Refleksi. Senapan buatan Pindat kena air bujan bisa bengkok jadi kalau tembak 
tidak kenal sasarannya, begitupun kalau panas terik tidak baik, mau dilakukan  
malam hari lampu mati. Jadi...?

-----
Jawa Pos

 

[ Sabtu, 08 November 2008 ] 

Eksekusi Trio Teroris Bom Bali Tertunda Hujan 

CILACAP - Butuh keberanian ekstra bagi pihak berwenang untuk mengeksekusi tiga 
terpidana mati kasus bom Bali -Amrozi, Ali Ghufron (Mukhlas), dan Imam Samudra. 
Rencana eksekusi yang sudah disusun matang tadi malam akhirnya kembali harus 
tertunda karena alasan sepele. Ironisnya, penundaan dilakukan hanya beberapa 
jam dari waktu yang telah direncanakan.

Seharian kemarin seluruh pihak yang berkepentingan dengan eksekusi ketiganya 
sudah siap. Pagi sekitar pukul 07.00 Direktur Upaya Hukum Eksekusi dan 
Eksaminasi pada JAM Pidum Kejagung B.D. Nainggolan sudah berangkat ke Cilacap. 
Kejagung juga sudah menyiapkan personel untuk menyampaikan siaran pers setelah 
eksekusi. Para awak media juga sudah memenuhi gedung Kejagung, lengkap dengan 
kru televisi yang siap siaran langsung. Namun, sekitar pukul 20.00, ada kabar 
bahwa eksekusi ditunda hingga malam ini.

Di Lapas Nusakambangan, persiapan tak kalah sibuk. Sejak kemarin dini hari 
handphone sipir dirazia. Para nelayan juga dilarang melaut sejak sehari 
sebelumnya. Begitu pula pasukan Brimob yang bertugas mengeksekusi terpidana 
kemarin siang sudah masuk Nusakambangan, lengkap dengan perlengkapannya. 

Ikut repot adalah keluarga terpidana. Di Tenggulun, Lamongan, kampung halaman 
Amrozi dan Mukhlas, persiapan penyambutan jenazah secara besar-besaran telah 
dilakukan dengan membentuk panitia khusus. Paginya, petugas dari kejari, 
polres, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat mendatangi rumah Tariyem, 
ibu Amrozi dan Mukhlas, untuk memberitahukan pelaksanaan eksekusi.

Namun, semua persiapan itu buyar ketika kawasan Nusakambangan diguyur hujan 
deras tadi malam. Dua malam terakhir di kawasan itu selalu turun hujan deras 
disertai angin kencang.

''Karena itu, tim eksekutor yang awalnya sudah diplot langsung ke Nirbaya 
(lokasi eksekusi, Red), begitu datang tadi (kemarin, Red) harus melakukan 
geladi bersih pagi ini,'' ujar sumber Jawa Pos.

Situasi lokasi eksekusi memang ekstrem karena tidak berada di lapangan tanah 
datar yang setiap saat dirawat dan dipangkas rumputnya. Seperti diberitakan 
(Jawa Pos, 2/11), untuk sampai ke lokasi itu kendaraan harus mengoper ke gigi 
satu melewati perbukitan menanjak yang berada persis di depan wisma tamu 
Wismasari yang kini dijadikan markas empat kompi Brimob. Jalanan itu hanya 
selebar truk dalmas polisi dan tak mungkin untuk bersisipan. 

Masalahnya, tak semua akses itu beraspal mulus, tetapi masih didominasi jalan 
berbatu dan berlumpur. Apalagi jika hujan tiba seperti dua hari belakangan ini. 
Ban truk bisa selip jika dipaksakan. Lokasi eksekusi yang sebenarnya telah siap 
sejak Rabu lalu (5/11) itu umumnya berupa padang ilalang yang sebagian telah 
dibuka menjadi kebun jeruk. Ada sebuah gubuk kecil yang digunakan penggarap 
jeruk beristirahat. ''Ini force majeure. Bukan di kota, Bung,'' tambahnya.

Persiapan terhadap eksekusi sebenarnya dimulai sejak pukul 14.00 kemarin 
(7/11). Itu terjadi saat dua truk polisi bernopol 2093 IX dan 2099 IX berisi 
sekitar 100 personel Brimob datang dari Purwokerto. Mereka itulah penembak jitu 
yang selama ini dilatih untuk melaksanakan eksekusi di lapangan tembak Sekolah 
Polisi Negara (SPN) Purwokerto. Selain kedua truk tersebut, sebuah truk yang 
berisi perlengkapan eksekusi, seperti lighting bernopol R 8481 L juga 
diberangkatkan. Ketiga kendaraan tersebut menyeberang ke Nusakambangan sekitar 
pukul 14.30.

