Refleksi: Kalau Depkes ambil alih  pendidikan kedokteran, apakah pelanyanan 
kesehatan akan menguntungkan jaminan kesehatan rakyat jika negara dikuasai  
penguasa tukang copet bin bandit?

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0811/29/kesra01.html

Depkes Harus Ambil Alih Pendidikan Kedokteran

Oleh
Web Warouw



Jakarta - Pendidikan kedokteran merupakan hulu persoalan kedokteran di 
Indonesia yang harus segera ditertibkan agar kualitas dan kompetensi dokter 
dalam pelayanan kesehatan dapat dibina dari awal serta tetap terjaga.

Untuk itu, sudah waktunya Departemen Kesehatan (Depkes) mengambil alih 
pendidikan kedokteran, ketimbang pendidikan kedokteran ditangani oleh 
Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas)."Kalau ini dibiarkan terus, 
perbaikan dan peningkatan kesehatan rakyat akan selalu menghadapi hambatan 
karena kualitas dokter terus menurun menyesuaikan pasar. Sudah waktunya 
Departemen Pendidikan menyerahkan pendidikan kedokteran kepada Departemen 
Kesehatan," tegas Pimpinan Ikatan Dokter Anak Indonesia dr H Tubagus Rachmat 
Sentika, SpA MARS ketika dihubungi SH, Sabtu (29/11) di Jakarta. Ia 
melanjutkan, di bawah Depdiknas, dokter dikondisikan menjadi profit oriented 
(berorientasi pada keungungan) ketimbang sebagai pelayan masyarakat. Sejak 
awal, biaya pendidikan sudah mahal sehingga saat menjadi dokter orientasinya 
adalah mencari uang sebanyak mungkin ketimbang bekerja secara profesional untuk 
melayani masyarakat. 


Menurutnya, pendidikan kedokteran adalah pendidikan profesi, dari co asisten 
dokter sampai spesialis, menjadi bagian dari Departemen Kesehatan. Untuk 
menjadi sarjana, diberikan mata kuliah yang 75 persen persoalan profesi 
kedokteran, sisanya tentang pendidikan. Walaupun di bawah Depdiknas, 70 persen 
tenaga pendidiknya adalah bagian dari Depkes. 

Kekurangan Dokter Anak
"Secara teknis, lebih mudah diambil oleh Departemen Kesehatan sehingga semua 
tenaga pendidik menjadi bagian dari Pusat Pendidikan Kedokteran Indonesia. 
Untuk itu, semua rumah sakit tipe B dan C harus didorong menjadi rumah sakit 
pendidikan, ketimbang tidak jelas seperti saat ini," lanjutnya.


Sentika memberi contoh, saat ini hanya ada 2.800 dokter anak di seluruh 
Indonesia. Padahal, yang dibutuhkan 22.000 dokter anak. Setiap tahun fakultas 
kedokteran hanya bisa meluluskan 70 dokter anak. "Di Jakarta, hanya ada 600 
dokter anak sehingga terjadi jurang kebutuhan yang lebar antara Jakarta dengan 
daerah," jelasnya.


Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Konsil Kedokteran Indonesia dr 
Hardi Yusa. Menurutnya, di beberapa negara, fakultas kedokteran memang dibawahi 
Departemen Kesehatan. Walau berat, mungkin sudah waktunya Depkes mengambil 
tanggung jawab pendidikan dokter, tidak hanya yang spesialis seperti sekarang, 
tetapi juga sejak pendidikan dokter awal.


Tentang kompetensi dokter yang rendah, menurutnya, ada pada dokter-dokter yang 
baru lulus dan belum berpengalaman. Dalam kuliah enam tahun, pendidikan klinis 
dijadikan satu dengan pendidkan akademi umum sehingga saat lulus pengalaman 
dokter sangat rendah. Saat ini, jumlah dokter Indonesia sebanyak 90.000 dokter. 
Setiap tahun, kompetensi mereka diperiksa oleh Konsil kedokteran Indonesia, 
jelasnya. Sebelumnya, Profesor Hasbullah Thabrany dari Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI), kepada SH, Kamis (27/11) 
mengungkapkan bahwa lebih dari 50 persen dokter yang memperoleh izin praktik, 
ternyata tidak mempunyai kompetensi untuk melayani pasien, meskipun sudah 
mempunyai sertifikat Continuing Medical Education (CME). n

  ++++
http://www.sinarharapan.co.id/berita/0811/28/sh03.html

50 Persen Dokter Tidak Kompeten 



Jakarta - Lebih dari 50 persen dokter yang memperoleh izin praktik, ternyata 
tidak mempunyai kompetensi untuk melayani pasien. Ini terjadi karena pemerintah 
tidak melakukan kontrol terhadap praktik dokter. Oleh sebab itu, Departemen 
Pendidikan Nasional (Depdiknas) harus bekerja sama dengan Departemen Kesehatan 
(Depkes) menciptakan tenaga medis berkualitas.


