--- In [EMAIL PROTECTED], "setyawan_abe" <[EMAIL PROTECTED]> wrote:


PERS Dan EKSISTENSI



EMPAT TEORI PERS

Pers selalu mengambil bentuk dan warna struktur-struktur social politik
di dalam mana ia beroperasi. Terutama, pers mencerminkan system
pengawasan social dengan mana hubungan antara orang dan lembaga diatur.





Orang harus melihat pada system-sistem masyarakat dimana per situ
berfungsi. Untuk melihat system-sistem social dalam kaitan yang
sesungguhnya dengan pers, orang harus melihat keyakian dan asumsi dasar
yang dimiliki masyarakat itu : hakikat manusia, hakikat masyarakat dan
Negara, hubungan antar manusia dengan Negara, hakikat pengetahuan dan
kebenaran. Jadi pada akhirnya perbedaan pada system pers adalah
perbedaan filsafat.




Teori Pers Otoritarian
Muncul pada masa iklim otoritarian di akhir Renaisans, segera setelah
ditemukannya mesin cetak. Dalam masyarakat seperti itu, kebenaran
dianggap bukanlah hasil dari masa rakyat, tetapi dari sekelompok kecil
orang ┬ľorang bijak yang berkedudukan membimbing dan mengarahkan
pengikut-pengikut mereka.





Jadi kebenaran dianggap harus diletakkan dekat dengan pusat kekuasaan.
Dengan demikian pers difungsikan dari atas ke bawah. Penguasa-penguasa
waktu itu menggunakan pers untuk memberi informasi kepada rakyat tentang
kebijakan-kebijakan penguasa yang harus didukung. Hanya dengan ijin
khusus pers boleh dimiliki oleh swasta, dan ijin ini dapat dicabut kapan
saja terlihat tanggungjawab mendukung kebijaksanaan pekerjaan tidak
dilaksanakan.





Kegiatan penerbitan dengan demikian merupakan semacam persetujuan antara
pemegang kekuasaan dengan penerbit, dimana pertama memberikan sebuah hak
monopoli dan ang terakhir memberikan dukungan.





Tetapi pemegang kekuasaan mempunyai hak untuk membuat dan merubah
kebijaksanaan, hak memberi ijin dan kadang-kadang menyensor. Jelas bahwa
konsep pers seperti ini menghilangkan fungsi pers sebagai pengawas
pelaksanaan pemerintahan.




Praktek-praktek otoritarian masih ditemukan di seluruh bagian dunia
walalupun telah ada dipakai teori lain, dalam ucapan kalaupun tidak
dalam perbuatan, oleh sebagian besar Negara komunis.




Teori Pers Libertarian
Teori ini memutarbalikkan posisi manusia dan Negara sebagaimana yang
dianggap oleh teori Otoritarian. Manusia tidak lagi dianggap sebagai
mahluk berakal yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang
salah, antara alternative yang lebih baik dengan yang lebih buruk, jika
dihadapkan pada bukti-bukti yang bertentangan dengan pilihan-pilihan
alternative. Kebenaran tidak lagi dianggap sebagai milik penguasa.
Melainkan, hak mencari kebenaran adalah salah satu hak asasi manusia.
Pers dianggap sebagai mitra dalam mencari kebenaran.




Dalam teori Libertarian, pers bukan instrument pemerintah, melainkan
sebuah alat untuk menyajikan bukti dan argument-argumen yang akan
menjadi landasan bagi orang banyak untuk mengawasi pemerintahan dan
menentukan sikap terhadap kebijaksanaannya.





Dengan demikian, pers seharusnya bebas sari pengawasan dan pengaruh
pemerintah. Agar kebenaran bisa muncul, semua pendapat harus dapat
kesempatan yang sama untuk didengar, harus ada pasar bebas
pemikiran-pemikiran dan informasi. Baik kaum minoritas maupun mayoritas,
kuat maupun lemah, harus dapat menggunakan pers.




Sebagian besar Negara non komunis, paling tidak di bibir saja, telah
menerima teori pers Libertarian. Tetapi pada abad ini telah ada
aliran-aliran perubahan. Aliran ini berbentuk sebuah Otoritarianisme
baru di Negara-negara komunis dan sebuah kecenderungan kearah
Liberitarianisme baru di Negara-negara non komunis.




