Saya setuju sekali. Kasih solusi untuk mengurangi kemiskinan itu
gampang sekali. Dan banyak sekali alternatifnya. 

Menjalankannya yang sulit. 

Saya sudah bilang, bikin system yang baik dulu. Bikin SOP yang jelas
dan transparan. Jika systemnya sudah baik, otomatis orang2 yg bekerja
di dalam system akan bergerak sesuai program pada system



--- In zamanku@yahoogroups.com, "Sunny" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> Refleksi: Selama ini memang dilakukan langkah cerdas, tetapi angka
kemiskinan tidak menurun malah meningkat, karena yang melakukan
langkah cerdas  adalah pencopet bin garong yang duduk di kursi empuk
kekuasaan negara. Mungkin sekali impian kemarin untuk hidup sejahtera
tidak kunjung terwujud selama mereka-mereka itu bertachta atas nama
rakyat.
> 
> http://www.waspada.co.id/opini/langkah-cerdas-hentikan-pemiskinan.html
> 
> 
>       Langkah cerdas hentikan pemiskinan      
>       Tuesday, 18 November 2008 06:21 WIB  
>       WASPADA ONLINE
> 
>       Oleh Suparlan Lingga
> 
>       Kemiskinan merupakan masalah yang sangat krusial di negara
kita. Data BPS 2007 menunjukkan angka kemiskinan mencapai 37,17 juta
orang atau 16,58% dari seluruh penduduk Indonesia. Angka fantastis ini
menunjukkan bahwa kemiskinan adalah persoalan serius yang harus
dihadapi bangsa ini.
> 
>       Ironis memang, di negeri yang dilimpahi kekayaan alam justru
kemiskinan seolah menjadi takdir yang berkepanjangan. Persoalan
kemiskinan tidak hanya dimonopoli negara ini, secara global dunia juga
terus bertarung melawan kemiskinan. Sekitar 1,3 miliar penduduk berada
di bawah garis kemiskinan. Program Millenium Development Goals (MDG)
diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan yang sudah sangat
mengkhawatirkan.
> 
>       Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 28,7%
Mei lalu, angka kemiskinan dipastikan meningkat tajam. Kebijakan
pemerintah yang tidak populis ini semakin menyengsarakan rakyat
terutama masyarakat kecil. Secara otomatis, kenaikan harga BBM akan
memacu laju inflasi dengan cepat terutama bahan kebutuhan pokok.
Bahkan laju inflasi yang tidak diimbangi perbaikan ekonomi dan
peningkatan pendapat akan menambah beban penderitaan rakyat yang sudah
berat.
> 
>       Untuk mengantisipasi dampak kemiskinan akibat naiknya harga
BBM pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp14 triliun
kepada sekitar 19.1 juta rumah tangga miskin. Penyaluran dilakukan
dengan memberikan jatah 100 ribu rupiah untuk setiap rumah tangga per
bulan. Pemerintah berharap dana ini bisa dimanfaatkan kaum miskin
untuk kebutuhan hidup dan menghadapi dampak inflasi. Namun langkah ini
tidak cukup efektif untuk mereduksi angka kemiskinan. Pembagian uang
tunai 100 ribu per bulan tidak bisa mengimbangi lonjakan tajam harga
berbagai kebutuhan jasa. Uang ini tidak akan berpengaruh besar dalam
mengurangi beban penderita hidup masyarakat. Di samping itu penyaluran
dana kompensasi BBM juga tidak menjangkau seluruh keluarga miskin.
Pengalaman empiris 2005 menunjukkan banyak dana BLT yang diselewengkan
dan salah sasaran.
> 
>       Kemiskinan karena pemiskinan
>       Lingkaran setan kemiskinan ibarat benang kusut yang harus
diurai. Akar penyebab kemiskinan yang multifaktor membutuhkan analisis
tajam sehingga didapat strategi yang tepat dalam menanggulanginya.
Asumsi bahwa kemiskinan hanya disebabkan kemalasan dan kebodohan tidak
selamanya benar. Kemiskinan yang dialami bangsa ini lebih disebabkan
berbagai kebijakan dan sistem yang ada tidak membuka akses bagi
masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya. Ada dua penyebab
utamanya yaitu, Pertama: faktor eksternal berupa intervensi asing
(lembaga donor dan negara kreditur) yang menekan pemerintah dan
mengeksploitasi habis-habisan bangsa ini melalui jebakan siklus
