http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2008121120575711

      Jum'at, 12 Desember 2008
     
     
Duri Definisi dalam UU Pornografi 

      Ari Harsono P.

      Dosen pada Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI

      UNDANG-UNDANG Pornografi akhirnya disahkan DPR setelah sepuluh tahun 
diwacanakan sebagai RUU. Sebagian besar masyarakat Indonesia yang 
mengkhawatirkan dampak negatif pornografi untuk sementara bisa merasa lega. 
Namun, sesungguhnya masih tersisa persoalan penting yang ikut menyebabkan walk 
out-nya dua fraksi dalam pengesahan UU tersebut.

      Persoalan tersebut adalah Pasal tentang Definisi Pornografi yang 
dipandang tidak jelas dan multitafsir. Sesungguhnya sudah sejak berstatus 
sebagai RUU, definisi itu menjadi isu yang paling alot, tetapi tidak kunjung 
mendapat pemecahan dari mereka yang meributkannya. Padahal mereka adalah para 
tokoh publik, politisi, seniman, dan juga yang dipandang sebagai pakar.

      Bila definisi pornografi tidak diperjelas, dikhawatirkan akan terjadi 
pemaksaan interpretasi dan ketidakadilan. Mereka yang hidup dari daya dan kerja 
kreatif yang dekat dengan pornografi banyak yang akan dihantui ancaman pidana. 
Tanpa rambu-rambu yang jelas dan rinci akan banyak waktu, energi, dan biaya 
yang menjadi sia-sia karena hasil karya divonis porno. Mereka sewaktu-waktu 
akan tertusuk duri definisi dalam daging UU Pornografi.

      Definisi Bermasalah

      Ketika definisi pornografi (frasa "dapat membangkitkan hasrat 
seksual/berahi"), dan beberapa pasal lain, dipandang tidak jelas atau 
multitafsir, media massa seyogianya memberi kesempatan kepada siapa saja untuk 
menyampaikan secara tersurat definisi yang lebih jelas dan tidak multitafsir. 
Media juga sepatutnya meminta mereka yang sudah menolak untuk mengajukan 
definisi alternatifnya. Dalam menunjukkan ada sesuatu yang kurang jelas tentu 
berguna, tapi lebih berguna lagi menyertakan alternatif yang lebih jelas. Di 
situ praktek kecendekiaan menjadi keutamaan (virtue®MDUL¯).

      Di dalam logika definisi yang jelas, tepat, dan lengkap dari sebuah term 
merupakan pangkal bagi penjelasan dan argumentasi yang logis. Definisi demikian 
dapat menghindarkan multitafsir dan memberi kejelasan substansi. Dari situlah 
kemudian dapat diharapkan adanya penyusunan UU yang logis, penindakan hukum 
yang konsisten, dan pada akhirnya masyarakat yang adil dan beradab.

      Namun, merumuskan suatu definisi yang berlaku umum tanpa kekecualian 
tentang pornografi tidaklah mudah. Kesulitan timbul, karena yang diberi batasan 
adalah gejala yang mudah berubah dan bervariasi, yakni tanggapan timbal balik 
antara fisik dan mental manusia dalam menghadapi materi pornografi yang juga 
beragam.

      Definisi pornografi dituntut harus dapat mengatasi perbedaan-perbedaan 
personal dan situasional, seperti aspek kultural, sosial, temporal, dan spasial 
yang mempengaruhi persepsi.

      Kesulitan dapat dikurangi dengan pertama-tama mencermati faktor personal 
berupa motivasi yang memengaruhi respons perilaku manusia. Psikoanalisis, yang 
memandang manusia sebagai homo volens, menjelaskan adanya keinginan terpendam 
yang sering di bawah sadar justru mengendalikan ego dan superego. Pertama, 
penikmat pornografi yang selalu membutuhkan materi pornografis memiliki 
persepsi yang berbeda dari mereka yang bukan penikmat.

      Yang kedua, mencermati faktor personal usia manusia yang memersepsi 
pornografi. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dorongan dan reaksi seksual 
manusia menurun mengikuti usia dan tingkat kesehatan, semakin tua semakin 
lambat atau lemah reaksinya. Kelemahan dan kelambatan itu bisa mengakibatkan 
penderitanya memersepsi sesuatu yang pornografis sebagai hal yang biasa dan 
cenderung ingin mempertahankannya dengan, misalnya, mengusulkan pengaturan 
distribusinya.

      Ketiga, mencermati kelompok penanggung dampak negatif pornografi. 
Anak-anak dan remaja lebih mengkhawatirkan jika dibandingkan dengan orang 
dewasa, karena dalam usia biologisnya mudah terangsang secara seksual, begitu 
juga dalam hal kemampuan mengendalikan diri setelah terpapar materi pornografi.

      Jadi, alih-alih persepsi orang dewasa, persepsi merekalah yang 
sesungguhnya lebih perlu digali dalam merumuskan definisi. Yang selama ini 
terjadi adalah kelompok dewasa mengaku mempunyai ukuran baju all size, padahal 
ukuran yang dipakai adalah baju di badan sendiri.

      Alternatif Pendefinisian

      Batasan "dapat membangkitkan hasrat seksual/berahi" dari suatu materi 
pornografi dapat ditetapkan berdasarkan persepsi dari sampel anak-anak dan 
remaja. Karakteristik sampel responden, misalnya, berumur 10--13 tahun dan 
14--20 tahun, dan diusahakan responden adalah mereka yang belum pernah atau 
sesedikit mungkin pernah terpapar materi pornografi. Kepastian "belum pernah" 
atau "sedikit" ini dapat diperoleh dari pengakuan, kesaksian teman dekat, orang 
tua, dan tetangga.

      Sejumlah materi dengan variasi maksimal (isi, gambar, suara, gambar 
bergerak, film, dan gabungannya) yang "kadar pornonya dipandang sangat ringan 
sekalipun" diperlihatkan kepada sampel. Persepsi tentang kadar pornografi dapat 
dinyatakan dengan skor 1--100. Suatu materi dapat dikategorikan porno bila 
skornya, misalnya, lebih dari 60.

      Dari langkah tersebut akan diperoleh sejumlah materi yang terkategori 
porno. Materi itu kemudian "disahkan", disimpan, dan dijaga sebagai ukuran baku 
bagi setiap materi lainnya yang diperkirakan porno. Materi lain yang memiliki 
kemiripan dengan ukuran tersebut, misalnya, 80% atau lebih, dikategorikan porno.

      Teknologi canggih mungkin dapat digunakan untuk mendeteksi reaksi otak 
dan organ lain dari anak-anak dan remaja pada saat memersepsi materi 
pornografi. Hal itu dimaksudkan guna lebih meningkatkan keandalan (reliability) 
dan keabsahan (validity) pengujian. Selama dan setelah pengujian semua anak dan 
remaja yang menjadi responden pengujian harus mendapat perlindungan psikologis 
dari tim khusus.

      Serangkaian langkah tersebut tampak lebih merepotkan "mungkin terutama 
bagi tim penyusun peraturan pemerintah atau peraturan pelaksanaan terkait UU 
Pornografi--jika dibandingkan dengan penyusunan definisi lainnya. Kerepotan 
juga bertambah, karena perlu menambah beberapa aturan kekecualian. Namun, bila 
upaya pendefinisian itu selesai, banyak pihak akan merasakan nikmat dan manfaat 
daging UU Pornografi tanpa takut tertusuk duri definisinya. n
     

<<bening.gif>>

Kirim email ke