Telah dimuat pada Investor Daily, 22-23 November 2008
 
Merawat Pluralitas 
Oleh Victor Silaen
 
     Momentum Sumpah Pemuda yang ke-80 tahun 28 Oktober 2008 sudah diperingati 
oleh pelbagai komponen bangsa. Entah kenapa peringatan kita atas momentum ini 
tak pernah semarak peringatan Proklamasi Kemerdekaan. Padahal, kalau saja tak 
pernah ada momentum tersebut, bangsa manakah yang memproklamasikan 
kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945? Tidak jelas. Namun, dengan adanya Sumpah 
Pemuda, maka jelaslah bahwa momentum penting 17 Agustus 1945 itu merupakan 
peristiwa diproklamirkannya kemerdekaan suatu bangsa, yakni Bangsa Indonesia.
 
     Inilah yang harus dipahami secara kritis. Bahwa sebelum Sumpah Pemuda, 
sesungguhnya Bangsa Indonesia belum betul-betul ada sebagai entitas politik. 
Yang ada barulah “embrio” Bangsa Indonesia, yang berserakan di pelbagai pelosok 
Nusantara dalam wujud suku-suku yang beranekaragam dan dengan entitas 
politiknya masing-masing. Memang, sejak zaman Hindia Belanda, masyarakat kita 
sangatlah maje­muk. Menurut studi Furnivall (1944), kemajemukan itu ditandai 
dengan banyaknya kelompok masyarakat yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada suatu 
kesatuan politik. Jadi, semasa penjajahan dahulu, yang ada di gugusan kepulauan 
yang disebut Nusantara ini adalah pelbagai sukubangsa seperti Jawa, Bali, 
Batak, Minang, Bugis, Minahasa, Ambon, dan lainnya, yang masing-masing memiliki 
otonomi sendiri atas wilayah dan kelompok masyarakatnya. 
 
     Atas dasar itulah mereka tidak bisa digolongkan secara begitu saja sebagai 
Bangsa Indonesia. Apalagi saat itu memang belum ada nasionalisme yang 
mempersatukan keanekaragaman mereka. Jadi, jangankan spirit yang sama sebagai 
suatu nasion, bahkan bahasa yang merupakan wahana untuk menjalin interaksi dan 
interelasi di antara mereka pun berbeda-beda. 
 
     Di era kolonial dahulu, Indonesia sebagai bangsa dalam artian politis 
(nasion) memang belum ada. Yang ada adalah sekumpulan suku (etnik), yang 
masing-masing hidup mandiri -- dan terpisahkan oleh jarak politik, budaya, dan 
geografis -- sebagai­mana halnya bangsa-bangsa yang berdaulat atas wilayah dan 
pendu­duknya sendiri (nasion). Itulah sebabnya Orang Kulit Putih mudah menjajah 
nenek-moyang Indonesia itu selama ratusan tahun dengan cara memecah-belah 
(politik divide et impera). Nama “Indonesia” sendiri sebenarnya diberikan oleh 
sejumlah peneliti asing, antara lain James Richardson Logan dari Inggris, pada 
abad ke-18, karena menurut dia, kepulauan Nusantara dan orang-orang yang 
mendiaminya mirip dengan kepulauan India beserta penduduknya.
 
     Seiring waktu, sekumpulan suku yang merupakan “embrio” Bangsa Indonesia 
itu pun mengalami maturitas akibat didera penderitaan yang berkepanjangan di 
bawah penguasaan kaum penjajah. Kelak, ketika saatnya tiba, lahirlah “bangsa 
baru” itu: Bangsa Indonesia. Bilakah itu? Bukan pada saat Kemerdekaan Indonesia 
diproklamirkan, melainkan ketika sejumlah tokoh dari berbagai organisasi pemuda 
mencetuskan ikrar politik yang mengakui sekaligus membulatkan tekad untuk 
bersatu nusa, bersatu bangsa, dan bersatu bahasa. 
 
     Tepatnya tanggal 28 Oktober, 80 tahun silam, di Gedung Indonesische 
Clubgebouw, Jalan Kramat 106, Jakarta, milik seorang Tionghoa bernama Sie Kok 
Liong, para tokoh pemuda itu mengucapkan Ikrar Pemuda. Pertama: “Kami Poetra 
dan Poetri Indonesia, mengakoe bertoempah darah jang satoe Tanah Indonesia”. 
Kedua: “Kami Poetra dan Poetri Indonesia, mengakoe berbangsa satoe Bangsa 
Indonesia”. Ketiga: “Kami Poetra dan Poetri Indonesia, mengakoe mendjoengdjoeng 
Bahasa Persatoean Bahasa Indonesia”. Pada saat bersamaan diperkenalkan lagu 
Indonesia Raya karya Wage Rudolf Supratman yang kemudian menjadi lagu 
kebangsaan Indonesia. 
 
     Jadi, saat itulah sesungguhnya secara resmi nasion dan nasionalisme 
Indonesia mulai dibangun. Sejak itulah pula perjuangan Bangsa Indonesia demi 
melepaskan diri dari belenggu penjajahan semakin menemukan arahnya. Sulit, 
tentu saja. Sebab, selain suku-suku di Nusantara ini berserakan secara 
geografis, masing-masing mereka juga memiliki kebudayaannya sendiri-sendiri. 
Maka patutlah disyukuri bahwa saat itu ada satu bahasa yang ditetapkan secara 
resmi menjadi Bahasa Persatuan. Jika tidak, tak terbayang bagaimana sulitnya 
membangun nasion dan memperkuat nasionalisme Indonesia. 
 
     Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, 
the founding fathers bersepakat menjadikan Pancasila versi yang sekarang ini 
sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa dengan semboyannya yang berbunyi 
“Bhineka Tunggal Ika” (Berbeda-beda tapi Satu). Logikanya, sejak itu, upaya 
membangun nasion dan nasionalisme Indonesia relatif tak lagi sulit. Namun 
kenyataannya, mengapa setelah Indonesia merdeka lebih dari setengah abad, 
nasionalisme masih merupakan sebuah persoalan besar di tengah kehidupan 
berbangsa dan bermasyarakat? Bukankah logikanya ikatan pemersatu bangsa yang 
semakin dewasa ini pun semakin kuat? Namun fakta bicara, bahwa Pancasila 
tidaklah semakin kokoh sebagai ideologi pemersatu Indonesia. Buktinya, selama 
ini, sejumlah pemimpin kerap mengungkapkan keprihatinan mereka akan pudarnya 
penghayatan kita terhadap Pancasila.
 
      Berdasarkan itu, mari kita mengingat kembali seorang tokoh yang turut 
berperan dalam Sumpah Pemuda 1928. Ia adalah Johannes Leimena (1905-1977), yang 
sejak masa mudanya sudah aktif terlibat dalam kegiatan sosial politik di 
Jakarta. Ia sering berkumpul dan berdiskusi bersama para aktivis organisasi 
pemuda di rumah Sie Kok Liong di Jalan Kramat 106. Kelak, ketika Sumpah Pemuda 
dideklarasikan di rumah tersebut, Leimena tercatat sebagai wakil dari Jong 
Ambon. Selanjutnya Leimena mendirikan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia 
(GMKI) dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Melalui kedua organisasi inilah 
ia berjuang bagi Indonesia, hingga akhirnya ia sendiri diminta oleh Presiden 
Soekarno membantunya di dalam pemerintahan. Selain berkali-kali menjadi menteri 
dalam kabinet demi kabinet yang terbentuk saat itu, Leimena juga tercatat 
pernah menjadi Pejabat Presiden RI sebanyak tujuh kali. 
 
     Yang menarik dari sosok Leimena adalah, selain dikenal sebagai seorang 
aktivis maupun politikus, ia juga pemikir kritis. Pemikirannya yang penting 
cukup banyak, namun yang paling menonjol adalah “kewargaan ganda” atau 
“dwi-kewargaan” (dual citizenhip). Memang, pikirannya tersebut secara khusus 
ditujukannya kepada umat Kristen di Indonesia. Bagi Leimena, makna kehadiran 
umat Kristen di negara ini adalah sebuah karunia Tuhan yang harus disikapi 
dalam wujud kerja sama yang kritis solider dengan sesama warga negara Indonesia 
lainnya. Itu sebabnya, umat Kristen harus hidup berbagi dan peduli kepada 
sesamanya sebagai suatu pertanggungjawaban kepada Tuhan, demi keutuhan negara 
dan bangsa berdasarkan Pancasila sebagai ideologi yang pluralis. 
 
      Jadi, umat Kristen yang juga warga negara Indonesia haruslah 
bertanggungjawab bukan saja untuk mengembangkan gerejanya, tetapi juga demi 
kemajuan bangsa dan negaranya. Keduanya haruslah dilakukan pada saat bersamaan, 
sebab kedua identitas itu juga ada di dalam diri kita pada saat bersamaan. 
Memang, mungkin saja akan ada ketegangan dalam rangka melakukan kedua 
tanggungjawab itu, tetapi karena itulah kita harus kreatif menyikapinya sebagai 
tantangan hidup yang riil. 
 
     Pertanyaannya, masih relevankan pemikiran Leimena sekarang? Relevan 
jugakah pemikiran tersebut bagi umat lain yang bukan-Kristen? Jawabannya: masih 
relevan, bukan saja untuk umat Kristen, tetapi juga untuk semua umat beragama. 
Sebab, bukankah setiap kita adalah umat dari suatu agama dan sekaligus warga 
negara Indonesia? Karena itulah, biarlah setiap umat beragama dan warga negara 
Indonesia menghayati dan mengamalkan pemikiran Leimena. Yakni, menjadi orang 
yang bertanggungjawab bukan hanya untuk komunitas umatnya, tetapi juga demi 
bangsa dan negaranya. 
 
     Demi merawat pluralitas dan memperkuat kesatuan Indonesia sekarang dan di 
masa depan, biarlah setiap kita merenungkan dan menghayati kembali bahwa ikatan 
pemersatu Indonesia yang pernah disumpah the founding fathers di masa lalu 
hanyalah dalam tiga hal ini: nusa, bangsa, bahasa. Di luar trinitas itu, kita 
tak memerlukan ikatan yang lain. Bagaimana dengan agama? Harus disadari bahwa 
di tengah bangsa yang masyarakatnya majemuk ini, agama seharusnya hanya 
dijadikan sumber nilai dan energi bagi perjuangan mewujudkan kebenaran, 
keadilan, dan kebaikan. 
 
* Dosen Fisipol UKI, pengamat sospol (www.victorsilaen.com). 
 


      

Kirim email ke