Ada satu persoalan lagi yang perlu dipertimbangkan perihal adanya 
kolom agama di KTP, yaitu bagi yang tidak beragama dan tidak 
berkepercayaan. Masalah kepercayaan, bukankah masalah vertikal dan 
bersifat pribadi yang tidak perlu didata dalam KTP?

Yang atheis, apakah tidak bisa menjadi warga negara yang baik? 
Padahal kalau hendak di sajikan dalam bentuk statistik, entah berapa 
banyak orang yang mengaku atheis tapi berlaku sebagai warga negara 
yang baik, taat hukum, menghormati hak azasi manusia, bahkan tak 
jarang ambil bagian dalam NGO idealistik macam Greenpeace.

Lebih sering manusia bertengkar antar sesamanya karena "label" agama 
yang berbeda daripada karena pandangan filsafat yang berbeda.
Para atheis itu, meskipun tidak mendasarkan perilakunya pada 
kepercayaan kepada tuhan, dewa atau derivatifnya, tetapi lebih 
konsisten pada pandangan filsafatinya, dalam bentuk etika yang secara 
langsung membentuk moralitasnya.

Saya kira, pendangan yang menyamakan atheis dengan komunisme perlu 
ditinjau ulang. Dan bagi atheis, kolom agama sama sekali tidak 
relevan baginya. Mengosongkan kolom itu juga tetap merupakan 
diskriminasi seolah-olah agama adalah musti. Bisa diumpamakan seperti 
kalau di KTP diadakan kolom "ukuran kacamata" - padahal tak semua 
orang musti berkacamata.




Ferry Wardiman




--- In zamanku@yahoogroups.com, edogawa2000 <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> Sebenarnya ada bagusnya juga kalo ada kolom agama di KTP.
> Jadi seperti di malaysia atau di Makau.
> Apabila di KTP mereka tertulis Islam maka mereka akan dilarang 
masuk ke 
> Kasino ataupun Club hiburan.
> 
> Bisa dibayangkan brapa banyak yang merubah KTP nya nanti hehehe 
terlebih 
> lagi kalo diperbolehkan dalam KTP tersebut tertulis KEPERCAYAAN 
Kepada 
> Tuhan Yang Maha Esa. jadi tidak tersangkut dengan agama apapun
> 
> 
> Sunny wrote:
> >
> > *Refleksi: Hapus kolom agama di KTP harus disertakan dengan 
pemusnahan 
> > Departemen Agama [Depag]. Agama berkembang di kepulauan nusantara 
> > tanpa danya departemen yang mengatur. Departemen agama adalah 
ciptaan 
> > untuk pemboroskan uang kas negara, karena selama ini tidak 
dibuktikan 
> > kehidupan umat beragama bertambah baik malah sebalikn ya 
toleransi 
> > kaum beragama tidak hidup rukun, aman dan sejahtera. Jadi kalau 
kalau 
> > untuk kehidupan duniawi saja tidak bisa diurus oleh Depag, maka 
tentu 
> > saja tidak ada jaminan Depag bagi umat beragama untuk bisa masuk 
> > surga. Jadi membuang-buang uang negara yang sepatutnya dipakai 
untuk 
> > mempertinggi mutu pendidikan ilmu berfaedah untuk mempertinggi 
> > kehidupan hidup manusia (umat) dari miskin menjadi sejahtera, 
damai 
> > dan aman. *
> > **
> > * Patut diperhatikan bahwa setiap kali ada jemah haji selalu saja 
ada 
> > problem yang merugikan jemah haji. Depag tercatat sebagai sarang 
> > koruptor, lihat saja pada mantan menteri agama Sadi Agil Husni Al 
> > Munawar sikat uang sebanyak Rp 50.000.000.000.000. Di negeri-
negeri 
> > yang tidak ada Depag, pengririman jemah haji tanpa ada problem 
seperti 
> > apa yang biasa dialami oleh jemah haji dari Indonesia. Sebagai 
contoh 
> > ialah India, mempunyai jumlah umat beragama Islam hampir sama 
besarnya 
> > dengan di Indonesia, tetapi tidak mempunyai Depag. Semua urusan 
diatur 
> > oleh perusahaan touris. *
> > **
> > *Jangan mau dipermainkan oleh para penjahat masyarakat yang 
memakai 
> > lambang agama dan nama Allah untuk menindas Anda, menjadi lebih 
miskin 
> > dalam kebudayaan, sirpitual dan material kehidupan sehari-hari. 
