DPR Setujui RUU Kesejahteraan Sosial 

Warga Miskin Dapat Asuransi Sosial
 
SP/Ignatius Liliek
Penderita tunanetra mendapat bimbingan menggunakan komputer braile pada Pameran 
Memperingati Hari Kesetiakawanan Nasional (KSN) di Jakarta, Rabu (17/12). Dalam 
UU Kesejahteraan Sosial yang baru, para penyandang cacat akan mendapat bantuan 
sosial.
[JAKARTA] Sidang paripurna DPR yang berlangsung di Senayan, Jakarta, Kamis 
(18/12) menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Sosial menjadi 
Undang-Undang (UU). Namun, ketentuan soal kewajiban negara memberi santunan 
bagi para penganggur seperti tercantum dalam rancangan awal, dihapus dan 
diganti dengan asuransi sosial bagi yang miskin.
Dalam draf awal Pa- sal 9 RUU tersebut disebutkan, bantuan sosial diberikan 
untuk menjamin kelangsungan hidup warga negara. Bantuan itu diberikan kepada 
korban bencana alam, korban bencana sosial, fakir miskin, pengangguran, anak 
telantar, penyandang cacat, orang tua lanjut usia yang tidak mampu, komunitas 
adat terpencil, dan atau pekerja migran telantar.
Tetapi, dalam rancangan akhir yang diundangkan DPR, bantuan untuk pengangguran 
dihapus. Bantuan itu dicabut dan diganti dengan asuransi kesejahteraan sosial 
bagi yang tidak mampu membayar premi, iurannya akan dibayarkan pemerintah.
Jaminan yang dimaksud dalam bentuk asuransi dan bantuan langsung berkelanjutan. 
Selain itu, jaminan sosial diberikan pula buat pejuang, perintis kemerdekaan, 
dan keluarga pahlawan berupa tunjangan berkelanjutan dalam bentuk tunjangan 
kesehatan dan pendidikan.
Negara juga akan membantu membayarkan iuran asuransi kesejahteraan sosial bagi 
warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan 
mempertahankan kesejahteraan sosialnya.
Anggota Pansus RUU Kesejahteraan Sosial, Mesir Suryadi dari Fraksi Partai 
Golkar, yang ditemui

 SP sebelum sidang paripurna Kamis mengatakan, detail soal siapa saja yang 
masuk kategori penerima asuransi jaminan sosial itu, akan diatur dalam 
peraturan pemerintah (PP).
Terkait itu, anggota Urban Poor Concorcium (UPC), Dian Irawati mengatakan, 
penyantunan itu merupakan hal terakhir yang bisa dibuat oleh pemerintah untuk 
memproteksi warganya dari keterpurukan. Pemerintah tidak hanya sebagai 
regulator, tetapi juga bertanggung jawab penuh terhadap warganya, yakni 
memfasilitasi mereka terlebih orang-orang yang secara ekonomi tidak mampu, hal 
ini mengacu pada ideologi bangsa Indonesia.
"Minimal sebagai kartu pengaman agar tidak dalam keadaan buruk, memfasilitasi 
mereka agar bergerak. Seharusnya pemerintah memfasilitasi dan melindungi sektor 
informal, maka pengangguran bisa diminimalisasi, sehingga tidak perlu banyak 
anggaran untuk menyantuni pengangguran," katanya. 

Sertifikasi
Selain itu, dalam Pasal 33 RUU tersebut juga ada ketentuan bahwa semua pekerja 
sosial yang akan terjun melayani di masyarakat wajib bersertifikat. Disebutkan, 
sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi dan diberikan kepada 
pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat yang telah 
menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan pelatihan.
Sekretaris Jenderal Departemen Sosial, Chazali Situmorang, Rabu (17/12) 
mengatakan, sertifikasi pekerja sosial sangat penting untuk menentukan 
kualifikasi dan arah dari setiap pelayanan di bidang kesejahteraan sosial. 
Sertifikasi dilakukan untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai 
di bidang pelayanan kesejahteraan sosial. [DMF/E-7]




Last modified: 18/12/08
 
http://202.169.46.231/News/2008/12/18/Kesra/kes01.htm



   Salam
Abdul Rohim
http://groups.google.com/group/peduli-jateng?hl=id


      

Kirim email ke