http://batampos.co.id/opini/opini/politik_dan_apolitik/
Politik dan Apolitik
Rabu, 12 November 2008
Oleh: Agus Riyanto SH
Alumni FH UGM/bekerja dan tinggal di Batam
Saat ini tinggal hitungan bulan, Indonesia akan mengadakan pesta pemilu
legistatif dan presiden. Beberapa calon legislatif (caleg) sudah mencuri strart
berkampanye, baik melalui media cetak maupun elektronik. Partai politik sudah
membuat berbagai pertemuan dengan alasan untuk mengkonsolidasikan semua elemen
partai. Bahkan, beberapa tokoh sudah mendeklarasikan diri untuk maju menjadi
capres-cawapres.
Semua caleg dan parpol sudah membuat strategi agar mereka dapat meraup
semaksimal mungkin suara rakyat dalam pemilu 2009. Dalam benak mereka, politik
dimaknai sebagai cara dan seni untuk mencari sebanyak mungkin dukungan dan
suara untuk memuluskan jalan meraih kursi kekuasaan. Dan tentu bagi mereka,
rakyat yang baik adalah rakyat yang berpartisipasi untuk mencoblos dalam
pemilu, bukankah manusia - meminjam istilah Aris Toteles - adalah zoon
politicon.
Tetapi bagi seorang filsuf politik Jerman - Hannah Arendt, pada
hakekatnya manusia tidaklah seperti yang dikonsepkan oleh Aris Toteles
tersebut. Dalam zoon politicon, terjadi reduksi pluralisme empiris manusia ke
dalam monisme konseptual. Dalam konsep tersebut, sang manusia adalah apolitis,
"Der Mensch ist a-politisch" (Hannah Arendt dalam F. Budi Hardiman, Memahami
Negativitas, Jakarta, 2005)
Setiap usaha memobilisasi penduduk sebagai massa, memperlakukan manusia
lain tidak sebagai sesama, melainkan sebagai eksemplar sebuah kelompok yang
berlawanan adalah apolitis. Padahal dalam praktek berpolitik kita, selama ini
yang disebut politik adalah seni mempengaruhi/memperlakukan banyak orang agar
sama dengan penguasa/politikus. Keanekaragaman manusia di hadapan penguasa
ditundukkan dan dilebur menjadi seorang individu kolektif yang menyebut diri
sebagai "kami" di hadapan sang penguasa.
Masih menurut Arendt, penguasaan yang satu atas yang banyak adalah
apolitik. Politik bukanlah relasi antara yang berkuasa dan yang dikuasai.
Politik bukanlah dipahami dalam kategori herrschaft (dominasi) melainkan dalam
kategori freiheit (kebebasan) politik ist freiheit.
Jika mengingat pembedaan yang dilakukan Aristoteles atas bentuk hubungan
manusia, maka terdapat oikos (rumah tangga) dan polis (negara kota) sebagai
susunan dasar masyarakat. Dalam oikos berlaku relasi antara menguasai dan
dikuasai, antara laki-laki dan perempuan, antara tuan dan budak. Relasi ini
terjalin demi pelestarian keturunan.
Arendt meminjam konsep ini sebagai alat analisis terhadap pemikiran
politisnya. Oikos dipahaminya sebagai modus sosialisasi pra politis suatu
masyarakat. Oikos ada dalam kategori hereschaft. Relasi menguasai dan dikuasai
dapat dipandang sebagai pra politis, semua itu tidak dalam ruang publik,
melainkan dalam ruang privat dan bersifat apolitis.
Berbeda dengan oikos, polis merupakan ruang publik yang di dalamnya
terjalin relasi antar warga yang bersuara bebas menyampaikan aspirasi mereka.
Negara bukan hanya difungsikan untuk sarana survival manusia, melainkan sebagai
sarana mencapai "agathon" (kebaikan) atau kesempurnaan. Agathon dapat
dimengerti dan direalisasikan hanya jika para warganya berkomunikasi.
Polis adalah kerajaan kebebasan. Warga dapat melakukan tindakan-tindakan
besar, tidak hanya sekedar untuk kampf um anerkennung (perjuangan untuk mencari
pengakuan), melainkan untuk berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan
politis. Bertolak dari hal di atas, dapat dibedakan antara pemikiran yang
politis dan apolitis. Dalam relasi politis, segala persoalan diatur dengan
sarana kata-kata yang meyakinkan dan tidak melalui paksaan atau kekerasan.
Politik Masyarakat Liberal
Di dalam masyarakat liberal modern, kebebasan akan terjaga jika ruang
privat terlindungi dari intervensi publik. Logika Arendt justru sebaliknya,
kebebasan terlindung jika ruang publik terjaga dan tidak dicampuri oleh yang
privat. Kebebasan tidaklah sekedar lepas dari ikatan-ikatan kolektif, melainkan
kemampuan untuk menentukan dan menegaskan diri bersama-sama dengan orang lain.
Sejalam dengan pemikiran di atas, kediktatoran bukanlah intervensi publik
ke dalam yang privat, melainkan kolonialisasi ruang publik oleh yang privat.
Yang privat adalah ekonomi, agama, komunitas etnis dan sebagainya. Kediktatoran
Hitler diraih setelah berkolaborasi dengan industriawan Jerman waktu itu. Rezim
Soeharto juga melakukan perkawinan politik dan bisnis, sehingga mampu berkuasa
lebih dari tiga dasawarsa.
Dalam oikos, prisnsip divide et impera dijalankan. Bila massa dirangsang
hanya untuk mengejar kesejahteraan ekonomi tanpa peduli komunitasnya, mereka
akan terisolasi satu sama lain, dan tidak tumbuh solidaritas di antara mereka.
Dalam gaya hidup hedonis modern seperti ini, mereka lupa bahwa mereka adalah
warga negara, pencetus ide res publica. Dalam kelupaan seperti ini, mereka
mudah dikendalikan dari luar. Mereka telah menyerahkan suara hatinya, kepada
institusi, tradisi, politisi dan pemimpin mereka.
Idealnya, tolok ukur dari yang politis adalah kemampuan untuk membangun
persahabatan warga negara dari kemajemukan. Jadi politik adalah kebersamaan dan
kesalingan dari yang berbeda-beda. Konsepsi ini berbeda dengan faham Nazi yang
diwakili filsuf Carl Schmitt yang mengatakan bahwa tolok ukur dari yang politis
adalah kemampuan untuk membuat dikotomi antara kawan dan lawan
Bertindak politis berarti menisbikan asal usul ras, agama, golongan dan
seterusnya dan tampil sebagai warga negara yang mampu membuka diri terhadap
perbedaan sudut pandang yang ada. Ethnos (suku) surut ke belakang, sedangkan
domos (rakyat sebagai warga negara) tampil ke muka dalam kebersamaan dan
kesalingan dalam bertindak.
Rehabilitasi Politik
Dalam setiap kesadaran setelah membuat kesalahan, selalu ada harapan.
Oleh karena itu, kita bisa berkata bahwa secara manusiawi, manusia tidak lepas
dari politik.
Dan, selama manusia mampu bertindak dengan etika politik yang benar,
selama itu pula ada harapan untuk merehabilitasi konsep dan kehidupan
politiknya.
Bertindak politis berarti lebih mengedepankan ke-Indonesiaan dari pada
membedakan tempatan - pendatang atau Jawa - luar Jawa. Lebih mengedepankan
kualitas pemimpin dari pada membedakan pribumi - non pribumi. Dan tentu, lebih
mengedepankan persaudaraan sesama warga dari pada menggunakan isu-isu agama
sebagai pemicu perbedaan.
