http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2008121223055950

      Sabtu, 13 Desember 2008 
     

      INDONESIA MEMILIH 
     
     
     

Hidayat Nurwahid Usul Fatwa Haram bagi Golput 


      JAKARTA (Dtc/Ant/Lampost): Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
Hidayat Nurwahid mengusulkan organisasi keagamaan menerbitkan fatwa haram bagi 
pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau golongan putih (golput).

      Hal tersebut disampaikan Hidayat Nurwahid, usai salat jumat di Masjid 
Baiturrahman, Kompleks DPR/MPR, Jumat (12-12). "Saya menyarankan dibuat fatwa 
antara MUI, NU dan Muhammdiyah agar mengeluarkan fatwa haram bagi golput. Ini 
(fatwa wajib memilih, red) penting untuk menyukseskan pemilu," kata mantan 
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

      Di satu sisi, lanjutnya, umat juga perlu didudukkan pada persoalan yang 
sesungguhnya karena ada juga salah seorang tokoh nasional yang menganjurkan 
golput.

      Menurut Hidayat, kalau partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi, hal 
itu juga menjadi indikator kedewasaan berdemokrasi bangsa yang makin meningkat. 
Dia juga optimistis fatwa demikian mampu menandingi seruan golput tersebut. 
Sebab itu, fatwa yang menganjurkan masyarakat memberikan suaranya di pemilu 
bagus bagi proses demokratisasi.

      Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Hasyim 
Muzadi juga meminta warga NU atau kaum nahdliyin tidak semestinya memilih 
golput. "Pemilu adalah satu proses untuk menegakkan kekuasaan negara. Nah dalam 
konteks ini menjadi wajib hukumnya bagi warga negara untuk terlibat di 
dalamnya," kata dia.

      Persoalan hukum terkait penggunaan hak pilih, kata Hasyim, sebenarnya 
sudah pernah dibahas NU melalui Forum Musyawarah Nasional Alim Ulama di Lombok, 
NTB, menjelang pelaksanaan Pemilu 1997.

      Meski demikian, lanjut Hasyim, PBNU tidak bisa melarang warganya jika ada 
yang memilih golput karena hal itu sudah menyangkut kepentingan politik 
masing-masing.

      Hasyim hanya menyarankan ke depan pemilu betul-betul bisa berlangsung 
demokratis, jujur, dan adil. Sebab, kata dia, kualitas pemilu juga menjadi 
salah satu penyebab orang memilih golput.

      Tidak Sembarangan Fatwa

      Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan yang ditemui 
di tempat terpisah mengatakan MUI tidak akan sembarangan mengeluarkan fatwa. 
"Jangan semua dibawa ke agama. Nabi bersabda, 'Kamu itu lebih tahu soal 
duniawiah'. Soal agama itu dari Allah dan rasul-Nya, tetek bengek soal dunia, 
politik, diteliti dahulu, dan nggak harus difatwakan. Nanti MUI memfatwakan 
angin," papar Amidhan.

      Menurut dia, MUI tidak sembarang mengeluarkan fatwa dan ada prosedurnya. 
"MUI khawatir fatwa bisa menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal," 
ujar dia.

      Dia menjelaskan fatwa diproses jika ada permintaan dari masyarakat dan 
pejabat negara. Setelah itu, Komisi Fatwa mempelajari dan meneliti lebih 
dahulu. "Permintaan fatwa tidak boleh minta difatwakan supaya halal atau haram. 
Jadi, bergantung hasil penelitian. Apakah memang sudah sejauh ini rakyat 
apatis, darimana hasil penelitian itu menyebutkan rakyat apatis," papar dia.

      Bukan Kewajiban

      Ketua DPR Agung Laksono yang dimintai tanggapannya terhadap usulan fatwa 
haram bagi golput itu mengatakan fatwa haram itu dinilai tidak perlu karena 
pemilu bukan kewajiban.

      "Saya tidak setuju. Sebab, pemilu itu bukan kewajiban. Tapi, pemilu itu 
adalah hak yang digunakan," ujar Agung Laksono di Gedung DPR. Agung menambahkan 
pemilu itu tidak diwajibkan dalam undang-undang (UU). "Dan jangan memvonis pada 
yang golput. Tapi, harus introspeksi dahulu dari waktu ke waktu," tandas dia. n 
U-
     

<<bening.gif>>

Kirim email ke