> > Bubarkan Departeman Agama! Hapus kolom agama di KTP. Pemusnahan 
Depag 
> > bukan dosa dengan kemurkaan Alloh, tetapi malah Allah akan 
gembira 
> > karena manusia beragama berani menghancurkan instansi yang 
merugikan 
> > kehidupan kaum beragama.*
> > **
> > *Amin*
> > **
> > *- - - -*
> > **
> > *Suara Merdeka*
> > *HAPUS KOLOM AGAMA Di KTP*
> > *Ditulis Oleh Gendhotwukir *
> > 27-10-2008,
> > Di kolom agama tersebut hanya dimungkinkan tertulis: Islam, 
Kristen, 
> > Hindu, Budha, Katolik dan belakangan ini Konghucu. Padahal 
kenyataan 
> > di masyarakat tidak sedikit orang yang menganut kepercayaan 
lokal, 
> > menganut kejawen, Sikh, Sinto dan lain sebagainya. Di beberapa 
negara 
> > selain Indonesia, identitas diri semacam KTP-nya Indonesia sudah 
tidak 
> > mencantumkan kolom agama.
> >
> > Kita tentu tahu tokoh kejawen Permadi yang sering disebut 
penyambung 
> > lidah Bung Karno itu. Pada tahun 2002 dia menjadi korban 
diskriminasi 
> > soal KTP. Ketika ia hendak menikahkan anak perempuannya ia 
dilarang 
> > ketua KUA. Permadi dilarang mengawinkan anaknya karena ia 
pengikut 
> > kejawen. Penulis yakin tidak hanya Permadi seorang yang mengalami 
> > diskriminasi semacam ini, mengingat penganut kepercayaan lokal, 
> > kejawen, Sikh, Sinto dan lainnya cukup banyak.
> >
> > Tapi ya begitulah, di Indonesia agama sudah menjadi ketentuan 
atau 
> > konvensi yang sudah berakar. Dalam banyak ketentuan dan undang-
undang, 
> > teristimewa untuk rekruitmen tenaga kerja pun mesti disebutkan 
> > agamanya apa. Selain itu pelayanan publik lantas juga tidak 
maksimal 
> > tatkala mentalitas pegawainya yang religion oriented. Pelayanan 
untuk 
> > pengurusan surat-surat di instansi tertentu lantas menjadi ribet 
dan 
> > molor karena seseorang beragama tertentu dan berbeda dengan 
pegawai 
> > yang melayani. Ini memang jaman reformasi, tapi yang utama 
direformasi 
> > itu seharusnya juga cara pandang dan mentalitas orangnya.
> >
> > Selain diskriminasi di atas, suatu fakta yang tak dapat 
> > ditutup-tutupi, kolom agama dalam KTP berpotensi menimbulkan 
konflik 
> > horisontal. Ini telah terjadi tidak hanya di Poso tapi juga di 
> > mana-mana. Orang yang dicurigai diminta menunjukkan KTP. Kalau 
orang 
> > yang bersangkutan beragama sama kadang bisa aman, tetapi kalau 
berbeda 
> > bisa dibayangkan apa yang akan terjadi apalagi dalam situasi 
konflik 
> > yang berbau SARA.
> >
> > Mentalitas religion oriented ini, entah kenapa telah cukup 
berakar di 
> > sebagian masyarakat Indonesia. Pergaulan kadang menjadi berjarak 
> > ketika seseorang berbeda agama. Penulis melihat kecenderungan 
ini. 
> > Entah ketika di dalam negeri maupun di luar negeri, ketika 
bertemu 
> > orang baru yang notabene berasal dari Indonesia pertanyaan 
mengenai 
> > agama yang saya anut seperti kok menjadi prioritas pertanyaan.