Teori Pers Tanggungjawab Sosial
Teori ini diberlakukan sedemikian rupa oleh beberapa sebagian pers.
Teori Tanggungjawab social punya asumsi utama : bahwa kebebasan,
mengandung didalamnya suatu tanggung jawab yang sepadan; dan pers yang
telah menikmati kedudukan terhormat dalam pemerintahan Amerika Serikat,
harus bertanggungjawab kepada masyarakat dalam menjalankan fungsi-fungsi
penting komunikasi massa dalam masyarakat modern. Asal saja pers tau
tanggungjawabnya dan menjadikan itu landasan kebijaksanaan operasional
mereka, maka system libertarian akan dapat memuaskan kebutuhan
masyarakat. Jika pers tidak mau menerima tanggungjawabnya, maka harus
ada badan lain dalam masyarakat yang menjalankan fungsi komunikasi
massa.




Pada dasarnya fungsi pers dibawah teori tanggungjawab social sama dengan
fungsi pers dalam teori Libertarian. Digambarkan ada enam tugas pers :
1. Melayani sistem politik dengan menyediakan informasi, diskusi dan


perdebatan tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.
2. Memberi penerangan kepada masyarakat, sedemikian rupa sehingga


masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri.
3. Menjadi penjaga hak-hak perorangan dengan bertindak sebagai anjing


penjaga yang mengawasi pemerintah.
4. Melayani system ekonomi dengan mempertemukan pembeli dan penjual


barang atau jasa melalui medium periklanan,
5. Menyediakan hiburan
6. mengusahakan sendiri biaya financial, demikian rupa sehingga bebas


dari tekanan-tekanan orang yang punya kepentingan.




Teori Pers Soviet Komunis

Dalam teori Soviet, kekuasaan itu bersifat sosial, berada di
orang-orang, sembunyi di lembaga-lembaga sosial dan dipancarkan dalam
tindakan-tindakan masyarakat.




Kekuasaan itu mencapai puncaknya (a) jika digabungkan dengan semberdaya
alam dan kemudahan produksi dan distribusi , dan (b) jika ia diorganisir
dan diarahkan.




Partai Komunis memiliki kekuatan organisasi ini. partai tidak hanya
menylipkan dirinya sendiri ke posisi pemimpin massa; dalam pengertian
yang sesungguhnya, Partai menciptakan massa dengan mengorganisirnya
dengan membentuk organ-organ akses dan kontrol yang merubah sebuah
populasi tersebar menjadi sebuah sumber kekuatan yang termobilisir.




Partai mengganggap dirinya sebagai suatu staf umum bagi masa pekerja.
Menjadi doktrin dasar, mata dan telinga bagi massa.




Negara Soviet bergerak dengan program-program paksaan dan bujukan yang
simultan dan terkoordinir. Pembujukan adalah tanggungjawabnya para
agitator, propagandis dan media. Komunikasi massa digunakan secara
instrumental, yaitu sebagai instrumen negara dan partai.




Komunikasi massa secara erat terintegrasi dengan instrumen-instrumen
lainnya dari kekuasaan negara dan pengaruh partai. Komunikasi massa
digunakan untuk instrumen persatuan di dalam negara dan di dalam partai.
Komunikasi massa hampir secara ekslusif digunakan sebagai instrumen
propaganda dan agitasi.




Komunikasi massa ini punya ciri adanya tanggungjawab yang dipaksakan.



KEBEBASAN PERS

Pertama apa itu kebebasan? Kebebasan seperti diterangkan Ensiklopedia
Indonesia Volume 3, diterjemahkan sebagai keadaan dimana manusia dapat
mengatur perilaku dan kehidupannya menurut dan kehendak sendirinya.


Namun kebebasan juga merupakan pengertian-pengertian yang terbatas,
karena tak seorang pun dapat memenuhi segala kehendaknya tanpa membentur
kehendak orang lain pula. Dengan demikian seseorang kadang-kadang
dituntun atau dipaksa untuk mengorbankan sebagian dari apa yang
dikehendakinya.




Pengertian kebebasan secara liberal mengakui hak perorangan untuk
mengambil keputusan, asalkan kebebasan seorang yang satu tidak
mengakibatkan penindasan terhadap seorang yang lain.




Untuk melestarikan azas itu diperlukan hukum dan perundang-undang yang
harus diarahkan sedemikian rupa sehingga tidak melanggar apa yang
dinamakan hak-hak dasar : meliputi kebasan beragama, kebebasan pers dan
menerbitkan, kemerdekaan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul.





