http://www.suarapembaruan.com/News/2008/11/01/index.html

SUARA PEMBARUAN DAILY 
Pepera dan "Ingatan Kembali" Orang Papua
Oleh Frans Maniagasi 

Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Irian Barat (Papua) pada 1969 kembali 
menjadi topik aktual di media massa daerah dan nasional sejak 14 Oktober 2008. 
Kembali mencuatnya masalah Pepera berkaitan dengan peluncuran International 
Parliamentarians for West Papua (IPWP/Parlemen Internal Untuk Papua Barat) di 
London, Inggris, 15 Oktober lalu. IPWP mendorong peninjauan kembali pelaksanaan 
Pepera yang dinilai penuh kecurangan. 

Peluncuran tersebut disambut dengan unjuk rasa oleh masyarakat Papua, yang 
dipimpin IPWP dalam negeri di Jayapura, Kamis,16 Oktober lalu. Akibatnya, 
terjadi pro dan kontra antarsesama warga negara Indonesia. Reaksi datang dari 
para petinggi keamanan dan Komite Aksi Peduli Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI), yang disponsori pejuang integrasi. 

Mereka menentang bahwa, Pepera sudah final dan tidak usah dipermasalahkan lagi. 
Sebab, hasilnya sudah disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

Pelaksanaan Pepera merupakan realisasi Persetujuan New York ( New York 
Agreement) yang ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan 
Belanda, 15 Agustus 1962. Isinya, penyelesaian status politik masyarakat dan 
Tanah Papua untuk menentukan nasib sendiri. 

Realitas yang tak dapat diabaikan, yaitu setelah satu generasi lebih sejak 
penyelenggaraan Pepera, mengapa sebagian orang Papua justru masih mempersoalkan 
ketidakberesan, ketidakjujuran, dan ketidakadilan dari proses pelaksanaannya. 

Menurut pendapat saya, hal itu bersumber dari rememorisasi, yakni ingatan 
kembali kolektif masyarakat Papua yang sangat sulit melupakan perlakuan dan 
tindakan kekerasan yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia 
(HAM) oleh negara dan aparat keamanan, pada waktu itu. 

Dalam konteks itu, sejarah masa lalu sebagai seni memoria ingatan tadi, tak 
hanya sekadar mengingat, tapi juga kemampuan untuk meng- giring masyarakat pada 
rememorisasi Pepera. Pada tataran tersebut, pengalaman empiris masa lalu akibat 
perlakuan dan tindakan pada saat menjelang maupun, terutama pada waktu 
penyelenggaraannya yang dilakukan pemerintah Indonesia dan PBB. 

Dalam pelaksanaannya, aparat keamanan, pada waktu itu, sebagai salah satu alat 
utama yang melakukan proses mencederai hak demokrasi orang asli Papua untuk 
tidak memilih secara bebas, demokratis, jujur, dan adil melalui prinsip one man 
one vote (satu orang-satu suara) sesuai dengan Perjanjian New York dan konvensi 
internasional. 

Tindakan mencederai dan memanipulasi hak memilih orang Papua yang bebas, jujur, 
dan demokratis berdasarkan prinsip one man one vote digantikan menjadi one 
delegation one vote melalui Dewan Musyawarah Pepera (DMP). Rakyat Papua hanya 
diwakili 1.025 anggota DMP dari 800.000 orang Papua yang berhak memilih secara 
langsung, apakah bergabung dengan NKRI atau merdeka, membentuk sebuah negara 
sendiri. Tindakan mencederai hak memilih secara bebas, jujur, dan demokratis 
itu ditambah dengan aksi-aksi kekerasan, yang mengakibatkan terjadinya 
pelanggaran HAM, yang dapat disebut tragedi Pepera. 

Sebab orang Papua, terutama elite dan intelektualnya menyadari dan mengetahui 
bahwa pemerintah Indonesia tidak menaati, bahkan sengaja mengabaikan dan 
melanggar prinsip-prinsip kesepakatan internasional New York Agremeent dalam 
rangka self of determination melalui Act of Free Choice (Pepera). 


