'Seandainya' dana kampanye dari semua partai dan dana pemilu dikumpulkan
kira2 = Rp..... Trilliun (?), Lumayan buat ngopi-ngopi bareng

--- In [EMAIL PROTECTED], "hendra -" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> ---------- Pesan terusan ----------
> Dari: Beka Faryan Riangka XL
> Tanggal: 17 November 2008 13:49
> Subjek: [trisakti-pc] 49,5 juta orang terancam PHK
>
> 49,5 Juta Orang Terancam PHK
>
> Oleh
> Effatha Tamburian
>
> Jakarta – Pemerintah harus segera melakukan upaya penyelamatan
> sejumlah perusahaan di dalam negeri. Upaya penyelamatan itu guna
> mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran
> sebagai dampak krisis keuangan global.
>
> Apabila upaya penyelamatan tidak dilakukan, pada tahun 2009 mendatang
> sebanyak 50 persen tenaga kerja di Indonesia, atau sekitar 45,5 juta
> pekerja terancam mengalami PHK.
> Wakil Ketua Umum Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) Djimanto
> mengatakan hal itu ketika dihubungi SH, Kamis (13/11). "Saat ini,
> semua sektor sedang terancam penurunan jumlah penjualan, kemudian
> produksi akan turun, dan itu berarti harus ada pengurangan pekerja.
> Saat ini baru lima persen dari seluruh tenaga kerja di Indonesia yang
> terancam, tetapi belum terjadi PHK," jelasnya.
> Menurutnya, berbagai upaya yang harus dilakukan antara lain penguasaan
> pasar di dalam negeri dengan cara mengisi barang-barang konsumen
> dengan produk dalam negeri. "Barang konsumen itu seperti barang
> elektronik, barang rumah tangga (household), plastik, dan lain-lain
> yang 50 persennya berasal dari impor. Boleh saja, tapi seharusnya
> hanya lima persen," tandas Djimanto.
> Di samping itu, lanjutnya, berbagai komoditas yang selama ini diekspor
> dalam bentuk bahan mentah harus diolah di dalam negeri sehingga bahan
> baku yang harus diimpor dapat dibeli dari dalam negeri.
>
> Untuk itu, tegas Djimanto, harus didukung kebijakan publik, seperti
> insentif pajak untuk toko-toko atau para penjual yang komposisi
> dagangannya lebih banyak barang produksi dalam negeri.
> Ia menekankan insentif bagi industri pengolahan berupa stimulus
> penurunan pajak bagi industri yang menampung tenaga kerja lebih
> banyak, sehingga industri akan berlomba-lomba mencapai kondisi padat
> karya.
> "Penurunan pajak harus ditimbang menurut aset dikalikan omzet dalam
> setahun. Industri pengolahan sebenarnya bukan hanya untuk pertumbuhan
> ekonomi tetapi untuk kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu harus
> didukung pemerintah, politisi, dunia-dunia usaha, LSM, dan
> masyarakat," ungkapnya.
> Djimanto menekankan pula, daerah otonom perlu diberi suatu penilaian
> tentang tren pengangguran yang terjadi di daerah tersebut. Hal itu,
> sambung dia, agar para bupati juga mengeluarkan kebijakan untuk
> mengurangi jumlah pengangguran, seperti mengembangkan investasi supaya
> industri pengolahan tumbuh di daerah. "Kalau tren kemiskinan menurun
> maka diberi stimulus seperti menaikkan DAK-nya dan sebaliknya,"
> tandasnya.
>
> Harus Dicegah
> Sebelumnya, Ketua Ka-din MS Hidayat seusai meng-ikuti pertemuan antara
> Pre-siden Susilo Bambang Yudhoyono dengan sekitar 300 pengusaha dan
> bankir di Gedung Setneg, Jakarta, Rabu (12/11), mengatakan, pihaknya
> bersama pemerintah akan berupaya mencegah kemungkinan terjadinya
> gelombang PHK besar-besaran mulai Januari 2009 mendatang.
> Presiden, kata Hidayat, meminta pengusaha tidak melakukan PHK.
> Sebaliknya, para pengusaha dan bankir meminta pemerintah memperkuat
> sektor keuangan dan perbankan, misalnya saja dengan aturan-aturan
> proteksi bagi perbankan dengan mengeluarkan kebijakan penjaminan penuh
> terhadap simpanan di bank maupun interbank.
> Menurut Hidayat, yang paling terkena dampak akibat krisis keuangan
> global saat ini adalah labour intensive industry, seperti tekstil dan
> turunannya, alas kaki, furnitur, serta produk pertanian, seperti karet
> dan kakao yang jumlah permintaannya tiba-tiba turun drastis. Untuk
> tekstil, secara tradisi pasarnya hanya itu-itu saja, seperti Amerika
> dan Eropa, yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan akan bangkrut.
