http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2008/12/15/KL/mbm.20081215.KL128991.id.html

Bung Amir, Tragedi Seorang Patriot
Sabam Siagian 

Redaktur Senior Harian The Jakarta Post, mantan Duta Besar Indonesia di 
Australia 
SEKITAR tengah malam 19-20 Desember 1948 di Desa Ngalihan, di luar Kota Solo, 
dilakukan eksekusi terhadap sekelompok tahanan politik oleh peleton Polisi 
Militer. Satu di antaranya Amir Sjarifoeddin Harahap, Perdana Menteri Republik 
Indonesia kedua (Juni 1947-1948). Mereka dituduh terlibat dalam "Pemberontakan 
Madiun". 

Bung Amir berumur 41 tahun lebih sedikit ketika ditembak, beberapa hari 
menjelang perayaan Natal. Para pemrakarsa "Pemberontakan Madiun" itu, yang 
dicetuskan pada 18 September 1948, khususnya Soemarsono, tokoh Pemuda Sosialis 
Indonesia (Pesindo), yang berperan dalam Pertempuran Surabaya, menyebutnya 
sebagai tindakan "koreksi" terhadap jalannya Revolusi Indonesia. Perdana 
Menteri Mohammad Hatta, dalam keterangan pemerintah di depan Badan Pekerja 
Komite Nasional Indonesia Pusat di Yogyakarta, menyebut kejadian di Madiun 
sebagai "perampasan kekuasaan". 


l l l
PERTANYAAN besar ketika mengenang tewasnya Bung Amir 60 tahun lalu: kenapa 
seorang Amir Sjarifoeddin, Perdana Menteri RI ke-2, yang pernah tampil di 
panggung internasional sebagai ketua delegasi RI dalam perundingan dengan 
delegasi Kerajaan Belanda dan difasilitasi oleh Komisi Jasa Baik Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, sampai terlibat dalam suatu tindakan "perampasan kekuasaan" 
Negara RI? 

Han Suyin, novelis dan penulis biografi politik, pernah mengatakan, "Agar 
penulisan sejarah dilakukan secara benar, tokoh harus ditampilkan sebagai 
manusia, bukan sebagai legenda." Wanti-wanti Han Suyin itu agaknya tepat sekali 
diterapkan dalam menilai peran kesejarahan Amir Sjarifoeddin. Sebab, Amir 
memiliki beberapa ciri yang cenderung menciptakan legenda. 

Dia orator yang setara dengan kehebatan Soekarno dalam memukau massa. Cetusan 
pemikirannya yang serba cerah mencerminkan kualitas intelektualnya, yang dibina 
di sekolah menengah atas elite di Negeri Belanda. Selama menjadi pelajar di 
gymnasium di Kota Haarlem (1921-1927), di samping mempelajari bahasa Belanda, 
Inggris, Prancis, dan Jerman, dia menekuni bahasa dan sastra Latin dan Yunani 
Kuno. 

Namun mereka yang kenal Bung Amir dari dekat juga mencatat beberapa kelemahan 
karakter yang fatal akibatnya bagi seorang pemimpin politik. Dia senang 
disanjung dan dipuji. Sering emosional dalam mengambil keputusan. Rasa 
kesetiakawanan kuat yang dimilikinya menimbulkan kekecewaan yang mendalam kalau 
dia merasa ditinggalkan kawan seperjuangan. Semuanya itu tecermin pada 1948, 
tahun kalender terakhir dalam hidup Amir Sjarifoeddin. 


l l l
SETELAH enam bulan menjadi perdana menteri, menggantikan teman separtainya, 
Partai Sosialis, Soetan Sjahrir, sebagai ketua delegasi RI Bung Amir berhasil 
menempa kerangka kesepakatan dengan pihak Belanda. Perundingan dilakukan di 
geladak sebuah kapal angkut militer Angkatan Laut Amerika Serikat yang berlabuh 
di Teluk Jakarta. Kesepakatan yang ditandatangani pada 17 dan 19 Januari itu 
dikenal sebagai "Perjanjian Renville". 