Selain itu, Depkes harus membentuk Gugus Tugas Tata Kelola Kesehatan yang 
dipimpin Menteri Kesehatan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan utama. 
Tugasnya untuk menyusun rencana nasional mengenai tata laksana pelayanan 
kesehatan. "Lebih dari 50 persen dokter kurang kompeten. Meskipun sudah 
mempunyai sertifikat Continuing Medical Education (CME), belum tentu dia dokter 
yang baik, karena bagaimana dengan kompetensinya?" kata Profesor Hasbullah 
Thabrany dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI), 
kepada SH, Kamis (27/11), seusai memaparkan hasil penelitiannya bersama 
peneliti dari Australia tentang Tata Kelola Pelayanan Medis di Indonesia.


Penelitian diadakan Maret-September 2008 di Jakarta, Bali, Kalimantan Selatan, 
dan Sumatera Utara, dengan menggali narasumber dari Ikatan Dokter Indonesia 
(IDI), perhimpunan rumah sakit, masyarakat konsumen, Departemen Kesehatan, dan 
Dinas Kesehatan. Hasilnya, ada ancaman bagi dunia kesehatan. Pertama, kini 
makin banyak fakultas kedokteran yang kualitasnya tidak standar sehingga 
kualitas lulusannya juga tidak bagus. Hasbullah menilai Depdiknas begitu mudah 
memberikan izin pendirian fakultas kedokteran tanpa menetapkan standar baku, 
seperti harus ada kelengkapan peralatan kedokteran dan rumah sakit, serta 
jumlah dan mutu pengajar yang memadai.


"Banyak fakultas kedokteran yang didirikan hanya demi uang. Ini sangat 
berbahaya. Celakanya lagi, perguruan tinggi negeri (PTN) ikut-ikutan. Yang 
tidak punya kompetensi tapi punya uang diterima jadi mahasiswa, tapi sebaliknya 
yang punya kompetensi tapi tidak punya uang tidak diterima," tegasnya. Kedua, 
belum ada kontrol terhadap dokter yang sudah mendapatkan izin praktik. Belum 
ada audit medis bahwa dokter yang bertugas di rumah sakit kompeten, meskipun 
sudah memeroleh akreditasi rumah sakit.


Ketiga, distribusi tenaga medis terutama dokter spesialis, cenderung di kota 
besar saja sehingga daerah terpencil kekurangan dokter. "Ini terjadi karena 
dokter PNS cuma mendapatkan gaji PNS, tanpa ada insentif tugas di daerah 
terpencil. Jadi, se-harusnya ada keseimbangan," tambahnya. 
Hasbullah mengakui Depkes memang sudah mengadakan program beasiswa bagi dokter 
spesialis sejak dua tahun lalu. Tetapi ini berarti mereka baru bisa dikirimkan 
ke daerah empat tahun lagi.

Tarif Semaunya
Kesalahan lainnya adalah sistem dilepaskan sesuai mekanisme pasar. Akibatnya, 
dokter dan rumah sakit menarik tarif semaunya. Menurut Hasbullah, ini terjadi 
karena tarif yang diatur pemerintah hanya untuk perawatan rumah sakit di kelas 
III, padahal banyak warga masyarakat golongan ekonomi lemah yang terpaksa 
memilih kelas II.  "Semestinya, tarif dokter dan rumah sakit tidak bisa 
ditentukan seenaknya. Oleh karena itu harus diproteksi, harus ada strong 
government," tegasnya. 


Sampai tahun 1997, dokter yang baru lulus ditugaskan di kecamatan di seluruh 
Indonesia untuk 1-3 tahun. Namun, setelah krisis keuangan Asia, sistem yang 
dibangun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Tahun 1974 itu diganti dengan 
sistem kontrak, di mana dokter ditawari kerja di pedesaan dan daerah terpencil 
dengan tambahan gaji. Meski demikian, dokter-dokter masih terkonsentrasi di 
perkotaan, sebab dokter pemerintah diizinkan menambah penghasilan dengan 
membuka klinik dan praktik swasta. 


Hasbullah mengadakan penelitian tersebut bersama Prof Stephanie Doris Short 
(Sosiologist and Health Policy Analyst and Curriculum Consultant di The 
University of Queensland), Yaslis Ilyas (Senior Lecturer and Manager of 
Training FKM UI), Firman Lubis (dosen senior Fakultas Farmasi UI), Robyn 
Iredale (peneliri), serta Valentin Dimitrov Hadjiev (Senior Research Assistant 
in International Law, The University of Queensland). Hasil penelitian itu akan 
dipresentasikan bersama delapan penelitian lainnya dalam Policy Research Forum 
(PRF) pada 1 Desember 2008 di Jakarta, yang rencananya dibuka oleh Gubernur 
Bank Indonesia (BI) Boedinono. 
PRF merupakan wadah untuk mendiskusikan hasil penelitian Australian Indonesia 
Governance Research Policy (AIRP). 
(wahyu dramastuti)


Kirim email ke