Reflekis: NKRI adalah negara bermodel sistem  politik ekonomi dan keguangan : 
"berkepanjanagan gali lubang tutup lubang ". Dirgahayu NKRI!

http://www.kompas.com/read/xml/2008/11/10/06375757/indonesia.siap-siap.ngutang.lagi


Indonesia Siap-siap "Ngutang" Lagi
Senin, 10 November 2008 | 06:37 WIB
JAKARTA, SENIN - Meskipun sudah dianggap tidak layak mendapatkan pinjaman 
murah, dalam kondisi krisis, Indonesia masih berpeluang mendapatkan skema 
pinjaman multilateral dan bilateral yang bersyarat ringan. Atas dasar itu, 
Departemen Keuangan mulai menjajaki fasilitas ini dengan beberapa kreditor 
utama.

Hal itu dilakukan untuk mendapatkan dana pinjaman yang hanya digunakan jika 
terjadi krisis keuangan. "Biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam memperoleh 
pinjaman khusus krisis ini jauh lebih murah dibandingkan biaya penerbitan surat 
berharga negara (SBN), tetapi masih sedikit lebih tinggi dibandingkan bunga 
pada pinjaman program," ujar Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Departemen 
Keuangan Rahmat Waluyanto, pekan lalu di Jakarta.

Sejak pertengahan tahun 2007, Indonesia sudah tak diperkenankan memperoleh 
pinjaman sangat lunak karena pendapatan per kapitanya telah meningkat menjadi 
di atas 800 dollar AS per tahun. Dengan demikian, statusnya tak lagi negara 
miskin.

Akibatnya, ada beberapa skema utang luar negeri yang tidak bisa diminta 
Indonesia lagi, antara lain pinjaman sangat lunak (official development 
assistance/ODA).

Skema ODA selalu disertai elemen hibah sekitar 35 persen dari total 
pinjamannya. Seluruh pinjaman ODA biasanya jatuh tempo pada waktu yang sangat 
panjang, yakni 30-40 tahun dengan suku bunga 0 persen-3,5 persen per tahun. 
Pinjaman ODA diberikan oleh Pemerintah Jepang dan Inggris hanya untuk 
pembangunan ekonomi atau peningkatan kesejahteraan sosial.

Di samping itu, ada juga pinjaman berkategori lunak lainnya yang diberikan Bank 
Dunia, yakni dengan masa jatuh tempo 30 tahun dan tingkat suku bunga 0,75 
persen per tahun, yakni IDA.

Adapun kredit lunak dari Bank Pembangunan Asia (ADB) diberikan dalam skema 
Asian development fund (ADF) dengan masa jatuh tempo 32 tahun dan suku bunga 
0,75 persen per tahun.

Menurut Rahmat, Indonesia masih bisa memperoleh skema kredit yang sedikit lebih 
mahal dari pinjaman itu. Kondisi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman 
semi-murah itu adalah kegagalan Pemerintah Indonesia menerbitkan SBN.

Pasar SBN

Pada situasi krisis, SBN pemerintah bisa saja tidak ada yang membeli meskipun 
ditawarkan dengan tingkat imbal hasil yang sangat tinggi. "Atas dasar itu, kami 
membutuhkan fasilitas pinjaman khusus untuk tahun 2009 dan 2010. Pada tahun 
itu, pasar SBN diperkirakan masih mengalami krisis, di mana yield (imbal hasil) 
SBN sangat tinggi dan belum tentu ada yang mau beli," ujar Rahmat Waluyanto.

Di awal tahun 2008, yield SBN Indonesia bertenor sepuluh tahun sempat melonjak 
ke level 12 persen per tahun. Namun, pada pertengahan Oktober 2008, naik lagi 
ke posisi 20 persen per tahun. Imbal hasil setinggi itu sangat jauh dari suku 
bunga pinjaman lunak yang ditawarkan kreditor bilateral dan multilateral.

Saat ini, pemerintah sedang menjajaki fasilitas pinjaman khusus krisis dari 
Bank Dunia, ADB, Bank Pembangunan Islam (IDB) serta dari kreditor bilateral, 
seperti Jepang, Australia, dan Perancis.

Pinjaman yang diperoleh tidak untuk menambah nilai target pinjaman luar negeri 
di APBN, tetapi hanya menggantikan dana yang tidak bisa diperoleh pemerintah 
dari penerbitan SBN. "Jumlah dan sumber pinjaman tersebut masih akan dibahas 
dengan kreditor. Saya dan pejabat kantor Menko Perekonomian serta Bappenas akan 
ke Tokyo dan Bank Dunia untuk menjajaki ini, tanggal 8 Oktober 2008," ujar 
Rahmat.

Anggota Komisi XI DPR, Andi Rahmat, mengatakan, mulai tahun depan, pemerintah 
harus menggunakan segala cara agar defisit dalam APBN bisa ditutupi, termasuk 
dengan menggunakan cara-cara yang dinilai tabu saat ini, yakni memperbanyak 
pinjaman luar negeri.

Pada tahun 2009, lanjut Andi, dunia akan kesulitan memperoleh likuiditas, 
terutama dollar AS, karena Amerika akan menyedot sebagian besar dollar AS untuk 
memulihkan perekonomiannya. "Dampaknya adalah, semua pihak menahan dollar AS 
yang mereka miliki. Akibatnya, Indonesia akan sangat sulit menjual 
obligasinya," ujar Andi

Kirim email ke