Demokrasi Uang dan Moralitas Demokrasi

DEMOKRASI adalah suatu tata aturan kehidupan bermasyarakat yang diresapi 
karakter dan semangat penghormatan terhadap semua anggota masyarakat dalam 
keanekaragaman. Karena itulah, dalam kehidupan demokrasi dan dalam revitalisasi 
kehidupan bermasyarakat; komunikasi, kebebasan, saling menghargai, memiliki 
peran sentral. 
John Dewey, filsuf pendidikan, mengatakan berkembangnya demokrasi adalah 
berkembangnya sosiabilitas. Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang bisa 
mewujudkan sosiabilitasnya. Di dalamnya, komunikasi adalah suatu proses berbagi 
pengalaman sampai pengalaman-pengalaman itu menjadi milik bersama. Komunikasi 
yang demokratis mengantarkan orang kepada tercapainya kesepakatan-kesepakatan 
bersama tentang tujuan hidup bersama. 
Oleh karena itu, tatkala pintu komunikasi ditutup, demokrasi menjadi mandul.. 
Mandulnya demokrasi menyembulkan aneka perilaku masyarakat bangsa yang 
egoistik. Dan ketidakmampuan suatu bangsa dalam membangun sebuah 'tindak 
komunikatif' bersama menyebabkan pintu komunikasi tertutup rapat dan saluran 
penyampaian pesan tersumbat, anggota masyarakat pun menjadi semakin 
egoistik--berkomunikasi dengan dirinya sendiri--politics of monologism. 
Oleh karena itu, demokrasi yang menjadi pijar kehidupan berbangsa harus 
terus-menerus dikembangkan agar perilaku masyarakat yang egoistik dapat mencair 
dan berbuahkan perilaku toleransi. Akan tetapi, apa yang kita lihat di tengah 
gebyar demokrasi yang ditandai terbangunnya sistem politik multipartai? 

Menuju demokrasi uang 
Perkembangan demokrasi yang ditandai sistem politik multipartai memang membuat 
denyut kehidupan sosial masyarakat bertambah gairah. Kritik dan kontrol publik 
begitu semarak. Akan tetapi, apakah perilaku masyarakat yang egoistik mencair 
dan berubah menjadi masyarakat yang bersosial tinggi? 
Jawabannya, tidak! Demokrasi yang terus berkembang telah menyediakan 
ruang-ruang sosial dengan warna kehidupan yang baru pula. Demokrasi dengan 
landasan kebebasan telah mengerucutkan perilaku egoistik yang kemudian secara 
internal komponen bangsa melalui hasrat kelompok

 (collective desire) membangun ruang-ruang kehidupan berbangsa dan bernegara 
menjadi kotak-kotak, pagar-pagar eksklusivisme yang di dalamnya setiap komponen 
bangsa mencari keuntungan diri. Partai-partai politik bukan terutama didirikan 
untuk memberikan pendidikan politik demokratik dan dengan tulus memperjuangkan 
kepentingan rakyat, melainkan demi memenuhi hasrat pribadi yang ambisius dalam 
meraih kekuasaan. 
Meraih keuntungan diri dalam kehidupan bersama di bidang sosial, ekonomi, dan 
politik, yang menggiring pada fundamentalisme, menurut Jurgen Habermas di dalam 
The Inclusion of Others, tidak lain sebagai gerakan dalam membangun dunia 
kehidupan ultrastabil (ultrastability) dengan cara merestorasi aneka cara, 
keyakinan dan nilai-nilai fundamental dengan merayakan praktik-praktik 
intolerasi dan eksklusivisme. 
Praktik-praktik intoleransi dan eksklusivisme begitu menggejala dalam kehidupan 
komunitas bermasyarakat dapat membuat tata pergaulan sosial diukur dalam kadar 
material. Dalam kadar itu, seperti kata Diamond (1995), kehidupan politik 
demokratik hanya sebagai ladang perburuan rente ekonomi dan bukan kegiatan 
produktif. Kekuatan uanglah yang bermain di ladang demokrasi. Kekuatan uang 
yang dimotori semangat kapitalis telah melumpuhkan kekuatan lain. Akibatnya, 
demokrasi menjadi demokrasi uang. Sebab, uanglah yang menjadi penentu jalannya 
demokrasi. Orang-orang yang berkantung tebal adalah pemilih demokrasi. 
Merekalah penguasa lahan-lahan komunikasi publik, termasuk menyitir kebebasan 
pers. 
Keseimbangan dalam kehidupan demokrasi tidak tercipta. Karena persaingan dalam 
gerbong demokrasi tidak seimbang (unequal opportunity). Segala kebijakan 
politik yang dikatakan demokratis pun akhirnya diukur dengan uang. Karena 
kekuatan uang dapat membeli keputusan-keputusan politis. Negosiasi politik 
seputar pembuatan peraturan dan perundang-undangan akan sangat ditentukan 
negosiasi uang. Misalnya, berapa nilai uang harus dibayarkan kepada DPR jika 
dewan menghasilkan suatu produk undang-undang.

