> "ttbnice" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Anda salah bung RR, TNI sudah ada sejak dahulu bahkan ketika ABRI
> masih ada. ABRI itu terdiri dari TNI (AD, AL, AU) dan POLRI. ABRI
> dihilangkan setelah Polisi menjadi independen.  Sekiarang namanya
> bukan lagi ABRI tapi TNI dan polisi.
> Sementara yg dimaksud bu Mus dengan ABRI hanya agar lebih memudahkan
> dalam menulis TNI dan polisi. JAdi untuk urusan informal, istilah 
> ABRI yg me-rifer ke TNI dan Polisi masih sering digunakan.
> Bukankah polisi juga menganut satu istri?
> 

RR dan anda keduanya sama2 benar, tergantung saja dari mana sudut
memandangnya.  Terima kasih atas koreksinya.

Betul, TNI, Polisi, maupun pegawai negeri tidak boleh berpoligami, dan
bila ketahuan berpoligamy akan dipecat.

Tetapi tetap saja praktek poligamy tetap berlangsung secara diam2,
karena para isterinya juga takut melapor karena kalo dilaporkan dan
kemudian suaminya dipecat, maka semuanya yang akan susah.  Itulah
sebabnya jarang ada istri yang mau melaporkan suaminya berpoligamy
kecuali isteri yang sudah putus asa yang mau disingkirkan suaminya
tentu bisa nekad.

Tapi pernah ada ibu2/isteri seorang direktur BRI mengadu kepada saya,
sang isteri sebelum menikah adalah seorang pengusaha, maksudnya bukan
pengusaha besar melainkan usaha warung dikampung.  Memang tidak kaya
raya tapi hidupnya serba berkecukupan.  Singkatnya wanita pemilik
warung kampung ini akhirnya menikah dengan seorang laki2 yang
dianggapnya berpendidikan tinggi tapi tak punya uang untuk menamatkan
kuliahnya.  Mereka akhirnya menikah dan sang isteri membiayai kuliah
suaminya hingga selesai.

Singkatnya, sang suami akhirnya setelah belasan tahun kariernya baik
sekali sehingga diangkat jadi direktur BRI.  Maka pasangan ini
sekarang kaya raya, tetapi sang isteri tetap mempertahankan warungnya,
dan karena ada uang lebih maka modalnya juga bertambah sehingga
warungnya berubah jadi toko kecil serba ada sehingga uang masuknya
juga makin bertambah.

Mendadak sang suami ketahuan menikah lagi, dan uang gajinya tidak
pernah dibagi kepada isteri pertama ini.  Si isteri sangat geram,
rencananya mau menggugat cerai.  Dia minta nasihat kepada ulama2 di
mesjid Al-Azhar, yang menasihatinya untuk jangan cerai dan menjadi
isteri kedua katanya dimuliakah Allah.  Sampai disini si isteri jadi
ragu2 akan niat cerainya, padahal dia mau gugat cerai dengan cara
melaporkan suaminya yang berpoligami kepada atasan sang suami.

Melihat gelagat jelek ini, sang suami ketakutan, mem-bujuk2 agar
isterinya jangan melaporkan kepada atasannya. Selama dua tahun sang
isteri ragu2, apalagi ulama2/imam2 di mesjid Al-azhar sama sekali
bukan memberi jalan keluar tetapi justru menunjang suaminya.

Setelah bertemu saya, saya nasihatkan, kalo memang tidak suka ceraikan
saja, tapi hitung2 sendiri untung ruginya, kalo dia memang tergantung
penghasilannya dari suami, jangan cerai.  Tapi kalo memang bisa hidup
mandiri, tak perlu mempertahankan suami yang tidak tahu diri dan tidak
tahu terima kasih ini.

Singkat ceritanya, si Isteri mengadukan suaminya kepada atasannya,
begitu pengaduan masuk, hari itu juga sang atasan membuat surat
menskors direktur BRI ini sambil proses penyidikan dll.  Dalam 6 bulan
sang suami sudah jadi pengangguran penuh dan isterinya sudah melakukan
gugatan cerai.  Perceraian berjalan mulus, si isteri tetap bisa hidup
dengan usaha toko-nya sedang sang suami setelah tiga tahun kemudian
ditinggalkan oleh isteri mudanya karena sudah tidak mampu memberinya
nafkah lagi.

Begitulah kenyataannya, pegawai BRI itu bukanlah pegawai negeri tetapi
pegawai BUMN yang memberlakukan ketentuan yang sama dengan pegawai
negeri, TNI, maupun Polisi dalam kaitannya dengan praktek poligamy.

Kalo memang semua umat Islam yakin poligamy itu baik, kenapa tidak
berdemo agar poligamy itu juga dibolehkan untuk pegawai negeri, TNI,
PolRi, dan pegawai BUMN.  Masa sih satu negara, satu bangsa, satu
pemerintahan, dan satu tanah air tetapi ber-beda2 secara hukum antara
pegawai pemerintahan dan rakyat jelata ????

Enggak bisa kita berlakukan bahwa pegawai negeri yang nyolong dihukum
cuma 2 hari penjara, tetapi pegawai swasta yang nyolong dihukum 2
tahun penjara.

Juga enggak bisa diberlakukan bahwa pegawai negeri yang poligami
dipecat, tapi pegawai swasta yang poligamy tidak dipecat.

Pada dasarnya memang poligamy tidak akan memungkinkan negara manapun
untuk bisa memberi kesejahteraan kepada rakyatnya.  Untuk Indonesia
memang tidak besar pengaruhnya, karena pemerintah Indonesia juga tidak
ada memberi kesejahteraan kepada rakyatnya, tetapi kesejahteraan itu
cuma diberikan kepada pegawai negeri, ABRI, dan pegawai BUMN.

Lain halnya di-negara2 maju dimana pemerintah menjamin melalui
insurance semua rakyatnya secara keseluruhan sehingga tidak
memungkinkan Poligamy bisa eksist.

Poligamy memang merupakan tindakan kriminal dinegara maju karena
digolongkan dalam penipuan, yaitu menipu tunjangan isteri dengan cara2
tertentu dan juga merupakan penggelapan pajak penghasilan.  Karena
perhitungan pajak penghasilan didasari jumlah orang dalam satu
keluarga itu ada berapa.  Makin banyak orang dalam satu keluarga, maka
makin kecil pajaknya.

Memang, saat ini di Indonesia pemerintahnya belum bisa dipaksa memberi
tunjangan hari tua kepada seluruh rakyatnya, namun disatu saat nanti
apabila rakyat sudah menyadarinya, maka mereka akan menuntut
pemerintahnya untuk memberi tunjangan pengangguran, tunjangan hari
tua, tunjangan sakit dll yang kesemuanya memaksa pemerintah untuk
mengeluarkan larangan poligamy bagi seluruh rakyat Indonesia.  Namun
sampai kapan hal ini bisa terjadi ???

Biar bagaimanapun lebih banyak rakyat yang mengharapkan agar
pemerintah akan bersedia memberi tunjangan kepada rakyatnya, dan pada
saat itulah Poligamy mendadak dilarang secara keseluruhan.

Jelas, poligamy bukanlah kebutuhan masyarakat umum, sebaliknya
tunjangan hari tua, tunjangan penganggur, tunjangan pendidikan, dan
tunjangan sakit sudah merupakan kebutuhan primer yang berlaku disemua
negara maju sekarang ini.  Itulah sebabnya, mau atau tidak mau,
Poligamy pasti akan punah tergantung cuma diwaktunya saja.

Ny. Muslim binti Muskitawati.








Kirim email ke