Dear all dan Mas Irwan,
   
  Fatwa KORUPSI adalah HARAM, benar telah dikeluarkan oleh MUI dan berlaku 
mulai bulan 29 Juli 2000. 
   
  Kata KORUPSI adalah HARAM sudah dituliskan dengan jelas, terang benderang 
tanpa tanda kurung di ketetapan HUKUMnya,
   
  Dengan demikian, Saya SUDAH SALAH menuduh MUI tidak BERSIH. 
   
  Terima kasih atas pecerahannya.
  ---------
   
  KEPUTUSAN FATWA
  MAJELIS ULAMA INDONESIA
  Tentang
  SUAP (RISYWAH) KORUPSI (GHULUL) DAN HADIAH KEPADA PEJABAT
  ِﻢﻴِﺣﺮﻟﺍ 
ِﻦﻤﺣﺮﻟﺍ 
ِﷲﺍ ِﻢﺴِﺑ
  Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 
23-27
  Rabi'ul Akhir 1421 H./25-29 Juli 2000 M. dan membahas tentang Suap (Risywah) 
Korupsi
  (Ghulul) dan Hadiah kepada Pejabat,
  ....
  Menetapkan :
  FATWA MUSYAWARAH NASIONAL VI MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG
  RISYWAH (SUAP) GHULUL (KORUPSI) DAN HADIAH KEPADA PEJABAT
   
  Pertama : Pengertian
  Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:
  1. Risywah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain 
(pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil (tidak benar 
menurut syari’ah) atau membatilkan perbuatan yang hak.
  ) ﺍ ﻖﳊﺍ ﻞﻄﺒﻳ 
ﻭﺃ ﻞﻃﺎﺒﻟﺍ 
ﻖﻘﳛﺎﻣ 
ﺓﻮﺷﺮﻟ ( . Pemberi disebut rasyi; penerima 
disebut murtasyi; dan penghubung antara rasyi dan murtasyi disebut ra'isy (Ibn 
al-Atsir, al-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar, II, h. 226).
  2. Suap, uang pelicin, money politic dan lain sebagainya dapat dikategorikan 
sebagai risywah apabila tujuannya untuk meluluskan sesuatu yang batil atau 
membatilkan perbuatan yang hak.
  3. Hadiah kepada pejabat adalah suatu pemberian dari seseorang dan/atau 
masyarakat yang diberikan kepada pejabat, karena kedudukannya, baik pejabat di 
lingkungan pemerintahan maupun lainnya.
  4. Korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya 
dengan cara yang tidak benar menurut syari’at Islam.
   
  Kedua : Hukum
  1. Memberikan risywah dan menerimanya hukumnya adalah haram.
  2. Melakukan korupsi hukumnya adalah haram.
  3. Memberikan hadiah kepada pejabat:
  a. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut 
memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), 
demikian juga menerimanya;
  b. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut 
memegang jabatan, maka dalam hal ini ada tiga kemungkinan:
   
  1) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak akan ada 
urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram;
  2) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka 
bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut; sedangkan bagi pemberi, haram 
memberikannya apabila perberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu 
yang batil (bukan haknya);
  3) Jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan, baik sebelum 
maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu tidak bertujuan untuk 
sesuatu yang batil, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah 
itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.
   
  Ketiga : Seruan
  Semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memberantas dan tidak terlibat 
dalam praktek
  hal-hal tersebut.
   
  Keempat : Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
   
  Agar setiap orang dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk 
menyebarluaskan fatwa ini.
   
  Ditetapkan di : Jakarta
  Pada tanggal : 27 Rabi'ul Akhir 1421 H
  29 Juli 2000 M
   
  DEWAN PIMPINAN
  MAJELIS ULAMA INDONESIA
  Ketua Umum, Sekretaris Umum,
  ttd. ttd.
  K.H. M.A. Sahal Mahfudh Prof.DR.H.M. Din Syamsuddins
  ---
  
"M. Irwan Hrp" <mirwan...@gmail.com> wrote:
  Dear Pak Wirajhana,

Tanpa adanya fatwa MUI, korupsi sudah pasti haram.
Namun jika masih bersikeras untuk meminta fatwa haram korupsi, bapak bisa 
melihat di alamat berikut

http://www.mui.or.id/files/korupsi.pdf

Judulnya adalah

KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
Tentang
SUAP (RISYWAH) KORUPSI (GHULUL) DAN HADIAH PEJABAT


Btw, masih banyak muslim yang mengikuti fatwa MUI sampai saat ini.




  2008/12/20 wirajhana eka <wirajh...@yahoo.com>
            
  Abdul Rohim:
    Sekarang muncul wacana lagi, agar ada fatwa, bahkan kalau bisa dari Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) bahwa golput itu haram hukumnya. 

  ---
   
  wacana itu dari YANG MULIA KETUA MPR, Hidayat nurwahid,
  MUI tinggal menunggu pesanan datangnya dari kalangan
   
  sepakat bahwa sangat BODOH ide FATWA haram..lebih BODOH lagi kalau MUI 
membuatnya (namun MUI tidak ada rencana sejauh ini)
   
  lebih bagus buat FATWA KORUPSI HARAM!
  yang sampai dengan hari ini, MUI tidak BERANI membuatnya
   
  TUDUHAN SAYA: MUI tidak berani, karena MUI tidak yakin diri mereka sendiri 
BERSIH!  

Abdul Rohim <peduli_kla...@yahoo.com> wrote:

                  Fatwa Haram Golput Tak Bakal Ampuh 
  
  PADA 2004, ketika Megawati maju sebagai capres, beberapa ulama berlomba-lomba 
mengeluarkan pendapat bahwa memilih capres wanita haram hukumnya. Bahkan, ada 
ulama yang menantang berdebat.. Anehnya, ketika pada 2008 Khofifah mencalonkan 
diri sebagai cagub Jawa Timur, semua ulama bungkam.

Sekarang muncul wacana lagi, agar ada fatwa, bahkan kalau bisa dari Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) bahwa golput itu haram hukumnya. Banyak orang bersikap 
golput. Antara lain karena sakit, harus mencari nafkah, ada anggota keluarga 
yang meninggal, mendapat kecelakaan lalu lintas, tidak terdaftar di daftar 
pemilih tetap (DPT), tidak mendapat surat panggilan ataupun kartu pemilih, 
lupa, dan secara fisik tidak mampu menuju ke tempat pemungutan suara (TPS). Ada 
juga golput karena sengaja, malas, pesimistis, tidak ada caleg atau calon 
pemimpin yang cocok, dan masih banyak penyebab golput lainnya.

Karena penyebab golput banyak, fatwa golput haram tidak bisa diberlakukan untuk 
semua jenis golput. Lagi pula, walaupun ada sejuta fatwa golput haram, angka 
golput tetap tinggi. 

Hariyanto Imadha, Jl AIS Nasution 5, Bojonegoro (e-mail:indod...@yahoo.com) 
http://jawapos.com/

  
     Salam
  Abdul Rohim
  http://groups.google.com/group/peduli-jateng?hl=id




  


__






       

Kirim email ke