> >
> > Bukannya penulis tidak bangga dengan agama yang penulis anut, 
tetapi 
> > penulis melihat mentalitas seseorang yang religion oriented itu 
malah 
> > acap kali mengesampingkan aspek kemanusiaan. Tidak jarang penulis 
> > bertemu seorang yang beragama lain dengan penulis yang tiba-tiba 
> > menjadi canggung dan menjaga jarak ketika tahu agama yang saya 
anut 
> > beda dengan dia, padahal sebelumnya akrab.
> >
> > Karena seringnya ketemu seseorang yang lantas ujung-ujungnya 
tanya 
> > agama, penulis lebih sering menjawab, "this is not your 
business". 
> > Untuk kelancaran pelayanan publik menyangkut hak sipil penulis 
sebagai 
> > warga negara, penulis lebih sering kompromi untuk memberikan 
identitas 
> > lain seperti Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Kartu Tanda 
Mahasiswa 
> > (KTM). Di SIM dan KTM jelas-jelas tidak terdapat kolom agama. 
Lebih 
> > gila lagi seorang teman yang lantas mengisi kolom agama di KTP 
dengan 
> > agama lain agar bisa masuk dan bekerja di instansi tertentu.
> >
> > Sekali lagi penulis tidak malu dengan agama yang penulis anut. 
Penulis 
> > bangga dengan agama yang penulis anut. Tapi kalau fakta kehadiran 
KTP 
> > yang mencantumkan kolom agama itu ternyata menjadi bibit 
diskriminasi, 
> > konflik horisontal, pelayanan publik kurang maksimal dan 
kemanusiaan 
> > diabaikan, menurut penulis sudah waktunya kolom agama di KTP itu 
> > dihapus. Alasan administrasi kependudukan juga tak bisa 
menghalangi 
> > desakan penghapusan kolom agama ini. Soal administrasi 
kependudukan, 
> > asal orang-orangnya di instansi bersangkutan bekerja dengan 
becus, 
> > sebenarnya kolom agama di KTP tidak diperlukan lagi. Jadi, 
sebaiknya 
> > kolom agama di KTP itu dihapuskan saja!
> >
> > Halaman 2 dari 2
> > Di kolom agama tersebut hanya dimungkinkan tertulis: Islam, 
Kristen, 
> > Hindu, Budha, Katolik dan belakangan ini Konghucu. Padahal 
kenyataan 
> > di masyarakat tidak sedikit orang yang menganut kepercayaan 
lokal, 
> > menganut kejawen, Sikh, Sinto dan lain sebagainya. Di beberapa 
negara 
> > selain Indonesia, identitas diri semacam KTP-nya Indonesia sudah 
tidak 
> > mencantumkan kolom agama.
> >
> > Kita tentu tahu tokoh kejawen Permadi yang sering disebut 
penyambung 
> > lidah Bung Karno itu. Pada tahun 2002 dia menjadi korban 
diskriminasi 
> > soal KTP. Ketika ia hendak menikahkan anak perempuannya ia 
dilarang 
> > ketua KUA. Permadi dilarang mengawinkan anaknya karena ia 
pengikut 
> > kejawen. Penulis yakin tidak hanya Permadi seorang yang mengalami 
> > diskriminasi semacam ini, mengingat penganut kepercayaan lokal, 
> > kejawen, Sikh, Sinto dan lainnya cukup banyak.
> >
> > Tapi ya begitulah, di Indonesia agama sudah menjadi ketentuan 
atau 
> > konvensi yang sudah berakar. Dalam banyak ketentuan dan undang-
undang, 
> > teristimewa untuk rekruitmen tenaga kerja pun mesti disebutkan 
> > agamanya apa. Selain itu pelayanan publik lantas juga tidak 
maksimal 
> > tatkala mentalitas pegawainya yang religion oriented. Pelayanan 
untuk 
> > pengurusan surat-surat di instansi tertentu lantas menjadi ribet 
dan 
> > molor karena seseorang beragama tertentu dan berbeda dengan 
pegawai 
> > yang melayani. Ini memang jaman reformasi, tapi yang utama 
direformasi 
> > itu seharusnya juga cara pandang dan mentalitas orangnya.