 
Dengan kata lain, semua urusan politik, dalam atas nama demokrasi selalu 
dilihat sebagai commercial goods dan bisa diperjualbelikan. Koalisi antarparpol 
juga bukan dibangun atas landasan kesamaan ideologi, melainkan lebih kepada 
kesamaan dalam mencari keuntungan uang. Akibatnya, kekuasaan pun dibeli dengan 
uang. Tidak mengherankan banyak pengusaha yang kini jadi politisi dan banyak 
kursi kekuasaan politik dikuasai para pengusaha yang memiliki uang. 
Hubungan antara politik, kekuasaan, dan uang semakin intim. Dalam kehidupan 
politik dan dalam peraihan kekuasaan, terjadi adagium, "Ada uang abang disayang 
dan tidak ada uang abang ditendang." Di sini demokrasi bukan lagi menjadi 
gelanggang fair nan suci bagi para politisi sejati untuk meraih posisi-posisi 
strategis untuk bisa menjelmakan ideal-ideal politiknya yang menyejahterakan 
rakyat, melainkan sebagai ruang bagi para kapitalis untuk menjadi penguasa di 
semua lini kehidupan bangsa dan negara, dus sebagai areal para calo dan penjudi 
politik mencari peruntungan diri. 

Moralitas demokrasi 
Tatkala perkembangan demokrasi ditentukan kekuatan uang dan kekuasaan pun dapat 
dibeli dengan uang, maka dalam kehidupan politik secara keseluruhan berkembang 
menjadi politik Machiavelian dan perilaku dalam mengeruk uang negara pun persis 
seperti Robinhood dalam legenda rakyat Inggris. Bedanya, kalau Robinhood 
merasakan secara langsung kesengsaraan rakyat karena ia berbaur langsung dengan 
masyarakat, tetapi elite kita menggunakan harta yang dikeruknya demi hidup 
bermewah-mewah. 
Jika fenomena itu dibiarkan, mimpi rakyat agar di balik gebyarnya demokrasi itu 
negara dapat mewujudkan mimpi-mimpi kesejahteraannya tidak akan pernah 
terwujud. Dalam kehidupan demokrasi seperti ini, rakyat hanya dijadikan sebagai 
penonton demokrasi atau setia untuk digiring dalam pertarungan politik 
perebutan kekuasaan yang sudah disitir para pemilik uang. 
Maka, tidak ada jalan lain, demokrasi yang berintegritas moral harus segera 
dibangun dan dikembangkan. Untuk itu, kontrol dan kritik publik harus 
terus-menerus dibangun. Dalam hal mana, demokrasi mewajibkan praktik 
deliberasi, yakni keterlibatan dan kemampuan rakyat dalam mengawasi dan 
mengontrol setiap keputusan negara. Demokrasi yang berintegritas moral pun 
hanya dapat dibangun politisi-politisi yang bermoral. Politisi yang bermoral 
akan terus mengawal demokrasi agar dapat bermuara pada masalah moralitas.

 
Integritas moral, tulis Matthew Collins (2003), berarti terciptanya kesatuan 
yang kental antara nurani yang secara internal terdapat pada manusia, perilaku 
eksternal yang dapat dilihat secara fisik, dan kepatuhan pada hukum moral. 
Integritas moral pada demokrasi adalah keutuhan perasaan, pikiran, dan tindakan 
yang mengedepankan kepentingan rakyat, bukan pada ambisi pribadi yang 
di-back-up uang. 

Oleh Thomas Koten, Direktur Social Development Center 
 
http://mediaindonesia.com/index.php?ar_id=NTEzMTg=



   Salam
Abdul Rohim
http://groups.google.com/group/peduli-jateng?hl=id


      

Kirim email ke