Baru sekali ini dengar nama Rudi Satrio sebagai pakar hukum.

  ----- Original Message ----- 
  From: teddy sunardi 
  Sent: Tuesday, November 04, 2008 6:00 PM
  Subject: [mediacare] Ahli Hukum Pidana: Negara Salah Bila Nekat Eksekusi 
Amrozi Cs


  
http://www.detiknews.com/read/2008/11/03/171831/1030547/158/ahli-hukum-pidana-negara-salah-bila-nekat-eksekusi-amrozi-cs



  Ronald Tanamas - detikNews

   
  Jakarta - Keluarga terpidana mati bom Bali Amrozi cs mengajukan peninjauan 
kembali (PK), namun Kejagung memutuskan eksekusi terhadap ketiga bomber itu 
akan tetap jalan terus. Benarkah sikap Kejagung? 

  Pakar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Rudi Satrio mengkritik sikap 
Kejagung. Menurut Rudi, tidak ada preseden sebelumnya eksekusi mati tetap 
dilakukan saat masih ada upaya hukum yang ditempuh terpidana ataupun 
keluarganya.

  "(Bila nekat melakukan eksekusi) Negara telah membunuh yang bersangkutan, dan 
negara telah bersalah," kata Rudi dalam perbincangan dengan detikcom 
pertelepon, Senin (3/11/2008). 

  Berikut wawancara Ronald Tanamas dari detikcom dengan pakar hukum pidana 
Universitas Indonesia Rudi Satrio:

  Keluarga Amrozi cs mengajukan PK. Apakah pengajuan PK semestinya bisa 
membatalkan eksekusi Amrozi cs?

  Kalau kita bicara proses hukum yang ada, maka PK tidak menunda eksekusi. 
Dengan kata lain eksekusi harus tetap dilaksanakan baik untuk eksekusi hukuman 
mati atau eksekusi penjara. 

  Namun kalau eksekusi mati maka PK tidak bisa menghentikan eksekusi, kalau 
hukuman pada umumnya PK tidak menghentikan eksekusi dalam artian hukuman.

  Maksudnya?

  PK untuk hukuman mati tidak bisa digunakan karena bisa menghentikan eksekusi 
tersebut. Namun PK untuk hukuman penjara bisa dilakukan sehingga bisa membuat 
tersangka pelaku kejahatan bisa menghirup udara bebas.

  Sikap kejagung yang menyatakan eksekusi akan jalan terus meski ada PK apakah 
tepat?

  Pada dasarnya Kejaksaan Agung melakukan eksekusi dalam kasus Amrozi itu 
salah. Harusnya dilihat secara detail dasar hukum yang dilaksanakan untuk 
melakukan eksekusi tersebut.

  Kenapa?

  Penjatuhan hukuman mati kepada terpidana bom Bali I menyalahi prinsip 
retroaktif atau pemberlakuan surut satu undang-undang. Maksudnya kasus bom 
tersebut dilakukan pada 12 Oktober 2002, sedangkan UU teroris disahkan pada 
tanggal 18 oktober 2002,
  maka khusus untuk kasus ini berlaku surut undang-undang.

  Seharusnya tidak ada dasar hukum untuk melakukan eksekusi tersebut. Hal ini 
bisa dilihat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, bisa dilihat juga di UU Mahkamah 
Kontitusi Nomor 013 Tahun 2003 yang kesimpulannya mengatakan terlarang 
mempergunakan perpu
  pemberantasan terorisme untuk bom Bali I. 

  Alasan kedua, Kejaksaan tidak mencantumkan KUHP pasal 340 KUHP yang digunakan 
semata perpu tindak pemberantasan teroris saja.

  Apakah ada preseden sebelumnya terpidana tetap dieksekusi meski proses hukum 
masih ditempuh?

  Tidak ada sama sekali. Normal pemikiran saya hal itu tidak akan dilaksanakan.

  Apa risikonya bila tetap dieksekusi?

  Negara telah membunuh yang bersangkutan, dan negara telah bersalah. 
Terpenuhilah target bahwasanya Indonesia yang mempunyai teroris telah membasmi 
semua teroris dengan kemudian memberikan pemberitaan eksekusi tersebut 
di-ekspose sehingga diketahui oleh dunia.

  Artinya terpidana itu menjadi tumbal dari negara?

  Hahahahahaha, bisa saja demikian.

  Siapa yang meminta target ini kepada negara ?

  Australia dan Amerika, karena mereka akan memberi bantuan segala kemudahan 
yang dibutuhkan oleh negara ini jika teroris tidak ada.

  Kenapa Kejaksaan ngotot untuk tetap melakukan eksekusi tersebut dan kenapa 
baru
  dilaksanakan sekarang?

  Itu sah-sah saja. Itu salah satu cara untuk menunda hukuman tersebut dan 
mungkin saja mencari celah agar masyarakat kita tidak kritis dengan memunculkan 
image yang keliru melalui media mengenai teroris tersebut.

  Apakah seharusnya negara memberikan surat pemberitahuan kepada keluarga yang 
terpidana mengenai eksekusi tersebut?

  Harus ada pemberitaan dahulu kepada keluarga dan waktu untuk mengabari 
keluarga adalah H-3 dari waktu eksekusi.



  (ron/iy)



   

Kirim email ke