Refleksi:  Wah!  Bukan main semangat wanita demo ini  mau bersihkan Indonesia 
dengan Syariah dan Khilafan.
----
Cendrawasih Pos
01 November 2008



FPDIP dan FPDS Walk Out

Tolak RUU Pornografi Disahkan, Dorong Uji Materi ke MK

JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) benar-benar memperlihatkan sikap keras 
akibat ketidakpuasannya terhadap pengesahan RUU Pornografi.  Bersama dengan 
Fraksi Partai Damai Sejahtera (FPDS) -yang juga kecewa atas pengesahan RUU 
Pornografi-, fraksi kedua terbesar setelah Fraksi Partai Golkar di DPR itu 
sesegera mungkin berencana melakukan judicial review (uji materi) UU baru 
tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kabarnya pula, sejumlah lembaga swadaya 
masyarakat akan bergabung dalam barisan penentang UU Pornografi.' 'Kami sudah 
mempunyai materi dan alasan-alasan mengapa kami mengajukan itu,'' tegas Ketua 
FPDIP Tjahjo Kumolo kemarin (30/10) di gedung DPR saat keluar (walk out) dari 
sidang paripurna pengesahan RUU Pornografi bersama seluruh anggota FPDIP.

Menurut Tjahjo, poin-poin yang akan digugat adalah sejumlah pasal terkait 
definisi, peran serta masyarakat, dan beberapa substansi yang lain. 
''Masalahnya bukan pornografinya, tapi isinya. Pasalnya banyak yang tidak 
clear, bahkan tumpang tindih dengan KUHP dan UU Perlindungan Anak,'' terangnya. 
 Selain itu, hingga kini, sejumlah daerah, seperti Bali, Sulawesi Utara, Papua, 
dan Daerah Istimewa Jogyakarta, menolak pengesahan RUU tersebut. PDIP khawatir, 
pengesahan RUU Pornografi rentan terhadap ancaman disintegrasi nasional. 
''Fraksi kami merasa prihatin dengan kondisi masyarakat di daerah yang masih 
terbelah (dengan pengesahan RUU Pornografi, Red),'' tegasnya. 

Fraksi Partai Damai Sejahtera juga mendukung judicial review UU Pornografi ke 
MK. Wakil Ketua Umum DPP PDS Denny Tewu mengatakan, UU tersebut nanti 
memunculkan sejumlah masalah karena secara konstitusional masih lemah. 
Khususnya masih ada penolakan dari sejumlah daerah yang belum tersentuh 
sosialisasi. ''PDS mendukung jika ada masyarakat melakukan judicial review,'' 
tandasnya.

Ketua Fraksi PDS Carol Daniel Kadang menjelaskan, setelah mengikuti pembahasan 
di tingkat panitia khusus (pansus) dan mencermati secara teliti RUU tersebut, 
pada hakikatnya definisi dan uraian mengenai pornografi dalam RUU masih kabur. 
Bahkan, sangat memungkinkan terjadinya multitafsir. ''Apakah (RUU Ponografi, 
Red) benar demi menyelamatkan moralitas bangsa dan melindungi perempuan?'' 
tanyanya. 

Selain itu, pemberlakuan standar moral tunggal atas realitas dan politik serta 
budaya Indonesia yang plural adalah langkah mundur. Karena itu, kehadiran RUU 
Pornografi menjadi kesulitan besar yang akan dihadapi bangsa ini di bidang 
hukum akibat munculnya kemungkinan tafsir baru atas realitas atau satu 
peristiwa.
FPDS kemarin juga mengikuti langkah politik FPDIP. Dipimpin Ketua Fraksi Carol 
Daniel Kadang, mereka meninggalkan (walk out) sidang paripurna sebagai protes 
atas pengesahan RUU Pornografi menjadi UU Pornografi. 

Setelah gagal mendesak pimpinan sidang untuk menunda pengesahan RUU tersebut, 
anggota FPDIP dan FPDS meninggalkan sidang dan keluar ruangan. 
Namun, sidang paripurna tetap dilanjutkan. ''Kemarin (29/10) rapat konsultasi 
pengganti bamus (badan musyawarah, Red) telah menyepakati pengambilan keputusan 
hari ini. Karena itu, kita sepakat melanjutkan paripurna,'' ujar pimpinan 
sidang Agung Laksono merespons permintaan dari Ketua FPDIP Tjahjo Kumolo.

Sejurus kemudian, 60 anggota FPDIP yang hadir dalam sidang paripurna keluar 
dari ruang rapat. Disusul empat orang anggota FPDS yang juga memilih walk out. 
Ada hal menarik terkait sikap walk out FPDIP dan FPDS. Ternyata dua anggota 
Fraksi Partai Golkar asal Provinsi Bali juga ikut walk out. Mereka adalah Gde 
Sumarjaya Linggih dan Nyoman Tisnawati Karna. Padahal, Fraksi Partai Golkar 
justru mendukung pengesahan RUU Pornografi.

'' Saya minta pengsahannya ditunda. RUU ini terlalu dipaksakan. Baru tadi malam 
dibicarakan dan sekarang disahkan,'' kata Tisnawati saat menginterupsi rapat 
paripurna.
Sementara itu, di balkon pengunjung dipenuhi simpatisan dari kelompok 
masyarakat antipornografi. Mereka mengikuti rapat mulai awal hingga palu 
diketok untuk pengesahan RUU. Suasana sidang menjadi lebih ramai ketika para 
simpatisan tersebut menyambut dengan tepuk tangan setiap fraksi yang mendukung 
pengesahan RUU Pornografi. Dukungan juga datang dari puluhan pendemo di luar 
pagar Senayan. 

Sementara itu, sejumlah daerah dan elemen masyarakat di Indonesia sedang 
mempersiapkan uji materi terhadap UU tersebut. Misalnya, Sulawesi Utara, Riau, 
Toli-toli, termasuk sejumlah kelompok adat dari Aliansi Masyarakat Bhinneka 
Tunggal Ika (AMBTI). Selain itu, masih ada kelompok gay, lesbian, dan biseksual 
yang juga akan mengajukan gugatan judicial review ke MK. Mereka berpendapat 
bahwa penjelasan pasal 4 UU itu disebutkan bahwa persenggamaan homoseksual 
adalah penyimpangan perilaku seks. (cak/mk)

<<UTM.jpg>>

Kirim email ke