UU anti-diskriminasi disahkan

Ervan Hardoko



DPR hari ini (Selasa, 28/10) mengesahkan undang-undang tentang Penghapusan
Diskriminasi Ras dan Etnis.

Undang-undang yang terdiri dari 23 pasal ini, diharapkan bisa memberi
perlindungan terhadap korban-korban kekerasan berdasarkan etnis dan ras.

Para pelanggar undang-undang diancam hukuman penjara dan denda yang cukup
besar.

Namun, sebagian pihak mengatakan, masih ada kelemahan dalam undang-undang
yang sudah digagas sejak 1999 ini

Di ruang sidang paripurna DPR yang sedikit dihadiri para wakil rakyat, Wakil
ketua DPR Muhaimin Iskandar mengesahkan Undang-undang tentang Diskriminasi
Ras dan Etnis.

Undang-undang ini mengatur semua jenis diskriminasi yang dilakukan
perorangan dan korporasi.

Namun, sebuah lembaga usaha baru bisa dijerat undang-undang ini jika
melakukan diskriminasi yang berujung pada pelanggaran pidana seperti
penganiayaan atau pembunuhan.

Diskriminasi korporasi

Diskriminasi korporasi tidak mencakup kesetaraan di bidang ekonomi, sosial
dan budaya. Ketua Pansus Undang-undang Diskriminasi Etnis dan Ras, Murdaya
Poo menampik anggapan tersebut.

"Manusia tidak bisa memilih akan jadi ras apa ketika dia dilahirkan, karena
itu tidak boleh ada pembedaan," ujar Murdaya Poo.

Meski demikian, Ketua komite Anti Diskriminasi Indonesia Trisno Susanto
melihat masalah diskriminasi korporasi ini tetap menjadi ganjalan.

Secara umum, menurut Trisno, undang-undang ini tidak bisa menyelesaikan
masalah diskriminasi di Indonesia. Sebab, masalah diskriminasi kini
berkembang tidak hanya seputar masalah ras dan etnis saja.

Undang-undang ini telah digagas sejak tahun 1999 setelah Jakarta dilanda
kerusuhan bernuansa etnis dan ras.

Dalam undang-undang ini, seseorang yang melakukan tindak diskriminasi ras
dan etnis tanpa tindak kekerasan terancam hukuman penjara antara 1-5 tahun
dengan denda maksimal Rp500 juta.

Jika tindakan diskriminasi itu berujung pada tindak kekerasan bahkan hingga
menghilangkan nyawa, hukumannya jauh lebih berat. Sedangkan, untuk
diskriminasi oleh korporasi atau perusahaan, ancaman hukuman berupa denda
dan juga pencabutan izin usaha.

Kirim email ke