Bukan hanya itu. Perkembangan terakhir, jalur komunikasi GSM ke arah 
Nusakambangan di-jammed. Harapannya, tak ada informasi yang bocor. Siapa pun 
yang masuk Nusakambangan, kecuali perwira dan pejabat tinggi, harus rela 
meninggalkan ponselnya, termasuk anggota Brimob. 

Hal yang sama juga berlaku bagi sipir yang bekerja di Nusakambangan yang 
diminta untuk menyerahkan ponselnya sebelum memasuki pulau yang bisa 
diseberangi dengan perahu compreng selama 10 menit itu. Hingga pukul 17.00, 
satu unit helikopter juga telah standby di helipad belakang Lapas Batu. 

Sementara Amrozi dkk yang sejak Jumat pekan lalu (31/10) telah diisolasi, 
menurut sumber koran ini, tidak diperbolehkan untuk mengikuti salat Jumat 
bersama-sama dengan jamaah lain di Masjid At-taubah. Mereka salat Jumat di 
tempat khusus bersama sipir dan keluarga sipir.

Saat dikonfirmasikan ke koordinator khatib salat Jumat di Nusakambangan KH 
Sahlan Nasir sesudah turun dari Nusakambangan, dia menjawab diplomatis. ''Tentu 
umat Islam wajib mengikuti salat Jumat. Namun, saya tidak tahu karena saya 
tidak (jadi imam) salat Jumat di Lapas Batu, melainkan di Lapas Pasar Putih,'' 
tutur Sahlan.

Dari Jakarta dilaporkan, petugas sebenarnya telah membuat jadwal eksekusi. 
Waktunya antara tadi malam pukul 23.00 hingga 01.00 dini hari tadi.

Kejaksaan Agung juga mengakui persiapan eksekusi sudah matang. "Perintah dari 
pimpinan sudah ada. Tinggal pelaksanaannya di lapangan," kata Wakil Jaksa Agung 
Muchtar Arifin usai salat Jumat di masjid Baitul Adli, Kejagung, kemarin 
(7/11). Namun Muchtar bungkam tentang waktu pasti eksekusi. "Tunggu saja jam 
per jam dan harinya," kilahnya.

Di bagian lain, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa kemarin menyatakan belum 
menerima surat dari keluarga Amrozi. Surat kepada presiden, apalagi melalui 
pos, kata Hatta, pasti akan dikirm melalui sekretariat negara. ''Saya belum 
terima suratnya. Meja saya clean desk,'' kata Hatta di Istana Negara kemarin 
(7/11).

Karena belum menerima surat dari keluarga Amrozi, Hatta menyatakan tidak bisa 
memberikan komentar. ''Saya tidak bisa merespon sesuatu yang belum saya baca, 
belum saya terima. Apalagi bapak presiden,'' kata Hatta.

Sementara itu, kemarin, Tim Pembela Muslim (TPM) mendatangi Komisi III DPR 
untuk menyampaikan protes. Mereka meminta eksekusi Amrozi cs ditunda. Rombongan 
ini diterima anggota Komisi III Nur Syamsi Nurlan dari PBB (Partai Bulan 
Bintang).

''Kami minta penundaan eksekusi. Soalnya, masih ada yang meragukan Amrozi cs 
sebagai pelaku (tunggal, Red) bom Bali. Apalagi, ada perhatian dari lembaga 
amnesti internasional yang juga menyatakan keraguannya,'' kata Koordinator TPM 
Achmad Michdan.

Pengacara TPM lain, Mahendra Data, meminta DPR, khususnya Komisi III, untuk 
mendesak Kejaksaan agar konsisten dengan aturan perundang-undangan. Salah 
satunya mengenai grasi. 

Mahendra mengakui Amrozi cs memang sudah menolak untuk mengajukan grasi. Namun, 
UU No.22/2002 tentang Grasi memberi hak pengajuan grasi tidak hanya kepada 
terpidana, tetapi beberapa orang lainnya.

''Orang lain ini pengertiannya keluarga. Keluarga ini juga tidak satu saja. 
Bisa saudara kandung atau orang tua kandung,'' tegasnya. Faktanya, lanjut dia, 
keluarga Amrozi baru saja mengirim surat kepada Presiden SBY. ''Presiden yang 
harus menyampaikan apa isinya,'' ujar Mahendra. (ano/naz/fal/tom/pri/nw

<<34439large.jpg>>

Kirim email ke