Refleksi: Apakah yang namanya Dewan Penipu Rakyat perlu memperdulikan Rakyat? 
Dari namanya saja  sudah dikethui.

http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=2148

2008-12-10 

DPR Belum Peduli HAM


[JAKARTA] Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2004-2009 dinilai belum 
mencerminkan kepedulian terhadap persoalan hak asasi manusia (HAM). 

Bahkan, implementasi dari fungsi pengawasan DPR juga belum menimbulkan 
perubahan progresif dalam praktik dan kebijakan pemerintah.

"Padahal, fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja pemerintah merupakan wujud 
dari check and balance atas kinerja eksekutif. Kegagalan pelaksanaan fungsi 
ini, baik secara langsung maupun tidak, akan sangat berpengaruh terhadap 
kemajuan dan perlindungan HAM itu sendiri," ujar Asisten Deputi Program Lembaga 
Studi Advokasi Masyarakat (Elsam) Indriaswati ditemui SP di Jakarta, Selasa 
(9/12).

Diakui, secara kuantitas, memang fungsi pengawasan yang dilakukan DPR periode 
2004-2009 menunjukkan peningkatan pada jumlah penggunaan hak dibanding periode 
sebelumnya. 

Dari sisi teknis pun, fungsi ini telah dilakukan cukup baik melalui penggunaan 
hak angket dan hak interpelasi.

Berdasarkan hasil penelitian Elsam, dari sembilan hak angket yang diajukan DPR 
selama periode 2004-2009, hanya lima yang terkait dengan HAM. Dan, dari 11 hak 
interpelasi, hanya empat yang terkait dengan HAM. Sedangkan, hak menyatakan 
pendapat belum digunakan DPR.

Peneliti Senior Elsam, Amiruddin Al Rahab, mengatakan temuan-temuan Elsam 
menunjukkan pelaksanaan fungsi pengawasan hak angket dan hak interpelasi sarat 
dengan kepentingan politik. 

Apalagi, kemajuan dan perlindungan HAM terancam dengan tingginya praktik 
transaksional antarfraksi dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut.


Belum Serius

Kepala Penelitian dan Pengembangan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak 
Kekerasan (Kontras), Papang Hidayat mengatakan Indonesia belum serius 
menanggapi isu-isu terkait HAM. Bahkan, untuk meratifikasi konvensi HAM, 
Indonesia memerlukan tekanan terlebih dahulu dari masyarakat internasional.

Menurutnya, sejumlah konvensi tentang HAM mendesak untuk segera diratifikasi 
Indonesia. Ada beberapa konvensi penting yang sebetulnya tidak perlu menunggu 
tekanan dari dunia internasional untuk diratifikasi, seperti konvensi tentang 
pengadilan pidana internasional, konvensi perlindungan hak-hak pekerja migran 
dan anggota keluarganya, konvensi pencegahan dan penghukuman kejahatan 
genosida, konvensi antipenyiksaan, serta konvensi penghapusan diskriminasi 
terhadap perempuan.

Seluruh instrumen HAM internasional, seharusnya secara otomatis telah menjadi 
hukum positif Indonesia melalui ratifikasi. 

Kenyataannya, seusai diratifikasi, pemerintah dan anggota dewan tidak mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin hak asasi seseorang yang 
dilanggar untuk mendapatkan pemulihan atas hak- haknya.

"Jadi, ratifikasi instrumen HAM internasional terkesan sekadar aksesori. 
Padahal, komitmen HAM di tingkat atas, seperti aparat negara, disebut- sebut 
cukup tinggi," katanya.

Koordinator Kontras Usman Hamid mengatakan berdasarkan hasil evaluasi Kontras, 
Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM tahun ini tidak akan terjadi. Bahkan, kecil 
kemungkinan terwujud pada 2009, mengingat konsentrasi pemerintah dan publik 
yang terpusat pada pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).

"Momentum penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu pada 2008 ini sudah 
pasti tidak akan terjadi. Sedangkan, tahun depan, kita akan disibukkan dengan 
pemilu dan krisis global. HAM akan semakin terabaikan," ujarnya. [CNV/O-1]

Kirim email ke