ini saya sangat setuju, di indonesia tuh banyak sekali dokter, tapi tidak siap 
pakai, dan bener pula menkesnya aja begitu........




________________________________
Dari: Hafsah Salim <[EMAIL PROTECTED]>
Kepada: zamanku@yahoogroups.com
Terkirim: Minggu, 30 November, 2008 13:23:48
Topik: [zamanku] Re: Depkes Harus Ambil Alih Pendidikan Kedokteran + 50 Persen 
Dokter Tidak Kompeten


Lhaaa.....  Menteri Kesehatan-nya pun seharusnya dicabut gelar
dokternya karena beliau tidak punya kemampuan medis dan miskin
pengetahuannya dibidang kedokteran modern.

Yang lebih tepat sang Menteri kesehatan diberi gelar uztad, karena
pengetahuannya mengenai agama Islam lebih baik katimbang ilmu
kedokteran yang selalu berubah bertambah maju.

--- In [EMAIL PROTECTED] .com, "Sunny" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
>
> Refleksi: Kalau Depkes ambil alih  pendidikan kedokteran, apakah
pelanyanan kesehatan akan menguntungkan jaminan kesehatan rakyat jika
negara dikuasai  penguasa tukang copet bin bandit?
> 
> http://www.sinarhar apan.co.id/ berita/0811/ 29/kesra01. html
> 
> Depkes Harus Ambil Alih Pendidikan Kedokteran
> 
> Oleh
> Web Warouw
> 
> 
> 
> Jakarta - Pendidikan kedokteran merupakan hulu persoalan kedokteran
di Indonesia yang harus segera ditertibkan agar kualitas dan
kompetensi dokter dalam pelayanan kesehatan dapat dibina dari awal
serta tetap terjaga.
> 
> Untuk itu, sudah waktunya Departemen Kesehatan (Depkes) mengambil
alih pendidikan kedokteran, ketimbang pendidikan kedokteran ditangani
oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). "Kalau ini dibiarkan
terus, perbaikan dan peningkatan kesehatan rakyat akan selalu
menghadapi hambatan karena kualitas dokter terus menurun menyesuaikan
pasar. Sudah waktunya Departemen Pendidikan menyerahkan pendidikan
kedokteran kepada Departemen Kesehatan," tegas Pimpinan Ikatan Dokter
Anak Indonesia dr H Tubagus Rachmat Sentika, SpA MARS ketika dihubungi
SH, Sabtu (29/11) di Jakarta. Ia melanjutkan, di bawah Depdiknas,
dokter dikondisikan menjadi profit oriented (berorientasi pada
keungungan) ketimbang sebagai pelayan masyarakat. Sejak awal, biaya
pendidikan sudah mahal sehingga saat menjadi dokter orientasinya
adalah mencari uang sebanyak mungkin ketimbang bekerja secara
profesional untuk melayani masyarakat. 
> 
> 
> Menurutnya, pendidikan kedokteran adalah pendidikan profesi, dari co
asisten dokter sampai spesialis, menjadi bagian dari Departemen
Kesehatan. Untuk menjadi sarjana, diberikan mata kuliah yang 75 persen
persoalan profesi kedokteran, sisanya tentang pendidikan. Walaupun di
bawah Depdiknas, 70 persen tenaga pendidiknya adalah bagian dari Depkes. 
> 
> Kekurangan Dokter Anak
> "Secara teknis, lebih mudah diambil oleh Departemen Kesehatan
sehingga semua tenaga pendidik menjadi bagian dari Pusat Pendidikan
Kedokteran Indonesia. Untuk itu, semua rumah sakit tipe B dan C harus
didorong menjadi rumah sakit pendidikan, ketimbang tidak jelas seperti
saat ini," lanjutnya.
> 
> 
> Sentika memberi contoh, saat ini hanya ada 2.800 dokter anak di
seluruh Indonesia. Padahal, yang dibutuhkan 22.000 dokter anak. Setiap
tahun fakultas kedokteran hanya bisa meluluskan 70 dokter anak.. "Di
Jakarta, hanya ada 600 dokter anak sehingga terjadi jurang kebutuhan
yang lebar antara Jakarta dengan daerah," jelasnya.
> 
> 
> Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Konsil Kedokteran
Indonesia dr Hardi Yusa. Menurutnya, di beberapa negara, fakultas
kedokteran memang dibawahi Departemen Kesehatan. Walau berat, mungkin
sudah waktunya Depkes mengambil tanggung jawab pendidikan dokter,
tidak hanya yang spesialis seperti sekarang, tetapi juga sejak
pendidikan dokter awal.
> 
> 
> Tentang kompetensi dokter yang rendah, menurutnya, ada pada
dokter-dokter yang baru lulus dan belum berpengalaman. Dalam kuliah
enam tahun, pendidikan klinis dijadikan satu dengan pendidkan akademi
umum sehingga saat lulus pengalaman dokter sangat rendah. Saat ini,
jumlah dokter Indonesia sebanyak 90.000 dokter. Setiap tahun,
kompetensi mereka diperiksa oleh Konsil kedokteran Indonesia,
jelasnya. Sebelumnya, Profesor Hasbullah Thabrany dari Fakultas
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI), kepada SH,
Kamis (27/11) mengungkapkan bahwa lebih dari 50 persen dokter yang
memperoleh izin praktik, ternyata tidak mempunyai kompetensi untuk
melayani pasien, meskipun sudah mempunyai sertifikat Continuing
Medical Education (CME). n
> 
>   ++++
> http://www.sinarhar apan.co.id/ berita/0811/ 28/sh03.html
> 
> 50 Persen Dokter Tidak Kompeten 
> 
> 
> 
> Jakarta - Lebih dari 50 persen dokter yang memperoleh izin praktik,