Di Indonesia azas kebebasan yang menjamin hak-hak dasar bagi
perseorangan dijamin dengan undang-undang berdasarka UUD 1945 pasal 27,
28 dan 29.




Contoh dari kebebasan pers dan menerbitkan adalah :


Aksi para fotografer dan kameramen yang berteriak untuk mendapatkan
focus foto yang bagus saat meliput Konfrensi Tingkat Tinggi Asia Afrika
di Jakarta, mereka berteriak kepada Perdana Menteri Jepang Junichiro
Koizumi hanya untuk mendapatkan sebuah foto yang bagus sebagai bahan
informasi untuk diterbitkan. ( Republika, Sabtu 23 April 2005 ).




Kebebasan psikologis, kemampuan : untuk memilih sebagaimana diinginkan
orang berdasarkan objek dalam hubungan mana seseorang itu bebas,
kebebasan dibedakan atas :
- Kebebasan hati nurani : hak untuk mengikuti bisikan hati sendiri tanpa


halangan
- Kebebasan beragama : merupakan satu bagian dari kebebasan hati nurani
- Kebebasan akademis : merupakan kemungkinan dalam bidang penelitian


dan Pengajaran untuk patuh terhadap kebenaran dan kepastian yang telah


diketahui
- Kebebasan untuk menyatakan didepan umum kebenaran, kebebasan pers )




Jadi yang akan dibahas di sini bukan kebebasan sebebas-bebasnya tentang
perilaku manusia, melainkan terkait dengan aktivitas pers.





Sedangkan pers itu sendiri mempunyai pengertian luas dan sempit (
Rachmadi, 1990 ) untuk penertian luas mencakup semua media komunikasi
massa, seperti radio, televisi dan film yang berfungsi
memancarkan/menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran atau
perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain.





Dalam pengertian sempit, pers hanya digolongkan produk-produk penerbitan
yang melewati proses percetakan, seperti surat kabar harian, majalah
mingguan dan lain sebagainya.




Teori seputar Freedom of the press

Kebebasan pers bisa dipandang dari berbagai sudut, namun dalam bahasan
kali ini lebih tepat kita memakai sudut pandang empat teori yang ditulis
Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm. Keempat teori
itu yaitu teori pers otoritarian, teori pers libertarian, teori pers
tanggung jawab social dan teori pers Soviet Komunis.




Teori pers otoritarian, seperti diungkap Fred D. Siebert berkembang di
Inggris pada abad 16 dan 17, dipakai secara meluas didunia dan masih
dipraktekan di beberapa Negara sampai sekarang. Munculnya teori ini dari
filsafat monarki absolute, kekuasaan pemerintah absolute atau
kedua-duanya. Tujuannya mendukungdan memajukan kebijakan pemerintah yang
berkuasa dan mengabdi pada Negara.




Teori pers Libertarian, sama berkembang di Inggris dipakai stelah 1688
dan kemudian di AS, ditempat-tempat lainnya, teori ini muncul dari
pemikiran Milton, Locke, Mill dan filsafat umum tentang rasionalisme dan
hak-hak asasi, dengan tujuan memberi informasi, menghibur dan berjualan.




Teori tanggung jawab social berkembang di AS pada abad 20, muncul dari
tulisan W.E.Hocking, komisi kebebasan pers, para pelaksana media dan
kode etik media, tujuan utama media massa dari perspektif memberi
informasi, menghibur dan berjualan, tetapi terutama untuk mengangkat
konflik sampai tingkat diskusi, media massa dikontrol melalui pendapat
masyarakat, tindakan konsumen, serta etika kaum professional.




Sedangkan teori Soviet-Totalitarian berkembang ketika Negara Uni Soviet
masih berjaya meski ada persamaannya dengan konsep pers yang
dikembangkan Nazi dan Italia Fasis. Dasar pemikiran dari teori ini
terinspirasi dari pemikiran Marxis, Lenins, Stalins dengan campuran
pikiran Hegel dan pandangan orang Rusia abad 19. Tujuan utama kehadiran
pers teori ini yaitu memberi sumbangan bagi keberhasilan dan kelanjutan
sistem sosialis Soviet dan terutama bagi kediktaktoran partai, pers
dikontrol secara ketat oleh penguasa melalui instrument tindakan politik
atau ekonomi pemerintah dan pers dilarang mengkritik terhadap tujuan
partai yang dibedakan dari taktik-taktik partai dan media massa biasanya
milik Negara serta dikontrol sangat ketat karena pers merupakan bagian
dari kekuasaan Negara.