Pengalaman Pahit 

Mengapa orang Papua sangat sulit melupakan tragedi Pepera 1969. Pertama, Pepera 
menampilkan catatan dan drama pelanggaran HAM terhadap kemanusiaan, termasuk 
pemasungan hak memilih mereka secara bebas, demokratis, jujur, dan bermartabat. 

Kedua, akibat pelanggaran HAM maupun pemasungan hak demokrasi untuk menentukan 
pilihan yang bebas tanpa tekanan merupakan pengalaman pahit yang dirasakan dan 
dialami orang Papua. Akibatnya, pelaksanaan Pepera bukan hanya pada tingkatan 
pembantaian fisik, tapi penyiapan mentalitas rakyat asli Papua untuk menerima 
kehadiran sebuah "negara baru" Republik Indonesia. 

Ketiga, dengan mengingat kembali sejarah kekelaman Pepera, maka orang Papua 
termasuk generasi muda yang lahir dan besar setelah integrasi ataupun 
pascapelaksanaannya, berupaya merekonstruksi apa yang terjadi di seputar 
pelaksanaan Act of Free Choice. 

Orang Papua hendak menunjukkan, bagaimana pemerintah dengan dalil "demi 
keutuhan NKRI" - mestinya bisa melakukan dialog dalam rangka pelurusan 
perbedaan pemahaman tentang sejarah integrasi Papua termasuk Pepera dengan RI. 

Pemerintah tak dapat menghindar dari tuntutan ini. Bukankah faktor ini yang 
mendasari kepedulian para individu anggota parlemen di dunia untuk meluncurkan 
IPWP di London, Inggris ataupun pada 2005 dikeluarkannya Keputusan Kongres AS 
untuk menerbitkan HR 2601 Rancangan Undang-Undang dari Kongres Amerika Serikat 
yang menugaskan Menlu Condoleezza Rice untuk mempertanyakan pelaksanaan Otonomi 
Khusus di Papua dan keabsahan pelaksanaan Pepera 1969? Sayangnya, pemerintah 
sangat berlebihan dalam merespons pertemuan IPWP di London. 


Mencari Solusi 

Sebagai bangsa dan negara besar yang berdaulat, sebenarnya sejarah mengingat 
kembali orang Papua tentang proses integrasi dan Pepera telah diakomodasikan 
dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi 
Papua oleh para intelektualnya yang menyusun dan mendesainnya. 

Tapi, pemerintah dan aparat keamanan kurang memahami produk undang-undangnya 
sendiri. Terjadi polemik, bahkan Pemerintah Pusat sendiri mencurigai dan 
mengkhawatirkan UU Otsus adalah konstitusi dalam rangka mempersiapkan Papua 
merdeka. 

Puncak dari semua kekhawatiran pemerintah itu, karena input dari beberapa elite 
kekuasaan, birokrasi pusat, sekelompok pengusaha, dan beberapa jenderal 
tertentu di seputar lingkaran kekuasaan Presiden Megawati Soekarnoputri 
mendorong menerbitkan Inpres No 1/2003 tentang percepatan pemekaran Papua 
menjadi Irian Jaya Barat (IJB) tanpa mengindahkan lagi ketentuan UU 21/2001 
tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 

Pertanyaannya, mengapa Pemerintah Pusat enggan untuk berdialog dengan orang 
asli Papua. Ironinya, masalah Aceh dapat diselesaikan di Finlandia menghasilkan 
Perjanjian Helsinki untuk penyelesaian konflik di Aceh. 

Seyogianya dengan momentum IPWP, Pemerintah Pusat perlu mengupayakan 
penyelesaian masalah Papua termasuk Pepera secara baik dan benar demi tetap 
menjaga keutuhan NKRI melalui dialog nasional. Selama hal ini tidak 
diselesaikan secara baik, maka akan terus menjadi sejarah yang diceritakan 
secara turun-temurun. 


Penulis adalah Anggota Pokja Papua di Jakarta 



--------------------------------------------------------------------------------
Last modified: 1/11/08 

Kirim email ke