http://www.sinarharapan.co.id/berita/0811/27/sh08.html

Wapres: 47 Potensi Pelanggaran Pemilu 



Jakarta-Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, KPU dan Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu) harus mengamati setiap 47 jenis potensi pelanggaran yang bisa terjadi 
selama persiapan dan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan UU. 


Tujuannya bukan untuk menghukum semua jenis pelanggaran tersebut, tetapi untuk 
menguranginya. "Ini yang repot karena perkara masalah pelanggaran seperti ini 
di negara kita butuh waktu lama," ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka 
Rakernas Badan Pengawasan Pemilu dan Pencanangan Gerakan Nasional Pengawas 
Pemilu di Kantor Wakil Presiden, Kamis (27/11).


Mengenai pembiyaaan pemilu, Wapres menjelaskan, kurangnya kepercayaan pada 
teknologi merupakan salah satu sebab tingginya biaya pelaksanaan pemilu di 
Indonesia. Sejak Pemilu 1955 hingga sekarang tidak ada perubahan yang 
signifikan dalam penggunaan teknologi. Seharusnya, dari tiap kali pelaksanaan 
pemilu ada bagian yang diperhemat. "Kita masih percaya penghitungan manual, 
padahal sudah ada penghitungan komputer," jelas Jusuf Kalla. 

Kalla menegaskan, sejak tahun 1955, hanya Indonesia dan Kamerun yang 
menggunakan cara mencoblos hingga saat ini. Keinginan untuk mencotreng malah 
masih diperdebatkan.Pemilu juga mahal karena sistem yang rumit dan sosialisasi 
aturan yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Sistem pemilu, dengan 
memasukkan pilkada, mengakibatkan setiap pemilih harus ke bilik pemungutan 
suara bisa tujuh kali dalam lima tahun. 


Sementara Koordinator JPPR Jeirry Sumampow sepakat bahwa ke depannya penggunaan 
peralatan teknologi untuk menekan anggaran pemilu harus diperkuat. KPU pada 
Pemilu 2004 sudah meletakkan landasaan dengan pengadaan komputer sampai ke TPS 
(tempat pemungutan suara), namun fasilitas tersebut tidak dipelihara.
Setidaknya, dengan menggunakan komputer dalam penghitungan suara saja, anggaran 
KPU bisa diperhemat hingga 30 persen. Cetak surat suara jadi berkurang, biaya 
distribusi logistik pemilu diminimalisasi, serta rekrutmen petugas logistik 
yang dibiayai selama delapan bulan jadi tidak diperlukan. 
(inno jemabut)

Kirim email ke