Refleksi: Kalau lepas mungkin bisa lebih baik, sebab selama ini kelihatannya 
tidak ada kemajuan untuk kehidupan rakyat  Papua, sekalipun  tanah mereka kaya 
raya. Apa yang terjadi ialah pembodohan dan pemiskinan. Bukankah begitu?

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/11/05/Kesra/kes01.htm

SUARA PEMBARUAN DAILY 
Penolakan UU Pornografi 

Papua Serius Lepas dari NKRI

[JAKARTA] Ancaman masyarakat Papua dan Papua Barat untuk lepas dari Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), jika Undang-Undang (UU) Pornografi yang 
disahkan DPR tidak dibatalkan demi hukum, adalah serius. Sementara itu, 
masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), Bali, dan Sulawesi Utara, juga menyatakan 
penolakan keras atas UU yang dipaksakan tersebut. 

Ketua DPRD Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie yang bersama dengan 40 pimpinan 
denominasi gereja se-Papua Barat, ketika menemui pimpinan Dewan Perwakilan 
daerah (DPD) di Senayan, Jakarta, Selasa (4/11) menegaskan, rakyat di daerahnya 
tetap berkeras UU Pornografi itu, karena sejak awal sudah ditentang. 
Menurutnya, masyarakat Papua dan Papua Barat akan menggunakan UU 21/2001 
tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua untuk menolak berlakunya UU Pornografi 
itu. 

"Rakyat Papua serius dan bertekad memisahkan diri, jika UU tersebut dipaksa 
untuk diberlakukan secara nasional. Jangan buat kami berpikir ulang. Kami rindu 
Republik yang bisa mengakomodasi semuanya, tapi kalau disakiti, lebih baik kami 
berpisah saja," tegas Jimmy ketika diterima Wakil Ketua DPD, Laode Ida. 

Mereka pun bertekad untuk tidak ikut menggunakan hak pilihnya atau minimal 
tidak memboikot partai politik dan calon presiden yang mendukung UU Pornografi 
tersebut dalam pPemilu 2009 mendatang, jika pemerintah mengabaikan seruan 
mereka tersebut. "Ini seolah-olah ada upaya sadar atau tidak untuk menyuruh 
orang Papua keluar dari NKRI," tegas Pdt Bram Mahodoma.

Kirim email ke