utangnya. Kedua: faktor internal berupa pemimpin yang tidak berpihak
pada kepentingan rakyat dan manajemen pemerintahan yang amburadul (bad
governance).
> 
>       Kedua faktor ini bersinergi menyebabkan kaum miskin
benar-benar terpinggirkan. Berbagai kebijakan yang diambil pemerintah
justru semakin menutup ruang bagi kaum miskin untuk memperbaiki
hidupnya. Anggaran negara justru lebih banyak dihabiskan untuk
menanggulangi dana BLBI yang dilarikan para konglomerat hitam maupun
belanja rutin para pejabat dan birokrat. Sementara koruptor terus
berpesta pora menjarah uang rakyat.
> 
>       Liberalisasi ekonomi (simbiosis mutualisme antara penguasa
vampir dan antek asing) mencekik para petani, nelayan, dan pedagang
kecil. Kebijakan yang diambil lebih menguntungkan pengusaha besar dan
kepentingan asing. Dengan pongahnya pemerintah meliberalisasi
perdagangan (misalnya: mencabut subsidi dan proteksi terhadap petani)
padahal di negara maju seperti AS sekalipun, petaninya masih
disubsidi. Sementara anggaran pendidikan dan kesehatan gratis bagi
kaum miskin masih sebatas jargon-jargon belaka. Kaum miskin justru
dieksploitasi untuk mencairkan anggaran (utang) tertentu yang
selanjutnya akan dikorupsi birokrat. Inilah yang disebut pemiskinan
sistemik. Jadi faktor utama penyebab kemiskinan yang berkepanjangan di
negara ini adalah pemiskinan.
> 
>       Langkah cerdas
>       Melihat realitas ini maka dibutuhkan strategi yang tepat dalam
upaya menghentikan pemiskinan ini. Ada tiga langkah cerdas yang bisa
dilakukan pemerintah. Pertama: Melepaskan ketergantungan dari utang.
Jeratan utang membuat bangsa ini tidak berdaya dan bertekuk lutut di
hadapan mesin globalisasi. Lingkaran setan utang dan bunganya.
Berbagai kebijakan seperti privatisasi BUMN, liberalisasi perdagangan,
pencabutan subsidi akibat tekanan lembaga dan negara pemberi utang
mengakibatkan bangsa ini makin terpuruk. Untuk itu saatnya pemerintah
mengakhiri ketergantungan terhadap utang dan meminta penghapusan utang
(debt relief). Pemerintah juga harus berani menolak berbagai kebijakan
yang tidak berpihak pada rakyat akibat intervensi asing terutama dua
lembaga penggagas perekonomian global yaitu IMF dan Bank Dunia.
> 
>       Kedua: Pemberdayaan kaum miskin. Paradigma berpikir yang
memandang kaum miskin sebagai orang lemah yang selalu menjadi beban
negara harus diakhiri. Kaum miskin harus memberdayakan secara ekonomi
dan diberikan akses lebih agar menjadi potensi bangsa. Strategi yang
dilakukan dengan melakukan program padat karya, peningkatan
ketrampilan, dan pemberian akses pendidikan serta kesehatan gratis
kepada kaum miskin sebagai investasi masa depan. Pola pemberian dan
kompensasi 100 ribu rupiah pada setiap rumah tangga per bulan hanyalah
bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar masalah kemiskinan.
Pemberian bantuan uang tunai tanpa alokasi pemberdayaan pemberdayaan
justru menjadikan ketergantungan dan pembodohan.
> 
>       Ketiga: Komitmen terhadap pelaksanaan good governance. Adanya
tata pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel akan
menciptakan lahirnya berbagai kebijakan yang berpihak pada kepentingan
rakyat terutama kaum miskin. Artinya, seluruh kebijakan yang diambil
pemerintah benar-benar ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan
rakyat. Seluruh potensi bangsa harus dikelola secara efisien dan
efektif untuk kemajuan bangsa.
> 
>       Ketiga langkah ini merupakan syarat mutlak dalam upaya
memerangi kemiskinan di tanah air. Bagaimanapun juga kemiskinan
merupakan persoalan berat dan kronis yang harus ditangani secara
sungguh-sungguh oleh pemerintah bersama seluruh komponen bangsa. Upaya
konkret memerangi kemiskinan adalah dengan menghentikan segala bentuk
pemiskinannya. 
> 
>       Penulis adalah Ketua Badan SEUSA Indonesia
>


Kirim email ke