Sabtu, 22 November 2008 - 02:55 WIB
Ancaman Boikot Parpol Pro UU Pornografi Meluas 



Ancaman Boikot Parpol Pro UU Pornografi Meluas 

JAKARTA, Komentar -- Ancaman untuk memboikot partai politik (parpol) dan calon 
presiden (capres) yang pro atau mendukung lahirnya Undang-Undang (UU) 
Pornografi, serius dan meluas. Para aktivis perempuan telah menyebarkan pesan 
berantai untuk memboikot atau tidak memilih parpol dan capres pendukung UU 
Pornografi tersebut.Hal itu dikemukakan aktivis Lingkar Perlindungan Anak dan 
Perempuan, Khairani Hamzah di Jakarta. 


Dia mengungkapkan, saat ini para aktivis perempuan telah membuat pesan berantai 
baik melalui pesan singkat maupun sejumlah pesan melalui milis dan blog agar 
diteruskan kepada seluruh elemen masyarakat. 


Salah satunya menolak untuk mendukung dan memilih calon legislatif atau partai 
politik dan capres dalam Pemilu 2009 yang mendukung lahirnya UU Pornografi. 
“Sekarang wacana ini serius, terus disebarluaskan dan dukungan dari jaringan 
aktivis sangat besar pengaruhnya,” ujar Khairani Hamzah mengingatkan. 


Untuk diketahui, partai politik yang fraksinya sangat getol agar UU Pornografi 
tersebut lahir di DPR adalah, Partai Demokrat (PD), Partai Golkar, Partai 
Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang 
(PBB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 


Sedangkan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), awalnya ikut mendukung, tetapi 
akhirnya setuju dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai 
Damai Sejahtera (PDS) yang meminta agar pengesahan UU Pornografi, Kamis (30/10) 
ini ditunda. 


Khairani Hamzah mengakui, ajakan boikot itu ditempuh sebagai jalan terakhir 
setelah masukan yang disampaikan ke DPR tidak digubris, termasuk aspirasi 
penolakan dari sejumlah propinsi, seperti Bali, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara 
dan Papua tidak diakomodasi. 


Dia mengingatkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi yang dipaksakan 
diundangkan DPR ini, bermasalah secara fundamental, sebab ia didasarkan pada 
paradigma yang keliru tentang realita, persoalan dan ke-butuhan masyarakat 
Indonesia. 


Kerentanan ini dikarenakan tiadanya perlindungan hukum terhadap perempuan, 
sebab regulasi yang ada lebih melihat kekerasan seksual sebagai isu kesusilaan 
dan moralitas semata. Untuk itu, lanjutnya, aktivis perempuan meminta adanya 
jaminan perlindungan hukum dengan menawarkan dua hal. Pertama, menegakkan 
peraturan perundangan yang sudah ada terkait UU Pornografi misalnya KUHP, UU 
Perlindungan Anak, UU Perdagangan Anak dan Perempuan, UU Penyiaran dan UU 
Informasi dan Teknologi. 


Kedua, menawarkan alternatif misalnya dengan dimulai dari advokasi adanya 
rancangan UU tentang Eksploitasi dan Kekerasan terhadap Perempuan. 


Dia prihatin dengan sikap wakil parpol di DPR yang tidak negarawan seperti para 
pendiri bangsa dulu, ketika dominasi kelompok mayoritas menghendaki Piagam 
Jakarta di UUD 1945, akhirnya bisa dikalahkan dengan konsensus demi keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seharusnya, hal itu pula yang 
mendasari sikap para anggota DPR ketika hendak membuat UU, bukan hanya atas 
dasar suara mayoritas.

Sumber : Kumawangkoan.net (www.partaidamaisejahtera.com)

SUDAH ADA PANCASILA DAN UNDANG UNDANG DASAR 1945 KOQ MASIH CARI YANG BUKAN 
BUKAN LAGI???
 
LESTARIKANLAH YANG SUDAH ADA, GITU KAN PALING GAMPANG.
 
Dikirim oleh:
 
Dewan Pimpinan Komisariat
PARTAI DAMAI SEJAHTERA
di Seoul, REPUBLIK KOREA
 
-----------------------------------------------------




SBY Bilang, Krisis Mudah Diatasi Bila Commitment Pada Rakyat !

Begitulah isi pidato SBY dimuka sidang APEC. Padahal didalam negerinya
sendiri dia terkenal sebagai Presiden yang tidak punya commitment
kepada rakyatnya. Dia naikin harga bensin seenaknya, sewaktu harganya
seharusnya dia turunkan. Kemudian dia turunkan dengan proporsi tidak
sebanding sewaktu seluruh dunia minyak turun harganya lebih dari 100%.

SBY juga masabodoh terhadap ribuan petani di NTT yang dijarah pasukan
laskar Islam dari Jawa karena dituduh penganut Islam Ahmadiah. 
Akibatnya, ribuan petani di NTT sekarang tinggal di kamp2 pengungsian
di Mataram untuk melamar untuk pindah ke Amerika dan Australia melalui
assylum.

Begitulah mental presiden SBY, lain yang dikatakannya diluar negeri
dan bertentangan dengan apa yang dilakukannya didalam negerinya
sendiri, tapi dia bisa ngajarin negara2 lain untuk commitment kepada
rakyatnya kalo mau sembuh dari krisis. Padahal dia tidak tahu bahwa
negara2 yang dinasihatinya sudah lebih mampu mengatasi krisis
katimbang negerinya sendiri.

Ny. Muslim binti Muskitawati.













Ingat SEMBOYAN ini, Kitab Keluaran 18:21, Keluaran 23:8, Ulangan 16:19, Ulangan 
27:25, Mazmur 100: 1 - 5 dan 1 Korintus 1:10, Amsal 3:5







 
 


      

Kirim email ke