Reflksi:   Sesuai sejarah pada tahun 1950-an diadakan kampanye pemberantasan 
butahuruf besar-besaran, itu zaman Orla yang dibilang tidak laku dan diganti 
dengan Orba. Tetapi ternyata sekarang korban buta aksara bertambah, teristimewa 
dikalangan kaum wanita..  Apakah politik pembutaaskaran masyarakat beradab?  
Masyoallah!   Dirgahayu NKRI harga mati!

http://www.pikiran-rakyat.com/index.php?mib=news.detail&id=48074


Wanita Dominasi Buta Aksara


Senin, 15 Desember 2008 , 00:08:00
KUNINGAN, (PRLM).- Selama empat tahun terakhir buta aksara di Kabupaten 
Kuningan masih didominasi oleh kaum wanita. Akibatnya, hingga saat ini mereka 
masih menjadi sasaran warga belajar yang jumlahnya mencapai 5.604 dari jumlah 
sasaran sebanyak 9.340 orang dalam tahun ini. Sedangkan sasaran warga belajar 
pria hanya sebanyak 3.736 orang.
Sesuai data yang dihimpun dari Dinas Pendidikan (Disdik) Kab. Kuningan, jumlah 
buta aksara keseluruhan tahun 2008 mencapai 19.457 orang, terdiri dari 13.151 
wanita dan 6.303 pria. Jika dibandingkan dengan tahun 2007 lalu yang mencapai 
35.064 orang terjadi penurunan sekitar 15.610 buta aksara. 

"Dengan adanya sasaran warga belajar sebanyak 9.340 orang yang memanfaatkan 
dana APBN, APBD provinsi PPK-IPM dan APBD provinsi pondok pesantren pada tahun 
sekarang, insya Alloh sisa buta aksara akan dituntaskan pada tahun 2009 
mendatang," kata Kepala Disdik Kab. Kuningan Drs. H. Bambang T. Margono, S.H., 
M.M., melalui Kabid Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Drs. H. Nana Sunardi, M.Si., 
Minggu (14/12).

Diakui Nana, semula angka buta aksara di Kuningan pada tahun 2005 lalu 
jumlahnya sangat banyak, yakni mencapai 39.254 orang. Penurunan angka dari 
tahun ke tahun tersebut, menyusul diimplemntasikannya sembilam strategis 
terkait dengan buta aksara. Di antaranya, sosialisasi program keaksaraan 
fungsional (KF) dengan memanfaatkan forum formal dan informal, memanfaatkan 
mass media, melaksanakan gerkan nasional pemberantasan buta aksara sesuai 
Inpres Nomor 5 tahun 2006 serta penyuluhan melalui pemuka agama.

Selanjutnya, pembentukan kelompok kerja (pokja) pemberantasan buta aksara (PBA) 
baik pokja PBA tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan. Kerja sama multi 
steakholders dengan melakukan MoU dengan organisasi kewanitaan seperti PKK, 
GOW, Aisyiyah dan Muslimat NU, kerjasama dengan PGRI, Forum Komunikasi Pondok 
Pesantren, PTS dan BKPRMI. Buta aksara mapping melalui sinkronisasi data, 
pemetaan kantung buta aksara, pengalokasian program dengan proiritas kantung 
buta aksara.

Kemudian, kata Nana, penguatan kelembagaan melalui pembinaan lembaga pendidikan 
non formal (PNF), pemberian izin satuan PNF dan pemberian stimulan kepada 
lembaga PNF. Pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana, 
penyediaan bantuan biaya, kesediaan menjadi tutor dan penyediaan tenaga tutor. 
Akselerasi program pembelajarab KF yang dilakukan dengan cara pemadatan proses 
pembelajaran dari enam bulan menjadi empat bulan. Program akselerasi tersebut 
telah dilaksanakan pada penyelenggaraan KF PPK-IPM Kab. Kuningan.

Di samping itu, dilakukan pula pemberian voucher KF, implementasi strategi ini 
dalam bentuk pemberian program lanjutan dari program KF seperti life skill, 
Taman Bacaan Masyarakat (TMB) dan Kelompok Belajar Usaha (KBU). "Strategi 
terakhir adalah, pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan. Monitoring dan 
evaluasi dilakukan untuk melihat kegiatan dan tingkat keberhasilannya. 
Sedangkan pelaporan dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang berguna untuk 
memcahkan persoalan yang ditemuai," kata Nana, menjelaskan. (A-146/A-26).

Kirim email ke