http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/25/00300898/iklan.politik.dan.nasib.suatu.bangsa


Iklan Politik dan Nasib Suatu Bangsa
Selasa, 25 November 2008 | 00:30 WIB 
Qui se laudari gaudent verbis subdolis, sera dat poenas turpes paenitentia 
(Barangsiapa gembira dengan kata-kata penuh tipuan, maka penjelasan yang 
terlambat akan memberikan hukuman yang memalukan) (Phaedrus 15 BC - AD 50)

Political marketing, sebagai rangkaian kegiatan memasarkan cita-cita politik 
untuk mendapatkan dukungan publik, tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan 
demokratis.

Puluhan parpol yang muncul sejak reformasi sangat memerlukan instrumen, metode, 
serta strategi untuk mewujudkan ideologi partai. Salah satu rangkaian penting 
dari political marketing adalah iklan politik. Sebagaimana layaknya pariwara, 
advertensi mempunyai kecenderungan manipulatif. Ia mengemas produknya dengan 
menyelimuti kekurangan agar konsumen tertarik meskipun produk yang ditawarkan 
mungkin hanya mempunyai kualitas yang standar.

Oleh sebab itu, sering kali iklan dapat mengecoh, bahkan kadang-kadang 
menyesatkan konsumennya.

Iklan politik mirip dengan reklame produk komersial. Tujuannya adalah membuat 
citra tokoh yang ditawarkan sebagai pilihan yang paling tepat. Tidak jarang 
masyarakat diberi iming-iming bahwa tokohnya mampu "menyulap" kesengsaraan 
menjadi kemakmuran dalam sekejap.

Namun, perlu dicamkan bahwa promosi produk komersial mempunyai perbedaan yang 
sangat esensial dengan produk politik. Iklan komoditas komersial hanya 
memperkenalkan barang dagangan yang dikonsumsi secara pribadi dan tidak akan 
memengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Sementara komoditas politik adalah tokoh atau lembaga politik (parpol) yang 
akan menerima mandat kekuasaan dari rakyat. Oleh karenanya, karena berhubungan 
langsung dengan siapa yang akan dipercaya menjadi pemegang kekuasaan, iklan 
politik berpengaruh besar terhadap nasib dan masa depan bangsa.

Sayangnya, belum ada lembaga konsumen yang melindungi kepentingan publik dari 
akibat buruk iklan politik sehingga kontrol sosial diperlukan.

Pariwara politik terbukti dapat menjadi sarana ampuh membentuk dan menggiring 
persepsi masyarakat. Iklan politik dapat mengubah seorang politisi medioker 
menjadi pemimpin karismatik.

Yang terjadi adalah ironi politik. Mereka yang bekerja keras, mempunyai 
kompetensi dan kapabilitas, terpaksa kalah dari mereka yang populer. Dampak 
berikutnya, rakyat yang sudah lama mendambakan pemimpin yang dapat membebaskan 
mereka dari segala penderitaan akan sangat mudah menerima iklan politik.

Tunduk pada pemodal

Persoalan sangat serius akibat meningkatnya iklan politik adalah pemilih 
menjadi sekadar konsumen yang harus tunduk pada kepentingan pemilik modal. 
Selain itu, advertensi politik telah mereduksi negara menjadi korporasi (badan 
hukum usaha) yang hanya mengurus dan mengalkulasi untung dan rugi.

Hanya warga negara yang mempunyai modal besar dapat menentukan arah dan 
perkembangan bangsa. Padahal, ranah politik seharusnya menjadi domain 
pertarungan ide dan keberpihakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan 
makmur tanpa membedakan status dan struktur sosial.

Pilihan yang hanya berdasarkan advertensi politik tanpa mengetahui rekam jejak, 
intelektualitas, dan integritas seorang politisi, akan sangat membahayakan 
bangsa dan negara.

Sangat benar keprihatinan Buya Syafii Maarif di harian Kompas (22/11) yang 
menyatakan, politik tanpa moral hanya akan melahirkan "serigala-serigala" yang 
akan saling memakan. Karena itu, iklan politik harus dapat menjelaskan gagasan 
secara utuh kepada masyarakat.

Hal itu sangat mungkin karena masa kampanye Pemilu Legislatif 2009 akan 
berlangsung selama sembilan bulan, jauh lebih lama dibandingkan Pemilu 2004 
yang hanya satu bulan.

Namun, iklan politik bukan tanpa sesuatu yang positif. Jika disertai dengan 
gagasan yang utuh, memerhatikan etika, dan menghindari hal-hal yang menimbulkan 
keresahan dan permusuhan, ia adalah sarana yang cukup baik untuk melakukan 
promosi politik.

Advertensi politik juga dinilai lebih efektif dan aman bagi masyarakat 
dibandingkan dengan pengerahan massa.

Meski demikian, adalah kewajiban moral media, selain menjaga netralitas, juga 
diharapkan mampu menyediakan informasi yang cerdas sehingga masyarakat dapat 
memperoleh masukan yang seimbang. Dengan demikian, iklan politik tidak sekadar 
promosi tokoh, tetapi juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan peradaban 
bangsa

Kirim email ke