a ancaman separatisme tetap juga diteriak-teriakkan, maka 
sudah waktunya bagi pemerintah pusat mengirim batalyon Raiders atau Baret Merah 
ke daerah tersebut untuk menjaga keutuhan NKRI dari separatisme. 

Alhamdulillah. RUU Pornografi akhirnya disetujui DPR untuk disahkan 
menjadi UU lewat pleno akhir Oktober 2008 ini. Fraksi Partai Damai Sejahtera 
(F-PDS) dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) tetap 
bersikeras menolak dan akhirnya walk-out dari ruangan pleno. Bahkan suara dari 
Bali, salah satu daerah yang paling keras menolak RUU ini sedari awal, 
menyatakan pemerintah daerah dan masyarakatnya tetap akan melakukan 
pembangkangan sipil dan mengajukan uji materil peraturan ini ke Mahmakah Agung. 
Sejumlah tokoh yang dikenal penolak RUU Pornografi juga senada, tetap pada 
pendiriannya dan menyatakan tidak mengakui produk hukum yang telah disahkan 
tersebut. 
Dalam kacamata demokrasi, mereka 
yang menyatakan diri tetap menolak atau membangkang terhadap produk hukum yang 
telah disahkan lewat jalan demokratis ini sesungguhnya bersikap anti demokrasi. 
Dan jika mereka tetap menolak, ini sudah menjadi tugas aparat negara agar 
menertibkannya. 
Jika ancaman separatisme tetap 
juga diteriak-teriakkan, maka mungkin sudah waktunya bagi pemerintah pusat 
mengirimkan beberapa batalyon Raiders atau Baret Merah ke daerah tersebut 
dengan 
perlengkapan tempur lengkap untuk menciptakan ketertiban dan menjaga keutuhan 
NKRI dari ancaman separatisme. Bukankah demikian yang dilakukan pemerintah 
dalam 
menangani Aceh dan Timor Timur (dulu)? Gitu aja kok repot. 
Fenomena yang melingkupi pro dan 
kontra tentang RUU Pornografi sebenarnya sama-sebangun dengan fenomena yang 
dulu 
pernah terjadi dalam hal pro dan kontra RUU Sisdiknas (sekarang telah jadi UU) 
Sisdiknas. Kubu yang pro dimotori aktivis Islam dan kubu yang kontra dipimpin 
oleh koalisi Liberal-Sekuler. Tulisan ini tidak akan membahas kubu yang pro 
terhadap UU Pornografi karena dalil-dalil mereka jelas, tegas, dan bernas. Beda 
dengan aneka dalil yang dikemukakan kalangan yang kontra di mana mereka selalu 
lari dari dalil yang satu ke dalil yang lain, meloncat-loncat, tidak runut, 
dan—maaf—jauh dari kesan cerdas dan kritis. 
Saya percaya, kubu yang kontra 
sebenarnya tidaklah sebesar yang diberitakan oleh media massa. Kubu yang kontra 
sebenarnya sangat sedikit dan terpusat pada tokoh-tokoh di belakang kumpulan 
orang yang diorganisir untuk turun ke jalan berunjuk rasa menolak RUU 
Pornografi 
tersebut. Untuk membedah agenda apa yang hendak dibawa oleh kubu yang kontra 
terhadap RUU Pornografi, maka haruslah dibedah apa dan siapa tokoh-tokoh di 
belakang kelompok tersebut. Riwayat hidup, perjalanan pemikiran, siapa 
sekutunya, siapa yang sering menyandang dana segala kegiatannya, bagaimana 
kehidupan pribadinya, dan sebagainya merupakan informasi-informasi yang sangat 
penting untuk membuka selubung kaum ini. 
Dan yang juga tidak kalah 
penting, kelompok yang kontra terhadap RUU Pornografi ini tentu merasa 
dirugikan 
dengan disahkannya RUU ini menjadi Undang-Undang. Kita harus menelusuri 
kerugian 
seperti apa yang akan menimpa mereka atau yang mereka takutkan jika RUU 
Pornografi disahkan? Kerugian yang paling ditakutkan oleh manusia pada umumnya 
adalah kerugian yang bersifat material, bukan idiil, walau mungkin di muka 
publik mereka banyak menyodorkan alasan-alasan yang terkait idealisme untuk 
menarik perhatian dan simpati. Lantas, kerugian material seperti apa yang 
ditakutkan jika RUU ini disahkan menjadi UU? 
Adakah penolakan terhadap RUU 
Pornografi ini menjadi suatu proyek bagi mereka yang akan mendatangkan 
keuntungan yang banyak jika mereka berhasil menghadangnya dan sebaliknya, 
kehilangan proyek jika RUU ini tetap disahkan menjadi UU Pornografi? Adakah RUU 
Pornografi menjadi batu penghalang bagi ‘perjuangan’ mereka untuk menciptakan 
bangsa Indonesia yang baru, yang terlepas dari akar budaya masyarakat aslinya 
yang sesungguhnya agamis-nasionalistis? 
Kubu Kontra RUU 
Pornografi
Penentang RUU Pornografi terdiri 
dari beberapa kubu, yakni Kubu Jaringan Islam Liberal (Musdah Mulia, Shinta 
Nuriyah Wahid, Goenawan Muhamad, dll), Kubu Pekerja Seni Liberal (Rieke Dyah 
Pitaloka, Inul Daratista, Olga Lydia, Moamar Emka, dll), dan Kubu Politisi 
Liberal (PDIP dan PDS). Yang terakhir ini sebenarnya bisa kita abaikan karena 
mereka sebenarnya ‘hanya’ mengakomodir aspirasi konstituennya agar mereka bisa 
tetap bertahan ‘hidup’. Beberapa kelompok penentang RUU Pornografi bisa 
disatukan menjadi satu kelompok, yakni Kubu Liberal. Siapa saja mereka? Tak 
jauh-jauh dari aliansi cair seperti AKKBB. Sami mawon. 
Tulisan kedua akan mengupas isi 
dari UU Pornografi, tujuan dan hakikatnya, agar kita semua memahami dengan baik 
undang-undang tersebut, dan tidak tertipu oleh dalil-dalil kubu liberal yang 
menolaknya, yang nanti juga akan kita bahas. (bersambung/rd)