> >
> > Selain diskriminasi di atas, suatu fakta yang tak dapat 
> > ditutup-tutupi, kolom agama dalam KTP berpotensi menimbulkan 
konflik 
> > horisontal. Ini telah terjadi tidak hanya di Poso tapi juga di 
> > mana-mana. Orang yang dicurigai diminta menunjukkan KTP. Kalau 
orang 
> > yang bersangkutan beragama sama kadang bisa aman, tetapi kalau 
berbeda 
> > bisa dibayangkan apa yang akan terjadi apalagi dalam situasi 
konflik 
> > yang berbau SARA.
> >
> > Mentalitas religion oriented ini, entah kenapa telah cukup 
berakar di 
> > sebagian masyarakat Indonesia. Pergaulan kadang menjadi berjarak 
> > ketika seseorang berbeda agama. Penulis melihat kecenderungan 
ini. 
> > Entah ketika di dalam negeri maupun di luar negeri, ketika 
bertemu 
> > orang baru yang notabene berasal dari Indonesia pertanyaan 
mengenai 
> > agama yang saya anut seperti kok menjadi prioritas pertanyaan.
> >
> > Bukannya penulis tidak bangga dengan agama yang penulis anut, 
tetapi 
> > penulis melihat mentalitas seseorang yang religion oriented itu 
malah 
> > acap kali mengesampingkan aspek kemanusiaan. Tidak jarang penulis 
> > bertemu seorang yang beragama lain dengan penulis yang tiba-tiba 
> > menjadi canggung dan menjaga jarak ketika tahu agama yang saya 
anut 
> > beda dengan dia, padahal sebelumnya akrab.
> >
> > Karena seringnya ketemu seseorang yang lantas ujung-ujungnya 
tanya 
> > agama, penulis lebih sering menjawab, "this is not your 
business". 
> > Untuk kelancaran pelayanan publik menyangkut hak sipil penulis 
sebagai 
> > warga negara, penulis lebih sering kompromi untuk memberikan 
identitas 
> > lain seperti Surat Ijin Mengemudi (SIM) atau Kartu Tanda 
Mahasiswa 
> > (KTM). Di SIM dan KTM jelas-jelas tidak terdapat kolom agama. 
Lebih 
> > gila lagi seorang teman yang lantas mengisi kolom agama di KTP 
dengan 
> > agama lain agar bisa masuk dan bekerja di instansi tertentu.
> >
> > Sekali lagi penulis tidak malu dengan agama yang penulis anut. 
Penulis 
> > bangga dengan agama yang penulis anut. Tapi kalau fakta kehadiran 
KTP 
> > yang mencantumkan kolom agama itu ternyata menjadi bibit 
diskriminasi, 
> > konflik horisontal, pelayanan publik kurang maksimal dan 
kemanusiaan 
> > diabaikan, menurut penulis sudah waktunya kolom agama di KTP itu 
> > dihapus. Alasan administrasi kependudukan juga tak bisa 
menghalangi 
> > desakan penghapusan kolom agama ini. Soal administrasi 
kependudukan, 
> > asal orang-orangnya di instansi bersangkutan bekerja dengan 
becus, 
> > sebenarnya kolom agama di KTP tidak diperlukan lagi. Jadi, 
sebaiknya 
> > kolom agama di KTP itu dihapuskan saja!
> >
> > * Gendhotwukir, penyair dan jurnalis dari Komunitas Merapi. 
Penulis 
> > pernah mengenyam pendidikan di Philosophisch-Theologische 
Hochschule 
> > Sankt Augustin Jerman dan saat ini di Universitas Sanata Dharma 
> > Yogyakarta.
> >
> > * Gendhotwukir, penyair dan jurnalis dari Komunitas Merapi. 
Penulis 
> > pernah mengenyam pendidikan di Philosophisch-Theologische 
Hochschule 
> > Sankt Augustin Jerman dan saat ini di Universitas Sanata Dharma 
> > Yogyakarta.
> >
> >
>


Kirim email ke