Baik partai Demokrat maupun partai Republik maupun partai independent
belum pernah ada yang mengusulkan untuk menghentikan perang melawan
terror.  Semuanya menyatakan bahwa penumpasan terror harus dilanjutkan
sepanjang massa, hanya berbeda masing2 pandangan dalam hal
administrasi dan pendanaannya.

War on Terror belum pernah ada yang usul untuk dibubarkan, atau usul
untuk menghentikannya.

Jadi jangan mimpi, memerangi Syariah Islam adalah kewajiban semua
negara didunia karena Syariah Islam merupakan pelanggaran HAM yang
dikutuk oleh umat manusia.

Ny. Muslim binti Muskitawati.
















--- In zamanku@yahoogroups.com, Lusy Anita <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> 
> Analis AS : Hentikan Kampanye "Perang Melawan Teror" Ala Bush
> Senin, 13 Okt 2008 09:53 
> Para analis di AS menyatakan, sudah saatnya kampanye "perang melawan
teror" yang dihembuskan pemerintahan Presiden George W. Bush
dihentikan. Menurut mereka, pendekatan "perang melawan teror" yang
dilakukan pemerintahan Bush terbukti gagal dan sudah kehilangan
kredibilitasnya.
> "Segala sesuatunya sudah tidak relevan lagi. Pendekatan yang diambil
oleh pemerintahan ini sudah gagal dan kehilangan kredibilitas serta
dukungan politik," kata James Lewis, pakar keamanan nasional di Center
for Strategic and International Studies.
> Sejak Bush menggelar kampanye "perang melawan teror"nya paska
serangan 11 September 2001 di AS, kebijakan-kebijakan perang melawan
teror yang dilakukan pemerintahan AS telah menimbulkan ketakutan
bahkan berbuah invasi yang berakhir dengan penjajahan AS di Irak dan
Afghanistan.
> Pemerintahan Bush dengan semena-mena melakukan interogasi paksa,
penangkapan- penangkapan tanpa alasan yang jelas dan penyadapan
telepon dan email, yang pada akhirnya memicu tuntutan di kalangan
masyarakat AS sendiri agar Bush mengubah total pendekatan-pendekat an
yang dilakukannya dalam "perang melawan teror".
> "Saya pikir, Anda akan melihat makin banyak tuntutan agar dilakukan
peninjauan kembali dan tuntutan agar dilakukan kontrol yang lebih
baik," ujar Lewis.
> Kebijakan "perang melawan teror" yang dilakukan pemerintahan Bush
semakin tak terkendali ketika tahun 2007 lalu, pemerintahan Bush
mengamandemen Foreign Intelligence Surveillance Act yang memberikan
kewenangan luas pada pmerintah untuk memonitor komunikasi ke luar
negeri. Bulan ini, Jaksa Agung Michael Mukasey mengesahkan tuntunan
operasi FBI yang memberikan kekuasaan luas pada lembaga intelejen
dalam negeri AS itu untuk memata-matai dan menggunakan teknik-teknik
investigasi tertentu pada warga negaranya sendiri.
> Pemerintahan Bush juga memblokir perintah pengadilan mengenai
pembebasan 17 warga Muslim Uighur China dari Guantano ke AS serta
melakukan pengadilan militer terhadap sejumlah tahanan Guantanamo
meski meski tindakan itu ilegal.
> Brian Jenkins, seorang pakar terorisme dari RAND Corporation juga
menilai pendekatan pemerintahan Bush dalam "perang melawan teror"
sudah saatnya dihentikan. "Setiap bangsa yang demokratis, yang selama
ini bergulat dengan masalah ancaman teroris punya kewajiban untuk
mengubah aturan-aturannya, seperti aturan pengumumpulan informasi
intelejen, kewenangan pada kepolisian dan aturan-aturan lainnya," kata
Jenkins.
> "Ketika segala sesuatunya sudah mulai menuju ke arah yang salah,
orang akan mengatakan tidak ada gunanya ada aturan," sambung Jenkins.
> Dalam studi terbarunya, RAND Corporation menyatakan bahwa AS harus
berhenti menggunakan istilah "perang melawan teror" dan mengubah
strateginya dalam menghadapi kelompok-kelompok yang dianggap sebagai
kelompok teroris. AS, menurut lembaga think-tank tersebut, sudah
saatnya melepaskan ketergantungannya pada kekuatan militer tapi harus
lebih memanfaatkan kerja-kerja intelejennya.
> Menurut Jenkins, jika pemerintahan AS yang baru nanti bersikap lebih
bijak dan lebih menunjukkan nilai-nilai ke-amerika-an dalam perang
melawan teror, AS akan lebih mendapatkan dukungan dunia internasional.
Langkah pertama yang harus dilakukan AS untuk mengubah strateginya,
kata Jenkins, adalah dengan menutup kamp penjara Guantanamo .
> "Kamp tersebut sudah menjadi simbol bahwa AS telah melakukan
kesalahan dalam kebijakan 'perang melawan teror'. Kita perlu segera
mengindentifikasi dan membebaskan mereka yang menjadi korban salah
tangkap. Kita harus melakukan prosedur yang lebih adil, " tukas
Jenkins. (ln/iol)
> 
> __________________________________________________
> Do You Yahoo!?
> Tired of spam?  Yahoo! Mail has the best spam protection around 
> http://mail.yahoo.com
>


Kirim email ke