Beberapa hari sebelum penandatanganan "Renville", Bung Amir terbang ke 
Singapura. Di sana ia melakukan pertemuan amat penting dengan Wakil Presiden 
Mohammad Hatta, yang datang dari Bukittinggi, dan Soetan Sjahrir, mantan 
perdana menteri dan Wakil Khusus RI di Dewan Keamanan. Sjahrir mengkritik habis 
konsep "Renville". Ia menuding Amir telah memberikan konsesi kepada Belanda, 
yang sebenarnya tidak perlu. Pada malam 17 Januari, Amir Sjarifoeddin tampil 
dengan busana hitam-putih, dasi kupu-kupu hitam, dalam resepsi yang 
diselenggarakan Komisi Jasa Baik PBB. Itulah klimaks kariernya. 

Belum genap seminggu, kabinet Amir menghadapi krisis. Dua partai besar 
pendukungnya, Masyumi dan Partai Nasional Indonesia (PNI), menarik dukungan dan 
para menterinya. Meskipun pada awalnya mendukung Perjanjian "Renville", mereka 
tidak bersedia memikul tanggung jawab atas pelaksanaannya. 

Tanpa dukungan dua partai besar itu, Bung Amir merasa terpojok. Pada 23 Januari 
1948, ia mengembalikan mandatnya sebagai kepala pemerintahan kepada Presiden 
Soekarno. Lebih menjengkelkan, ketika Presiden Soekarno pada 29 Januari 1948 
mengumumkan kabinet presidensial yang dipimpin Wakil Presiden Mohammad Hatta 
sebagai perdana menteri, dua partai besar itu, Masyumi dan PNI, tampil 
mendukung. Masing-masing mendapat porsi kursi menteri yang lumayan. Dan program 
pertama kabinet Hatta ini: Pelaksanaan Perjanjian Renville! 

Ada lagi perkembangan yang menambah kekecewaan Bung Amir. Wakil Amerika 
Serikat, Profesor Frank Graham, yang dianggapnya sebagai teman baik dan seiman, 
pernah sama-sama menjadi tokoh Gerakan Mahasiswa Kristen semasa muda mereka, 
ditarik kembali oleh Departemen Luar Negeri Amerika. Grahamlah yang meyakinkan 
Bung Amir agar menyetujui tuntutan Belanda supaya Tentara Nasional Indonesia 
mengosongkan daerah pendudukan. 

Januari itu merupakan klimaks, sekaligus antiklimaks, dalam karier politik Bung 
Amir. Mengapa Masyumi dan PNI menarik dukungannya kepada Bung Amir? Apa 
sebenarnya peran Frank Graham? Apakah sebagai sasaran tahap awal, ia bekerja 
keras supaya Perjanjian "Renville" disepakati dulu? Tapi, berdasarkan 
pantauannya, ia mengobservasi kecenderungan Perdana Menteri Amir ke kiri, 
sedangkan Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet justru terus memuncak. 

Seperti sering terjadi pada tokoh politik yang menderita sindrom 
purnakekuasaan, Amir semakin bersikap kritis dan radikal. Koalisi partai yang 
dipimpinnya kemudian diluaskan, dan fokusnya dipertajam, menjadi Front 
Demokrasi Rakyat (FDR). Berbagai rapat umum diselenggarakan di Jawa Tengah dan 
Jawa Timur. Amir seakan-akan menggali kekuatan baru dari interaksi langsung 
dengan massa. 

Sebenarnya, Perdana Menteri Hatta mulai bersikap akomodatif dan mencatat 
kenyataan politik. Pembicaraan pendahuluan mulai dilakukan dengan oposisi. 
Kalau Bung Amir mampu mengurai egonya dan memperlunak tuntutannya, bukan 
mustahil pada sekitar perayaan 17 Agustus 1948 sebuah kabinet nasional 
persatuan dapat dibentuk. Lagi-lagi sebuah peristiwa baru mengubah peta 
politik. 

Pada 11 Agustus 1948, Soeripno, utusan khusus untuk Eropa Timur yang diangkat 
oleh Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin, tiba di Yogyakarta. Ia ditemani, 
katanya, oleh sekretarisnya yang bernama Musso. Siapa Musso? Ia tokoh veteran 
Partai Komunis Indonesia (PKI). Ketika partai itu mengorganisasi 
"pemberontakan" pada 1926, Moskow sudah menginstruksikan supaya ditunda, karena 
persiapannya dianggap belum matang dan polisi rahasia Hindia Belanda sudah 
mencium rencana tersebut. Tapi Musso tetap meneruskannya. Akibatnya, ribuan 
aktivis-juga yang bukan pengikut PKI-ditangkap, dan Musso melarikan diri ke 
luar negeri. 