Namun Denis McQuail, ( McQuail, 1994 ) dalam teori tentang pers ini
menambahkan dua unsure lagi yaitu tentang teori pembangunan yang
bertitiktolak adanya fakta beberapa kondisi umum Negara berkembang yang
membatasi aplikasi teori lain tetapi mengadopsi untuk kepentingan Negara
dalam status Negara berkembang.




Kemudian teori lainnya yaitu teori media demokratik-partisipan, teori
ini paling sulit dirumuskan, karena lokasinya berada antara masyarakat
liberal yang telah berkembang tetapi ia bergabung dengan beberapa unsure
dalam teori media pembangunan, khususnya penekanannya pada basis
masyarakat, pada nilai komunikasi horizontal, dan bukan pada komunikasi
vertikal.




Contoh teori media demokratik partisipan:
Tidak Cuma jumlah Negara peserta yang naik signifikan. Tema serta
persoalan yang dihadapi Negara-negara didua benua ini pun sudah berbeda
dibandung 50 tahun silam kaklo dulu tema kemerdekaan dan kolonialisme
menjadi bahasan utama, maka kali ini lebih fokus pada eksistensi
Negara-negara di dua benua ini.(repulika sabtu 23 april 2005)





Tekanan pada kebebasan pers datang dari berbagai arah




Herbert J.Gans dalam bukunya deciding What News ( Gans, 1980 ) membagi
beberapa kategori tekanan terhadap pers yang secara signifikan
mempengaruhi berita yang dibuat kalangan wartawan yang ternyata tidak
kalah hebatnya dengan sistem-sistem politik otaritarian. Dia
mengkasifikasi beberapa tekanan atau pressure terhadap kebebasan pers
sebagai berikut :

1. Business pressures : iklan dan sejenisnya
2. Pressure from affialiated satations
3. Political pressures : Pemerintah dan kepentingan kelompok
4. Pressures from peers




Dengan berbagai tekanan tersebut tentu kalangan wartawan memberikan
reaksinya, yaitu berupa :
1. Fighting back
2. Forms of journalistic Surrender
3. Cooperation with power holders
4. Maintaining empirical  credibility




Bahkan Brian Martin dalam tulisannya, Information Liberation yang
diterbitkan di London oleh Freedom Press tahun 1998, yang lebih
mengerikan lagi tekanan terhadap pers muncul dari dalam media itu
sendiri. Martin lebih suka mengistilahkannya dengan apa yang disebut
Beyond Mass Media berupa pernyataan Mass media are incherently
corrupting.




Bahkan menurut Rudiger Ahrend dalam working paparnya dengan judul Press
Freedom, Human Capital, and Corruption tahun 2002, ada signifikannya
yang kuat antara kebebasan pers dengan korupsi, meski belum ada bukti
kuat semua korupsi menjadi penyebab lemahnya kebebasan pers. Artinya
kebebasan pers bisa pasang surut tergantung kondisi internal media masa
itu sendiri dan faktor eksternal.




Contoh tekanan yang banyak dihadapi wartawan:
Maklum mereka hanya mempunyai waktu tidak lebih dari 60 detik untuk
mendapatkan gambar tamu Negara yang datang. Kesempatan itu hanya ada
saat tamu Negara dari kendaraan dan menapaki karpet merah sebelum mereka
hilang keruang sidang banyak wartawan yang harus mempunyai kartu
pengenal yang dikeluarkan oleh panitia KAA. (sekilas di KAA, dari
teriakan sampai kartu pengenal- Repulika sabtu 23 april 2005)




Kebebasan pers di era globalisasi

Andi Muis, professor emeritus dari Universitas Hasannudin, memberikan
pandangan berbeda dengan tentang kemerdekaan atau kebebasan pers dari
sudut pandang kekinian yang sudah berubah drastis. Dia mengatakan
masalahnya bukan lagi sekedar lepasnya kekuasaan Negara atau keberadaan
the fourth estate sebagai salah satu pilar demokrasi.




Makna freedom of the press kian cenderung di paksa menyesuaikan diri
dengan dinamika perubahan karakteristik zaman yang dibawa globalisasi
sistem hukum (hukum positif) dan kebijakan komunikasi media law and
policy pada masing-masing Negara, tidak lagi memiliki arti penting. PBB
sendiri telah lebih dulu menetapkan keberadaan globalisasi informasi
yang menembus batas-batas wilayah Negara dengan menciptakan pasal 19
DUHAM (freedom of information).