> Kalaupun ingin dilakukan pengalihan pasar, menurut Hidayat akan
> mengalami kendala. Mengingat pengusaha, pemerintah dan banknya harus
> satu paket. Sebab, bila pindah ke negara lain, seperti Rusia atau
> Afrika, sistem perbankannya juga harus tersambung (connect) karena
> harus membuka L/C.
> Hidayat khawatir pada Januari 2009 nanti akan terjadi gelombang PHK
> besar-besaran. "Saya takut (PHK-resd) pada Januari akan menjadi besar
> dan untuk itu kita masih punya waktu dua bulan. Masih ada
> tindakan-tindakan darurat, paling tidak kewajiban-kewajiban para
> eksportir yang tiba-tiba kena getahnya masalah pasar mereka yang drop
> itu, bisa dibantu dengan tax allowance (penundaan pajak-red), atau
> kewajiban-kewajiban perbankan bisa dirundingkan dulu," ujar Hidayat.
> Sebenarnya, lanjut Hidayat, ketika order ekspor untuk 2009 belum
> ditandatangani, pengusaha membuat proyeksi menciutkan omzet penjualan.
> Menciutkan kapasitas produksi, berarti dia mengurangi karyawan.
> Menurut Hidayat, rencana bisnis internal semacam ini sebenarnya biasa
> dilakukan, namun rencana ini tersebar di pers dan membuat geger
> sehingga Presiden meminta jangan melakukan PHK dulu.
> Sebaliknya, dalam menghadapi situasi krisis keuangan global seperti
> sekarang, para pengusaha dan bankir di Indonesia memiliki isu pokok,
> yaitu memperkuat keuangan dan perbankan dengan pemerintah mengeluarkan
> kebijakan penjaminan penuh. "Mereka siap menyatakan akan menurunkan
> tingkat suku bunga sampai 2-3 persen, apabila kebijakan penjaminan
> penuh dilakukan pemerintah terhadap simpanan di bank maupun interbank.
> Kalau itu dijamin penuh oleh pemerintah, sumber-sumber dana dalam
> negeri akan aman dan lebih murah sehingga landing rate atau tingkat
> suku bunga pinjaman akan diturunkan sampai tiga persen," papar
> Hidayat.
> Para pengusaha dan bankir juga meminta pemerintah memberikan lanjutan
> untuk memberikan stimulasi ekonomi, karena second round effect itu
> akan terjadi di awal-awal tahun 2009, manakala krisis ekonomi
> finansial sudah menuju kepada resesi di Amerika dan negara-negara
> Eropa sehingga demand yang selama ini secara tradisi dijadikan pasar
> oleh eksportir Indonesia, tiba-tiba sampai Oktober kemarin tidak ada
> order.
> "Kita minta stimulus, nanti sedang dirumuskan. Nomor satu tentu kita
> minta ada masalah tax allowance terhadap industri yang labor
> intensive, misalnya mereka yang mempunyai beban begitu banyak,
> pekerja, daripada melakukan PHK, lebih baik berunding dengan
> pemerintah mengenai beban-bebannya, pajak ataupun kewajiban lainnya,
> seperti kewajiban perbankan bisa dirundingkan dengan pemerintah," kata
> Hidayat.
> Berapa persen penurunan tax allowance yang diinginkan, menurut
> Hidayat, timnya akan berunding dulu dan Wapres Jusuf Kalla diminta
> mewakili Presiden untuk bertemu para pengusaha. Hidayat menambahkan,
> stimulus ekonomi itu selain pajak, kaum pengusaha juga minta
> pemerintah melihat sektor per sektor. Khusus untuk sektor produksi
> yang substitusi impor itu diutamakan supaya tetap didukung oleh
> perbankan agar dia bisa menyuplai pasar domestik.
> Dari Jabar dilaporkan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa
> Barat Mustopa Djamaludin mengakui, telah banyak perusahaan di Jawa
> Barat yang merumahkan pekerjanya karena imbas krisis global. Hanya
> saja, dengan dalih proses perumahan pekerja tidak perlu melibatkan
> Dinas Te-naga Kerja dan Transmigrasi, Mustopa belum dapat menyebutkan
> berapa banyak pekerja yang telah dirumahkan di Jawa Barat.
> Menurut Mustopa proses perumahan pekerja memang tidak perlu dilaporkan
> ke instansi terkait termasuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
> "Kecuali kalau terjadi PHK maka perusahannya wajib melaporkannya ke
> kami," tegas Mustopa.
> (dina sasti damayanti/didit ernanto)
>
>
>
> SUMBER : sinar  harapan
>
>
>
>
>
> Wassalam,
>
>
>
> Beka Faryan R
>
> Product Marketing Enterprise & Carrier
>
> PT. Excelcomindo Pratama Tbk.
>



Kirim email ke