Ada laporan, Musso kembali pada 1935 ke Jawa Timur untuk mendirikan PKI ilegal. 
Diduga, Amir Sjarifoeddin direkrut sebagai anggota PKI pada tahun-tahun itu. 
Dalam waktu singkat Musso seperti menguasai panggung politik. Dia menginap di 
rumah Amir. Tapi Amir, yang menguasai FDR dan berprestise sebagai mantan 
perdana menteri, sepertinya terdesak oleh Musso. 

Menjelang akhir Agustus 1948, Amir mengumumkan bahwa dia sebenarnya sudah lama 
menjadi anggota PKI. Para pengamat menafsirkannya sebagai "oportunisme 
politik", supaya dia jangan sampai tersingkir sama sekali oleh Musso. Dia juga 
mengumumkan bahwa FDR dileburkan menjadi bagian PKI. Pada 1 September 1948, 
susunan baru kepemimpinan PKI diumumkan. Tampak betapa Musso menguasai 
Politbiro. Amir hanya diberi jabatan sekretaris urusan pertahanan. 


l l l
MULAI awal September 1948, Musso, Amir, dan tokoh PKI lainnya berkeliling Jawa 
Tengah dan Jawa Timur. Kita tidak tahu apa persisnya "master plan" PKI. Mungkin 
tahap akhir perebutan kekuasaan baru dilakukan pada Oktober atau November. 
Karena itu, prakarsa Soemarsono, 18 September 1948, sebenarnya di luar 
skenario. 

Ketika berita dari Madiun masuk tentang "perampasan kekuasaan", kabinet Hatta 
cepat bertindak. Agaknya pemimpin PKI, Musso dan Amir, ketika bergabung dengan 
kelompok Soemarsono di Madiun tidak memperkirakan sikap tegas pemerintah RI di 
Yogya. Mereka juga tidak memperhitungkan kelincahan operasional pasukan-pasukan 
Siliwangi menuju Madiun, serangan dari timur oleh pasukan Kolonel Sungkono, 
serta penugasan batalion Kemal Idris ke daerah Kudus/Pati untuk memotong 
rombongan dan pasukan Amir menuju daerah demarkasi dengan Belanda. 

Madiun direbut pasukan TNI pada 30 September 1948. Setelah berminggu-minggu 
berkelana, rombongan Amir Sjarifoeddin dan Soemarsono tiba di daerah Kudus. 
Bung Amir ditangkap pada Senin malam, 20 November 1948, tapi Soemarsono lolos. 
Ia diangkut ke Yogyakarta dengan kereta api khusus. Ada yang masih ingat, 
ketika gerbong Bung Amir singgah di stasiun Pati, dia tampak duduk tenang di 
sudut, membaca. 

Kolonel A.H. Nasution, sebagai Panglima Komando Jawa, bersama Jaksa Agung 
sempat menjumpai Bung Amir dan Soeripno di tempat tahanannya di Yogyakarta. 
Jaksa Agung berpendapat bahwa masih perlu dilakukan interogasi oleh TNI untuk 
mempersiapkan tuduhan resmi. Karena Bung Amir dan kawan-kawan ditahan di daerah 
komando Kolonel Gatot Soebroto, mereka dikembalikan ke Solo. 

Lagi-lagi suatu peristiwa mendadak mengubah peta politik militer. Belanda 
melancarkan serangan umum pada 19 Desember 1948 pagi. Siang hari Yogyakarta 
diduduki. Presiden Soekarno, Wakil Presiden/Perdana Menteri Hatta, dan 
penasihat presiden Soetan Sjahrir, berdasarkan kalkulasi politik, tetap 
tinggal. Mereka ditahan Belanda. Panglima Besar Soedirman, Wakil Kepala Staf 
Angkatan Perang Kolonel Simatupang, Panglima Komando Jawa Kolonel A.H. 
Nasution, sesuai dengan rencana, menuju markas gerilya mereka. 

Para komandan, sesuai dengan hukum militer dalam darurat perang, mempunyai 
wewenang penuh. Kolonel Gatot Soebroto memutuskan mengeksekusi para tahanan 
politik di daerah kekuasaannya. 

Sungguh tragis akhir hidup Bung Amir ini. Tapi kata-kata di nisan yang 
baru-baru ini diresmikan hendaknya diterima secara tulus: "Rest in Peace, Mr. 
Amir Sjarifoeddin.".

Kirim email ke