Teori-teori media libertarian, demokratis, atau teori-teori media
otoritarian tak lagi memiliki arti penting karena teori-teori itu
terkait kekuasaan Negara.




Kini prinsip-prinsip kebebasan pers ditantang lebih oleh kondisi
kekinian yang terus meregangkan antara kekuasaan Negara dengan kehadiran
pers di masyarakat, tekanan terhadap pers tidak hanya berlangsung dari
institusi tua semacam Negara, tetapi komunitas masyarakatpun mulai
menggerakan tekanannya, begitu juga dengan teknologi yang semakin
mengaburkan batas-batas arti kebebasan pers.





Kebebasan pers di Indonesia

Indonesia, sebagai salah satu Negara dikancah dunia yang bulat ini juga
mempunyai kehidupan pers seperti di Negara lain, di Negara maju,
berkembang atau Negara miskin. Pasang surut pers Indonesia juga
terpengaruh oleh system politik yang ada, mulai dari sistem politik
penjajahan, liberal, masa orde baru yang cenderung otoritarian, hingga
era reformasi ini.




Kalau menilik sejarah singkat kebelakang soal pengekangan terhadap
kebebasan pers, maka kita mengenal " Persbredel Ordonnatie " (
Harahap, 2003 ) yang kemudian dicabut berdasarkan UU No.23/1954 karena
dianggap bertentangan dengan pasal 19 dan 33 UUDS. Kedua, pada pasal 28
UUD 45, sebelum amandemen secara yuridis menjamin adanya kemerdekaan
pers.




Namun TAP MPR No.IV/1978 masih menggunakan istilah " Kebebasan "
termasuk pula UU Pokok Pers No. 11/1966 dan UU No.21/1982. Baru setelah
berlakunya UU tentang Pers No.40 Tahun 1999 kembali memakai istilah
" Kemerdekaan Pers " atau " Kemerdekaan Memperoleh Informasi
".




Upaya mewujudkan kemerdekaan pers Indonesia sudah cukup panjang dengan
rentang waktu lama, upaya tersebut dalam lima periode mulai masa
colonial ( sampai dengan 1945 ), era demokrasi liberal ( 1945-1959 ),
era demokrasi terpimpin ( 1959-1966 ), era orde baru ( 1966-1998 ), era
reformasi ( 1998-sekarang ).





Kriminalisasi pers : upaya menekan kebebasan pers?

Pada 18 Februari 2000 International Press Institute ( IPI ) secara
khusus menulis surat kepada Presiden Kim Dae-Jung, mendesak orang paling
berkuasa di negeri itu unruk membebaskan pimpinan harian Chosun Libo
dari jeratan hokum. Koran ini diseret ke meja hijau oleh 12
jaksa/penuntut umum, gara-gara dalam sebuah editorialnyamenuduh ke-12
jaksa kemungkinan melakukan penyadapan dalam proses peradilan yang
ditanganinya.

Apa maknanya? Teori pers lebertariaan sebenarnya sudah banyak
ditinggalkan oleh Negara-negara penganut sistem politik liberal, sebab
teori ini dinalai merugikan public.

Sebagai gantinya, munculah teori pertanggung jawaban sosial pers. Inti
ajaran teori ini : kebebasan dan tanggung jawab sosial pers harus
berjalan seimbang. Dalam kebebasan itu melekat tanggung jawab. Ini
berarti setiap berita atau tulisan yang dilansir penerbitan pers yang
harus bisa dipertanggungjawabkan baik secara jurnalistik, etika maupun
hukum

Dalam hal ini. Prinsip " Lex special derrogat lex generalis"
tidak berlaku, UU 40 tahun 1999 tentang pers sama sekali tidak mengatur
delik penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam UU pers versi orde
reformasi ini waratawan Indonesia hanya bisa melakukan tiga kesalahan,
yaitu kesalahan melanggar norma agama.




Norma susila dan asas peraduga tidak bersalah (pasal 5 ayat 1), jika,
polisi atau jaksa memaksakan diri menggunakan UU no. 40 tahun 1999 dalam
delik penghinaan, terang saja wartawan yang menjadi tersangka akan
bebas! Itulah sebabnya, polisi dan jaksa harus menggunakan pasal-pasal
penghinaan (pasal 310 bis ) KUHP.

--- End forwarded message ---


Kirim email ke