Refleksi: Sulit bukan  berarti  tidak bisa (impossible) diterapkan pendidikan 
gratis, masalahnya ialah apakah ada kemaun politik penguasa negara. Kalau tidak 
ada kemauan politik untuk diterapkan pendidkan gratis, maka tentu saja sulit. 
Di banyak negeri yang boleh dibilang  lebih miskin kekayaan  alam dari  "NKRI"  
bisa dilakukan pendidikan gratis mulai dari tingkat terendah sampai dengan 
pendidikan tinggi. Bukan hanya pendidikan gratis tetapi juga diberi makan siang 
kepada para murid pendidikan rendah dan menengah secara gratis.

Kalau para petinggi penguasa  sesuatu negara terdiri dari oknom-oknom tukang 
copet bin bandit bejat moral maka semua  hal  baik dan berguna untuk 
kepentingan hidup memada  rakyat mayoritas akan selalu sulit dan dipersulit.  
Existensi negara demikian sepatutnya dipertiadakan dari muka bumi.

http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=547


Pendidikan Gratis Sulit Terwujud



[MATARAM] Pendidikan gratis sulit terwujud. Estimasi biaya ideal untuk 
menggratiskan pendidikan dasar tahun 2009, termasuk bantuan operasional sekolah 
(BOS) saja dibutuhkan dana sebesar Rp 157.221.278 triliun. 

Sementara itu, dana BOS pada 2009 yang mampu dikucurkan pemerintah untuk SD dan 
SMP hanya Rp 27,7 triliun, dengan rincian BOS SD sebesar Rp 12,02 triliun dan 
BOS SMP sebesar Rp 5,7 triliun. "Harus diakui, pendidikan dasar gratis tanpa 
pungutan masih sulit diwujudkan. Namun, komitmen ke perwujudan pendidikan 
gratis semakin menguat seiring kenaikan anggaran," kata Sekretaris Jenderal 
Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Dodi Nandika, kepada SP di sela-sela 
dialog publik bertajuk "Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Tanpa Dipungut 
Biaya, Mungkinkah?" di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (13/11). Dodi 
menegaskan, komitmen pemerintah menggratiskan pendidikan dasar harus diiringi 
komitmen yang kuat dari pemerintah provinsi. "Ini masalah bersama. Artinya, 
pemerintah pusat dan daerah harus mengalokasikan anggaran yang besar untuk 
sektor pendidikan," katanya.

Guna menegaskan komitmen tersebut, Dodi menerangkan, pemerintah memasukkan satu 
pasal dalam UU APBN mengenai tanggung jawab pemerintah daerah untuk ikut 
menutupi kekurangan biaya operasional pendidikan tersebut. Peran pemerintah 
daerah tersebut sudah termaktub dalam UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. "Satu pasal dalam UU APBN, sebenarnya merupakan penegasan," katanya.

Ditanyakan sanksi bagi daerah yang tidak memenuhi anggaran 20 persen dari APBD, 
Dodi mengatakan, bisa saja diberikan sanksi pengurangan alokasi bantuan 
pendanaan dari pusat. "Bisa juga dari pengurangan program-program pendidikan. 
Karena ini merupakan amanat UU," katanya.

Wakil Ketua Komisi X DPR Mujib Rohmat mengatakan, ada tiga komponen yang 
bertanggung jawab dalam pendidikan, yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, 
dan masyarakat. Untuk merealisasikan pendidikan gratis dan berkualitas memang 
masih jauh, namun pemerintah dan DPR sebenarnya telah berkomitmen mempercepat 
harapan merealisasikan pendidikan gratis dan bermutu. 

Hambat Wajar Dikdas

Sementara itu, ujian nasional sekolah dasar (UN SD) dipastikan akan menghambat 
program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun. 
Sebab, diduga akan banyak siswa SD yang tidak lulus. Akibatnya, angka 
partisipasi kasar (APK) Wajar Dikdas 9 tahun bisa menurun dari target yang 
ditetapkan secara nasional, yakni tuntas pada 2008. "UN SD tidak sinkron dengan 
program Wajar Dikdas 9 tahun. Ini akan menghambat penuntasan program tersebut," 
kata Ketua Dewan Pembina The Centre for The Betterment of Education (CBE), 
Ahmad Rizali, saat dihubungi SP, di Mataram, Rabu (13/11).

Dikatakan, pemerintah perlu mereorientasi kebijakan UN SD terkait program Wajar 
Dikdas 9 tahun. Karena, katanya, tidak ada bukti bahwa UN akan mampu 
mendongkrak mutu pendidikan dalam jangka panjang. Peningkatan kualitas UN baru 
sebatas hipotesis. Di Finlandia, tanpa UN, pendidikan dasar dan menengah tetap 
yang terbaik di dunia. 

Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka 
Sirait mengatakan, hasil olah data angka putus sekolah meningkat. "ILO 
memaparkan ada 70 juta anak yang belum tersentuh pendidikan. Namun, Komnas PA 
melihat bahwa itu merupakan hasil olah data pekerja anak saja. Jika kita 
gabungkan dengan angka putus sekolah akibat kenaikan BBM, kini bisa mencapai 15 
juta anak. Belum lagi, penerapan UN SD. Tentu ini bisa sebagai gambaran 
kegagalan program Wajar Dikdas 9 tahun," katanya. [W-12]

Kirim email ke