--- Pada Kam, 6/11/08, gkrantau <[EMAIL PROTECTED]> menulis:
Dari: gkrantau <[EMAIL PROTECTED]>
Topik: [zamanku] Re: Konspirasi Menghancurkan NKRI
Kepada: zamanku@yahoogroups.com
Tanggal: Kamis, 6 November, 2008, 6:13 PM










    
            GOLONGAN2 PENDUKUNG UU Pornografi adalah antek2 yg ingin menerapkan 
Syairah Islam di Indonesia yg sekuler, yg memiliki UUD yg menghormati 
&kemajemukan suku bangsa, agama dan budaya.

Mereka ini terdiri dari orang2 yg tanpa sadar mengakui bhw mereka tidak berdaya 
apapun dlm bersaing di dunia modern ini.  Oleh-karenanya mereka ingin 
memperjuangkan agama dan mengajak orang yg gagal, yg ketinggalan, yg tidak 
berpotensi untuk maju secara wajar untuk bergabung mendukung agama mereka.


Agama dan Tuhan pencipta yg Maha segalanya itu tidak sepantasnya dibela, 
dibantu. Emangnya mereka ini siapa. Emangnya mereka ini punya apa yg tidak 
dipunyai oleh Tuhan. Mereka menderita delusion dan mengajak orang2 bodoh yg 
sudah tercuci otaknya untuk turut pamer kedunguan mereka. Semakin banyak, 
semakin dibiarkan orang2 semacam ini semakin hancurlah bangsa dan negara 
Indonesia. Jelas mereka tidak mampu berfikir secara logis, mereka tidak punya 
modal untuk menangani krisis berjibun yg menimpa bangsa dan negara akita. 
Satu2nya yg bisa dipikirkan oleh mereka ialah 'back to the (in)glorious past'. 

Dg kembali ke zaman baheula mereka pikir segala sesssuatu akan menjadi baik dan 
beres. Dua hal peting yg tidak mereka sadari (1) Zaman baheula itu zaman yg 
miserable, yg penuh tahayul, penuh kekejian dan ketidak adilan. (2) Segala 
sesuatu yg menggambarkan keindahan, keadilan, kejujuran dan damai-sejahtera ttg 
masa baheula itu adalah dongeng, isapan jempol belaka dan yg samaekali tidak 
ada relevansinya dg zaman ini dan kehiduopan beradab sekarang.

Benar: semuanya adalah konspirasi kedunguan orang2 yg samasekali tidak punya 
kemampuan, visi untuk menanggulangi masalah2 besar di zaman modern ini. 
Semuanya adalah konspirasi 'burung onta' yg membenamkan kepalanya ketiak 
menghadapi bahaya.

