http://www.radarbanjar.com/berita/index.asp?Berita=Opini&id=73611

Selasa, 21 Oktober 2008



Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan 
OIeh: Suryadi* 


Hadirnya Undang Undang Perlindungan Anak (UUPA) No 23 Tahun 2002, sebagai hukum 
positif yang memberi jaminan perlindungan anak, semestinya cukup membuat lega 
bagi orang tua dan kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masalah 
anak di Indonesia. 

Namun realitasnya, jaminan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan 
berkembang, dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi, masih "sebatas idealitas". 

Bahkan Kak Seto mengaku prihatin terhadap perlindungan anak di Indonesia 
sebagaimana yang diatur UUPA No 23 tahun 2002, pelaksanaannya jauh dari harapan 
semua pihak. Pelaksanaan UU tersebut, saat ini mungkin hanya dilaksanakan baru 
sekitar 20 % saja. Fenomena kekerasan terhadap anak, dengan berbagai bentuknya 
nampaknya masih menjadi tren yang terus meningkat dalam masyarakat. Bebarapa 
data tentang kasus kekerasan yang dicatat oleh beberapa lembaga, sebagai 
berikut: 

1) YKAI mencatat 172 kasus (1994), 421 (1995), 476 (1996). 

2) PKT-RSCM tahun 2000 - 2001 mencatat 118 kasus kekerasan pada anak. Dari data 
tersebut teridentifikasi pelaku tindakan kekerasan adalah: tetangga (37,5 %), 
pacar (23 %), kenalan (9,5 %), saudara (7 %), ayah kandung (5 %), 
majikan/atasan (2,5 %), ayah tiri (1 %), suami (1 %) dan orang tak dikenal 
(13,5 %). 

Waktu terjadinya kekerasan pada korban anak usia kurang dari 11 tahun antara 
pukul 06.00-12.00 dan kekerasan dilakukan pada malam hari untuk korban berusia 
15-18 tahun. 

3)Komnas PA, mencatat pada 2003 terdapat 481 kasus kekerasan dan 547 kasus pada 
2004, dengan rincian adalah 221 kasus kekerasan seksual, 140 kekerasan fisik, 
80 kekerasan psikis, dan 106 permasalahan lainnya. 

4)KPAI sepanjang tahun 2006 menerima 376 kasus pengaduan, dengan rincian 
sebagai berikut: Hak kuasa asuh dan pengangkatan anak (21,8 %), Hak identitas 
(17,28 %), hak kesehatan dan kesejahteraan (13,56 %), Tindak kekerasan terhadap 
anak (12,50 %), Hak pendidikan (11,17 %), Penelantaran (10,90 %), Pelecehan 
seksual terhadap anak (10,30 %), Penculikan anak (2,39 %). 

5) KPAID Kalsel sampai 2008 telah menerima 25 kasus anak, yakni 76 % anak 
sebagai korban dan 24 % anak yang berkonflik dengan hukum. Dari data tersebut 
maka 63 % korban adalah anak perempuan dan 37 % laki-laki, berdasarkan jenis 
kasus: kekerasan seksual 36 %, kekerasan fisik 12 %, kekerasan psikis 4 %, 
pengasuhan anak 12 %, penelantaran 16 %, kasus lainnya 20 %. Teridentifikasi 
pula semua pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang yang dikenal oleh 
korban. 

Semua data yang tercatat oleh lembaga di atas tidak menggambarkan kondisi yang 
sebenarnya dalam masyarakat. Data tersebut adalah kasus anak yang dilaporkan 
kepada lembaga. Sehingga, para pengamat mengindikasikan jumlah kekerasan 
terhadap anak yang terjadi di masyarakat kemungkinan lebih besar. 

Berita kasus anak yang diungkapkan pekerja media juga masih sebatas kasus yang 
masuk ke dalam catatan aparat penegak hukum. Belum lagi jika diamati dari kasus 
anak yang ditindaklanjuti ke ranah hukum, berapa besar yang dapat diselesaikan 
secara adil sesuai amanat UUPA No. 23 tahun 2002? 

Padahal secara jelas UUPA telah mengatur perlunya hak-hak anak untuk dilindungi 
secara hukum (hak hidup, tumbuh, dan berkembang; identitas; beribadah; 
kesehatan; jaminan fisik, mental, spiritual, sosial; pendidikan dan pengajaran; 
didengar pendapatnya; perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan lain-lain). 
Dalam hal ini, kewajiban dibebankan kepada negara, pemerintah, masyarakat, 
keluarga dan orang tua. 

