Apa istimewanya hari Sabtu dan Minggu ? Umat Islampun tidak libur di hari 
Jum'at. Delegasi Papua Barat hanya mencari-cari dalih pembenaran kepentingannya

--- On Fri, 11/7/08, Sunny <[EMAIL PROTECTED]> wrote:

From: Sunny <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: [zamanku] Konspirasi Menghancurkan NKRI
To: [EMAIL PROTECTED]
Date: Friday, November 7, 2008, 4:44 AM









 
http://www.suarapem baruan.com/ News/2008/ 11/06/Kesra/ kes01.htm
 
SUARA PEMBARUAN DAILY 


UU Pornografi 


Konspirasi Menghancurkan NKRI
 
Didit Majalolo 

Perwakilan rombongan 60 delegasi denominasi gereja dari Papua Barat, Andricus 
Mofu, memberikan sambutan saat berkunjung ke Redaksi "SP" di Jakarta, Selasa 
(5/11). Mereka akan melakukan "class action" ke Mahkamah Agung sehubungan 
dengan pengesahan Undang-Undang Pornografi dan SKB empat menteri tentang waktu 
kerja. 
[JAKARTA] Pengesahan Undang-Undang (UU) Pornografi oleh DPR dan pemerintah 
merupakan bentuk kemunduran kebangsaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). Pemerintah dan DPR hanya mengutamakan kepentingan kelompok, dan bukan 
menguatkan semangat kebangsaan dan sikap negarawan yang dibangun pendiri bangsa 
ini. 
Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD Papua Barat, Jimmy Demianus Idjie ketika 
mendampingi rombongan 60 delegasi denominasi gereja dari Papua Barat saat 
berkunjung ke Redaksi SP di Jakarta, Rabu (5/11). Selain mengunjungi SP, 
rombongan yang dipimpin Pdt Andrikus Mofu ini, juga mendatangi kantor Menteri 
Dalam Negeri. Mereka bahkan berupaya menemui Presiden Susilo Bambang Yu-dhoyono 
atau Wakil Presiden Jusuf Kalla. 
Dalam pertemuan dengan Wakil Pemimpin Redaksi Suara Pembaruan, Petrus Christ 
Mboik didampingi Redaktur Nasional/Nusantara, Tontji Wolas Krenak yang juga 
berasal dari Papua, Jimmy Demianus mengatakan, ketika NKRI ini didirikan, 
kepentingan kebangsaan sangat diutamakan di atas kepentingan kelompok 
mayoritas. Sekarang, terjadi sebaliknya, ketika UU Pornografi disetujui dengan 
alasan suara mayoritas, yakni 8 fraksi di DPR mendukung dan hanya dua yang 
menolak. 
"Kalau saja ketika itu keputusan dilakukan secara voting, pastilah AA Maramis 
wakil dari timur Indonesia kalah sehingga tujuh kata dalam Piagam Jakarta masuk 
ke dalam Pembukaan UUD 1945. Karena para pendiri bangsa benar-benar negarawan, 
akhirnya tidak ada voting, sehingga seorang Maramis bisa didengar oleh 
mayoritas. Tetapi sekarang, semangat seperti itu hilang, dan terjadi kemunduran 
dalam berbangsa," tegas Jimmy. 
UU Pornografi, kata Jimmy, adalah bagian dari upaya kelompok tertentu 
menghancurkan NKRI ini. Sebab, setelah UU ini, termasuk UU Sisdiknas dan UU 
Syariah, masih akan ada lagi UU Zakat dan lain sebagainya, yang tidak lain 
tujuannya membangun ideologi lain di luar Pancasila. Celakanya, pemerintah dan 
elite bangsa lainnya tidak peduli atau pura-pura tidak tahu soal ini. 
Ditegaskan, UU Pornografi sangat bertentangan dengan konstitusi Indonesia. UU 
ini juga tidak menghargai keberagaman, bahkan melecehkan dan mengancam rakyat 
Papua. Sebab jika UU itu diterapkan, orang Papua yang berkoteka atau telanjang 
dada, akan masuk penjara. 
Selain menolak UU Pornografi, delegasi Papua Barat tersebut, juga mengecam 
surat keputusan bersama (SKB) lima menteri soal pemberlakuan hari kerja pada 
hari Sabtu dan Minggu di wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut kata Ketua 
Delegasi, Pdt Andrikus Mofu, benar-benar mengingkari nilai pluralisme, demikian 
pula UU Syariah yang sekarang meresahkan, harus dibatalkan, karena akan memicu 
disintegrasi bangsa. [M-15] 


Last modified: 5/11/08  














      

Kirim email ke