“A visit from an official Dutch delegation could create false expectations”, 
Ormel said, adding that he did not want Rawagede to become the focus of the 
visit to Indonesia. “A lot more has happened in this country,” he said. 
Van Bommel, who feels the Netherlands should apologise and pay compensation, 
had wanted a “reconciliatory meeting”. “It would have been the first Dutch 
high-level visit,” he says. “For the survivors of Rawagede, this is far from 
over.” 
The members of the delegation did not want to meet Batara Hutagalung, founder 
of the committee which filed the claim for compensation, either. Hutagalung 
says he finds it “odd” for parliamentarians to come to Indonesia to talk about 
human rights and not pay any attention to Rawagede. 
“It is almost as if they are blind in one eye: they only see the atrocities 
perpetrated by others,” he said. 
 
polling
http://www.nrc.nl/
 
 
 
 

__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
http://mail.yahoo.com 

Kirim email ke