Menjadi tanda tanya besar, mengapa aturan yang sedemikian bagus tersebut hanya 
sebatas wacana karena realitas yang kita lihat banyak anak Indonesia masih 
tidak terpenuhi hak-hak dan perlindungannya dari kekerasan dan penelantaran. 
Mengapa setelah lima tahun lebih berlakunya UUPA, kondisi anak relatif belum 
membaik? Mengapa pasal demi pasal yang sedemikian "cantik" dalam mengatur 
hak-hak anak, belum mampu mengatasi realitas semakin terpuruknya anak-anak 
Indonesia? 

Salah satu penyebabnya adalah belum berpihaknya penegak hukum terhadap 
anak-anak. Sebagai contoh banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak 
dipandang sebagai tindak kriminal biasa seperti terhadap orang dewasa, karena 
menggunakan pasal-pasal pelanggaran KUHP dan bukan UUPA No. 23 Tahun 2002. 
Sehingga efek jera bagi pelaku kekerasan terhadap anak dari sanksi hukum belum 
dirasakan. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan bangsa kita dalam memecahkan 
masalah tidak sistematis, parsial dan tidak berpihak anak yang pada hakikatnya 
merupakan generasi penerus bangsa. 

Tidak ditegakkannya hukum secara maksimal dan proporsional menjadi latar tidak 
terurainya berbagai masalah anak di Indonesia. Di samping itu, akar dari 
berbagai masalah yang muncul (baik anak sebagai korban) ataupun (anak sebagai 
palaku) adalah karena banyaknya anak yang tidak dimanusiakan oleh orang dewasa 
yang sepatutnya menjadi teladan dan pembimbing bagi anak yang secara psikologis 
dalam masa perkembangan, mulai dari lingkungan komunitas terkecil (keluarga), 
sekolah, masyarakat, sampai lingkungan terbesar (negara). 

Dalam UUPA dan Konvensi Hak Anak (KHA) disebutkan bahwa anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 tahun. Karena memang secara psikogis anak pada hakikatnya 
adalah seseorang yang berada pada suatu fase perkembangan tertentu menuju 
dewasa dan mandiri. Karenanya, anak bukanlah sosok manusia dewasa dengan fisik 
yang masih kecil. Anak adalah anak, dengan karakteristik psikologisnya yang 
khas dalam masa tumbuh dan berkembang. 

Adanya pentahapan menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan 
kelengkapan-kelengkapan dasar dalam dirinya baru mencapai kematangan hidup 
melalui beberapa proses seiring dengan pertambahan usianya. 

Oleh karena itu, anak memerlukan bantuan, bimbingan dan pengarahan dan 
perlindungan dari orang dewasa (orang tua, pendidik, dan pihak lainnya). Dengan 
alasan itu pula UUPA dibuat untuk melindungi anak Indonesia. 

Karakteristik yang dimiliki anak sangat penting untuk diketahui dan dipahami, 
agar anak dapat dididik, dibimbing dan dilindungi sesuai dengan keberadaannya 
yang khas dan unik. Beberapa karakter yang khas melekat pada umunya anak 
adalah: banyak bergerak, suka meniru, suka menentang, belum dapat membedakan 
yang benar dan salah, banyak bertanya, memiliki ingatan yang tajam dan 
otomatis, menyukai dorongan semangat, suka bermain dan bergembira, suka 
bersaing, berpikir khayal, perkembangan bahasanya cepat, berperasaan tajam, dan 
belum ajeg dalam pendirian. 

Belum lagi perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan 
berbagai latar keluarga dan orang tua akan turut berperan dalam pembentukan 
karakter anak secara individual. 

Tindak kekerasan dan penelantaran terhadap anak berdampak buruk bagi tumbuh dan 
kembang mereka secara optimal serta akan menyebabkan anak memiliki 
masalah-masalah dalam tahapan perkembangnya di masa dewasa. Harus dipahami oleh 
orang dewasa (orangtua, pendidik, penegak hukum dan pihak lainnya) bahwa 
kekerasan dan penelantaran pada anak akan menimbulkan dampak kerusakan secara 
fisik, emosional dan traumatis, seperti dampak kesehatan secara umum (luka 
fisik hingga cacat), mengalami kesulitan belajar, konsep diri yang buruk, 
rendah diri, tidak memiliki kepercayaan pada orang lain, dan menutup diri. 

Bahkan kekerasan pada anak dapat menyebabkan anak bertingkah laku agresif, atau 
depresi, tidak mampu bersosialisasi dengan baik dengan lingkungannya, 
memunculkan tingkah laku bermasalah dan menggunakan obat-obatan terlarang, 
bertingkah laku menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri. Anak korban kekerasan 
juga cenderung akan menjadi pelaku kekerasan setelah mereka dewasa.

Kirim email ke