Gabriela Rantau

--- In [EMAIL PROTECTED] .com, "Sunny" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> 
> http://www.suarapem baruan.com/ News/2008/ 11/06/Kesra/ kes01.htm
> 
> SUARA PEMBARUAN DAILY 
> ------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
> --------- -----
> 
> UU Pornografi 
> 
> Konspirasi Menghancurkan NKRI
>  
> 
> Didit Majalolo 
> 
> 
> Perwakilan rombongan 60 delegasi denominasi gereja dari Papua Barat, Andricus 
> Mofu, memberikan sambutan saat berkunjung ke Redaksi "SP" di Jakarta, Selasa 
> (5/11). Mereka akan melakukan "class action" ke Mahkamah Agung sehubungan 
> dengan pengesahan Undang-Undang Pornografi dan SKB empat menteri tentang 
> waktu kerja. 
> 
> [JAKARTA] Pengesahan Undang-Undang (UU) Pornografi oleh DPR dan pemerintah 
> merupakan bentuk kemunduran kebangsaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia 
> (NKRI). Pemerintah dan DPR hanya mengutamakan kepentingan kelompok, dan bukan 
> menguatkan semangat kebangsaan dan sikap negarawan yang dibangun pendiri 
> bangsa ini. 
> 
> Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD Papua Barat, Jimmy Demianus Idjie ketika 
> mendampingi rombongan 60 delegasi denominasi gereja dari Papua Barat saat 
> berkunjung ke Redaksi SP di Jakarta, Rabu (5/11). Selain mengunjungi SP, 
> rombongan yang dipimpin Pdt Andrikus Mofu ini, juga mendatangi kantor Menteri 
> Dalam Negeri. Mereka bahkan berupaya menemui Presiden Susilo Bambang 
> Yu-dhoyono atau Wakil Presiden Jusuf Kalla. 
> 
> Dalam pertemuan dengan Wakil Pemimpin Redaksi Suara Pembaruan, Petrus Christ 
> Mboik didampingi Redaktur Nasional/Nusantara, Tontji Wolas Krenak yang juga 
> berasal dari Papua, Jimmy Demianus mengatakan, ketika NKRI ini didirikan, 
> kepentingan kebangsaan sangat diutamakan di atas kepentingan kelompok 
> mayoritas. Sekarang, terjadi sebaliknya, ketika UU Pornografi disetujui 
> dengan alasan suara mayoritas, yakni 8 fraksi di DPR mendukung dan hanya dua 
> yang menolak. 
> 
> "Kalau saja ketika itu keputusan dilakukan secara voting, pastilah AA Maramis 
> wakil dari timur Indonesia kalah sehingga tujuh kata dalam Piagam Jakarta 
> masuk ke dalam Pembukaan UUD 1945. Karena para pendiri bangsa benar-benar 
> negarawan, akhirnya tidak ada voting, sehingga seorang Maramis bisa didengar 
> oleh mayoritas. Tetapi sekarang, semangat seperti itu hilang, dan terjadi 
> kemunduran dalam berbangsa," tegas Jimmy. 
> 
> UU Pornografi, kata Jimmy, adalah bagian dari upaya kelompok tertentu 
> menghancurkan NKRI ini. Sebab, setelah UU ini, termasuk UU Sisdiknas dan UU 
> Syariah, masih akan ada lagi UU Zakat dan lain sebagainya, yang tidak lain 
> tujuannya membangun ideologi lain di luar Pancasila. Celakanya, pemerintah 
> dan elite bangsa lainnya tidak peduli atau pura-pura tidak tahu soal ini. 
> 
> Ditegaskan, UU Pornografi sangat bertentangan dengan konstitusi Indonesia. UU 
> ini juga tidak menghargai keberagaman, bahkan melecehkan dan mengancam rakyat 
> Papua. Sebab jika UU itu diterapkan, orang Papua yang berkoteka atau 
> telanjang dada, akan masuk penjara. 
> 
> Selain menolak UU Pornografi, delegasi Papua Barat tersebut, juga mengecam 
> surat keputusan bersama (SKB) lima menteri soal pemberlakuan hari kerja pada 
> hari Sabtu dan Minggu di wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut kata Ketua 
> Delegasi, Pdt Andrikus Mofu, benar-benar mengingkari nilai pluralisme, 
> demikian pula UU Syariah yang sekarang meresahkan, harus dibatalkan, karena 
> akan memicu disintegrasi bangsa. [M-15] 
> 
> 
> 
> ------------ --------- --------- --------- --------- --------- --------- 
> --------- -----
> Last modified: 5/11/08
>



      

    
    
        
         
        
        








        


        
        


      
___________________________________________________________________________
Yahoo! sekarang memiliki alamat Email baru.
Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan di domain baru @ymail dan @rocketmail. 
Cepat sebelum diambil orang lain!
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/

Kirim email ke