Negara justru salah kalau mengabulkan PK keluarga Amrozi cs. Kapan selesainya 
proses hukum kalau begitu? 

Salam
Victor Silaen


 On Tue, 11/4/08, mediacare <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
From: mediacare <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: [zamanku] Re: [mediacare] Ahli Hukum Pidana: Negara Salah Bila Nekat 
Eksekusi Amrozi Cs
To: "zamanku" <zamanku@yahoogroups.com>
Date: Tuesday, November 4, 2008, 6:56 AM










    
            


Baru sekali ini dengar nama Rudi Satrio sebagai 
pakar hukum.
 
 

  ----- Original Message ----- 
  From: 
  teddy 
  sunardi 
  Sent: Tuesday, November 04, 2008 6:00 
  PM
  Subject: [mediacare] Ahli Hukum Pidana: 
  Negara Salah Bila Nekat Eksekusi Amrozi Cs
  

  http://www.detiknew s.com/read/ 2008/11/03/ 171831/1030547/ 158/ahli- 
hukum-pidana- negara-salah- bila-nekat- eksekusi- amrozi-cs

  
  Ronald Tanamas - detikNews

 
Jakarta - Keluarga terpidana 
  mati bom Bali Amrozi cs mengajukan peninjauan kembali (PK), namun Kejagung 
  memutuskan eksekusi terhadap ketiga bomber itu akan tetap jalan terus. 
  Benarkah sikap Kejagung? 

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia 
  (UI) Rudi Satrio mengkritik sikap Kejagung. Menurut Rudi, tidak ada preseden 
  sebelumnya eksekusi mati tetap dilakukan saat masih ada upaya hukum yang 
  ditempuh terpidana ataupun keluarganya.

"(Bila nekat melakukan 
  eksekusi) Negara telah membunuh yang bersangkutan, dan negara telah 
bersalah," 
  kata Rudi dalam perbincangan dengan detikcom pertelepon, Senin 
  (3/11/2008). 

Berikut wawancara Ronald Tanamas dari detikcom 
  dengan pakar hukum pidana Universitas Indonesia Rudi Satrio:

Keluarga 
  Amrozi cs mengajukan PK. Apakah pengajuan PK semestinya bisa membatalkan 
  eksekusi Amrozi cs?

Kalau kita bicara proses hukum yang ada, maka PK 
  tidak menunda eksekusi. Dengan kata lain eksekusi harus tetap dilaksanakan 
  baik untuk eksekusi hukuman mati atau eksekusi penjara. 

Namun 
  kalau eksekusi mati maka PK tidak bisa menghentikan eksekusi, kalau hukuman 
  pada umumnya PK tidak menghentikan eksekusi dalam artian 
  hukuman.

Maksudnya?

PK untuk hukuman mati tidak bisa digunakan 
  karena bisa menghentikan eksekusi tersebut. Namun PK untuk hukuman penjara 
  bisa dilakukan sehingga bisa membuat tersangka pelaku kejahatan bisa 
menghirup 
  udara bebas.

Sikap kejagung yang menyatakan eksekusi akan jalan terus 
  meski ada PK apakah tepat?

Pada dasarnya Kejaksaan Agung melakukan 
  eksekusi dalam kasus Amrozi itu salah. Harusnya dilihat secara detail dasar 
  hukum yang dilaksanakan untuk melakukan eksekusi 
  tersebut.

Kenapa?

Penjatuhan hukuman mati kepada terpidana bom 
  Bali I menyalahi prinsip retroaktif atau pemberlakuan surut satu 
  undang-undang. Maksudnya kasus bom tersebut dilakukan pada 12 Oktober 2002, 
  sedangkan UU teroris disahkan pada tanggal 18 oktober 2002,
maka khusus 
  untuk kasus ini berlaku surut undang-undang.

Seharusnya tidak ada dasar 
  hukum untuk melakukan eksekusi tersebut. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 1 
  ayat 1 KUHP, bisa dilihat juga di UU Mahkamah Kontitusi Nomor 013 Tahun 2003 
  yang kesimpulannya mengatakan terlarang mempergunakan perpu
pemberantasan 
  terorisme untuk bom Bali I. 

Alasan kedua, Kejaksaan tidak 
  mencantumkan KUHP pasal 340 KUHP yang digunakan semata perpu tindak 
  pemberantasan teroris saja.

Apakah ada preseden sebelumnya terpidana 
  tetap dieksekusi meski proses hukum masih ditempuh?

Tidak ada sama 
  sekali. Normal pemikiran saya hal itu tidak akan dilaksanakan.

Apa 
  risikonya bila tetap dieksekusi?

Negara telah membunuh yang 
  bersangkutan, dan negara telah bersalah. Terpenuhilah target bahwasanya 
  Indonesia yang mempunyai teroris telah membasmi semua teroris dengan kemudian 
  memberikan pemberitaan eksekusi tersebut di-ekspose sehingga diketahui oleh 
  dunia.

Artinya terpidana itu menjadi tumbal dari 
  negara?

Hahahahahaha, bisa saja demikian.

Siapa yang meminta 
  target ini kepada negara ?

Australia dan Amerika, karena mereka akan 
  memberi bantuan segala kemudahan yang dibutuhkan oleh negara ini jika teroris 
  tidak ada.

Kenapa Kejaksaan ngotot untuk tetap melakukan eksekusi 
  tersebut dan kenapa baru
dilaksanakan sekarang?

Itu sah-sah saja. 
  Itu salah satu cara untuk menunda hukuman tersebut dan mungkin saja mencari 
  celah agar masyarakat kita tidak kritis dengan memunculkan image yang keliru 
  melalui media mengenai teroris tersebut.

Apakah seharusnya negara 
  memberikan surat pemberitahuan kepada keluarga yang terpidana mengenai 
  eksekusi tersebut?

Harus ada pemberitaan dahulu kepada keluarga dan 
  waktu untuk mengabari keluarga adalah H-3 dari waktu 
  eksekusi.



(ron/iy)

 

      

    
    
        
         
        
        








        


        
        


      

Kirim email ke