ternyata tidak mempunyai kompetensi untuk melayani pasien. Ini terjadi
karena pemerintah tidak melakukan kontrol terhadap praktik dokter.
Oleh sebab itu, Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) harus
bekerja sama dengan Departemen Kesehatan (Depkes) menciptakan tenaga
medis berkualitas.
> 
> 
> Selain itu, Depkes harus membentuk Gugus Tugas Tata Kelola Kesehatan
yang dipimpin Menteri Kesehatan dan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan utama. Tugasnya untuk menyusun rencana nasional mengenai
tata laksana pelayanan kesehatan. "Lebih dari 50 persen dokter kurang
kompeten. Meskipun sudah mempunyai sertifikat Continuing Medical
Education (CME), belum tentu dia dokter yang baik, karena bagaimana
dengan kompetensinya? " kata Profesor Hasbullah Thabrany dari Fakultas
Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Indonesia (UI), kepada SH,
Kamis (27/11), seusai memaparkan hasil penelitiannya bersama peneliti
dari Australia tentang Tata Kelola Pelayanan Medis di Indonesia.
> 
> 
> Penelitian diadakan Maret-September 2008 di Jakarta, Bali,
Kalimantan Selatan, dan Sumatera Utara, dengan menggali narasumber
dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI), perhimpunan rumah sakit,
masyarakat konsumen, Departemen Kesehatan, dan Dinas Kesehatan.
Hasilnya, ada ancaman bagi dunia kesehatan. Pertama, kini makin banyak
fakultas kedokteran yang kualitasnya tidak standar sehingga kualitas
lulusannya juga tidak bagus. Hasbullah menilai Depdiknas begitu mudah
memberikan izin pendirian fakultas kedokteran tanpa menetapkan standar
baku, seperti harus ada kelengkapan peralatan kedokteran dan rumah
sakit, serta jumlah dan mutu pengajar yang memadai.
> 
> 
> "Banyak fakultas kedokteran yang didirikan hanya demi uang. Ini
sangat berbahaya. Celakanya lagi, perguruan tinggi negeri (PTN)
ikut-ikutan. Yang tidak punya kompetensi tapi punya uang diterima jadi
mahasiswa, tapi sebaliknya yang punya kompetensi tapi tidak punya uang
tidak diterima," tegasnya. Kedua, belum ada kontrol terhadap dokter
yang sudah mendapatkan izin praktik. Belum ada audit medis bahwa
dokter yang bertugas di rumah sakit kompeten, meskipun sudah memeroleh
akreditasi rumah sakit.
> 
> 
> Ketiga, distribusi tenaga medis terutama dokter spesialis, cenderung
di kota besar saja sehingga daerah terpencil kekurangan dokter. "Ini
terjadi karena dokter PNS cuma mendapatkan gaji PNS, tanpa ada
insentif tugas di daerah terpencil. Jadi, se-harusnya ada
keseimbangan, " tambahnya. 
> Hasbullah mengakui Depkes memang sudah mengadakan program beasiswa
bagi dokter spesialis sejak dua tahun lalu. Tetapi ini berarti mereka
baru bisa dikirimkan ke daerah empat tahun lagi.
> 
> Tarif Semaunya
> Kesalahan lainnya adalah sistem dilepaskan sesuai mekanisme pasar.
Akibatnya, dokter dan rumah sakit menarik tarif semaunya. Menurut
Hasbullah, ini terjadi karena tarif yang diatur pemerintah hanya untuk
perawatan rumah sakit di kelas III, padahal banyak warga masyarakat
golongan ekonomi lemah yang terpaksa memilih kelas II.  "Semestinya,
tarif dokter dan rumah sakit tidak bisa ditentukan seenaknya. Oleh
karena itu harus diproteksi, harus ada strong government," tegasnya. 
> 
> 
> Sampai tahun 1997, dokter yang baru lulus ditugaskan di kecamatan di
seluruh Indonesia untuk 1-3 tahun. Namun, setelah krisis keuangan
Asia, sistem yang dibangun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres)
Tahun 1974 itu diganti dengan sistem kontrak, di mana dokter ditawari
kerja di pedesaan dan daerah terpencil dengan tambahan gaji. Meski
demikian, dokter-dokter masih terkonsentrasi di perkotaan, sebab
dokter pemerintah diizinkan menambah penghasilan dengan membuka klinik
dan praktik swasta. 
> 
> 
> Hasbullah mengadakan penelitian tersebut bersama Prof Stephanie
Doris Short (Sosiologist and Health Policy Analyst and Curriculum
Consultant di The University of Queensland), Yaslis Ilyas (Senior
Lecturer and Manager of Training FKM UI), Firman Lubis (dosen senior
Fakultas Farmasi UI), Robyn Iredale (peneliri), serta Valentin
Dimitrov Hadjiev (Senior Research Assistant in International Law, The
University of Queensland). Hasil penelitian itu akan dipresentasikan
bersama delapan penelitian lainnya dalam Policy Research Forum (PRF)
pada 1 Desember 2008 di Jakarta, yang rencananya dibuka oleh Gubernur
Bank Indonesia (BI) Boedinono. 
> PRF merupakan wadah untuk mendiskusikan hasil penelitian Australian
Indonesia Governance Research Policy (AIRP). 
> (wahyu dramastuti)
>

    


      Berbagi video sambil chatting dengan teman di Messenger. Sekarang bisa 
dengan Yahoo! Messenger baru. http://id.messenger.yahoo.com

Kirim email ke