Uji Nyali Angket Haji

Sepulang memantau haji dari Arab Saudi, Abdullah Azwar Anas, anggota Komisi V 
DPR, membawa oleh-oleh daftar kabar lapangan yang kurang enak didengar. 
Ditemukan pemondokan berpenghuni 35 jamaah di Mekkah yang hanya dilengkapi satu 
toilet. Tiap hendak mandi atau buang hajat, mereka harus berjejal antre. Ada 
rumah yang disewa untuk 20 jamaah, tapi pemiliknya masih tinggal di rumah itu. 
Ruangan menjadi sesak.

Beberapa jamaah yang sudah 20 hari berada di Mekkah mengaku hanya sempat dua 
kali pergi ke Masjidil Haram. Sebagian baru sekali. Layanan transportasi dari 
pemondokan ke masjid carut-marut. Kepada DPR, pemerintah berjanji menempatkan 
50% jamaah di Ring I kota Mekkah. Yakni kawasan dengan jarak 1,4 kilometer. 
Sisanya di Ring II, dengan jarak 3,5 kilometer.

Temuan DPR, menurut Anas, hanya 18% jamaah yang bisa ditempatkan di Ring I. Itu 
pun pada rentang jarak sampai 10 kilometer. Sisanya di Ring II, dengan spektrum 
jarak hingga 16 kilometer. Ada lagi jamaah yang tinggal satu pondokan dengan 
orang Uni Emirat Arab dan Mesir. Akibatnya, mereka harus berebut jatah air 
mandi dan cuci.

“Ini menyedihkan. Martabat bangsa sangat terusik,” kata Anas. Padahal, 
pemerintah telah menganggarkan Rp 25 trilyun untuk pembenahan dan persiapan 
pemondokan. “Pemerintah gagal memenuhi hak-hak warga negaranya yang termaktub 
dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 28 ayat e, f, dan g dalam beribadah,” ujar Anas. 
Pasal tersebut memuat hak asasi seputar kebebasan beribadah, perlindungan diri, 
dan rasa aman.

Setiba di Indonesia, Anas bersama 120 anggota DPR lainnya menggalang pengajuan 
hak angket. Mayoritas fraksi mendukung. Kecuali Demokrat, partainya presiden, 
dan Partai Damai Sejahtera. Partainya wakil presiden, Golkar, pun bergabung. 
Ketua DPR Agung Laksono, yang juga Wakil Ketua Golkar, turut membubuhkan tanda 
tangan.

Ketua Fraksi Golkar, Priyo Budi Santo, di sebuah televisi beberapa kali 
mengatakan, meski mengaku bersahabat baik dengan Menteri Agama, kali ini 
memilih memihak pada perlindungan kepentingan masyarakat. Dengan hak angket, 
DPR bisa menggelar penyelidikan. Hak ini bermuatan politik tinggi karena kerap 
dikaitkan dengan implikasi jauhnya yang sampai memakzulkan presiden. Seperti 
angket Bulog yang berujung lengsernya Gus Dur.

Walaupun prakteknya, kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly 
Asshiddiqie, terlalu jauh mengaitkan angket dan impeachment. Pemakzulan baru 
bisa dilakukan kalau angket berhasil menemukan kesalahan pribadi presiden. 
Temuan itu harus dibuktikan lewat putusan MK, lalu diajukan ke MPR. Bila yang 
diselidiki kebijakan, menurut Jimly, akan sulit berujung impeachment.

Justru posisi politik hak angket yang mudah dipakai alat gertak itu, dalam 
perjalannnya, kerap menjadi ajang tawar-menawar politik. Kerapkali cepat 
limbung sebelum mencapai ujung. Seperti kasus angket kenaikan harga bahan bakar 
minyak (Maret 2005), impor beras (Januari 2006), dan Blok Cepu (Maret 2006).

Pilihan ditempuhnya hak angket, kata Anas, karena haji menyangkut hajat hidup 
orang banyak. “Pemerintah harus melindungi pelaksanaan ibadah itu dengan rasa 
aman dan nyaman,” paparnya. “Kenyataannya, pemerintah lalai.”

Kasus ini, menurut Anas, bukan semata keteledoran di tingkat teknis. Tetapi 
lebih pada lemahnya pemerintah melakukan pengorganisasian dan kebijakan. Ada 
dua soal utama yang dipertanyakan: pemondokan dan transportasi, dua layanan 
terparah di Mekkah. Pemerintah juga mengakui, itulah titik terlemah layanan 
haji pada tahun ini (lihat: Rapor Haji 2008).

Sasaran akhirnya, DPR minta pertanggungjawaban pemerintah atas kesalahan 
kebijakan dan memberi sanksi kepada siapa pun yang menyebabkan jamaah telantar. 
“Yang terpenting, pemerintah harus mengubah kebijakan haji tahun depan,” ujar 
anggota Komisi Perhubungan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa itu.

Menurut Direktur Pengelola BPIH Departemen Agama, Abdul Ghafur Djawahir, 
pemerintah menghargai hak konstitusional DPR. Tidak maksimalnya pemondokan di 
Mekkah, kata Ghafur, sebenarnya sudah lama diketahui DPR. Semua ini buntut aksi 
sepihak Pemerintah Arab Saudi yang merenovasi kawasan sekitar Masjidil Haram 
secara besar-besaran.

Gagalnya 50% jamaah di Ring I, menurut Ghafur, karena harga pasar bergerak 
liar. Para pemilih pondokan sengaja menahan tidak segera menyewakan gedung 
sampai mendekati pelaksanan haji, sehingga harganya membubung tinggi. Patokan 
tarif maksimal Indonesia, 2.000 riyal per orang, kalah oleh tawaran harga 
negara lain. Akibatnya, jamaah Indonesia kebagian jatah lokasi di pinggiran.

Perkembangan ini telah disampaikan ke DPR jauh-jauh hari. “Dengan DPR, kami 
bermusyawarah kembali. Keputusannya, dibantu angkutan,” kata Ghafur. “Bersama 
Komisi VIII, kami sadari bersama, kali ini tidak akan maksimal. Tapi, paling 
tidak, fasilitas angkutan bisa membantu.” Menurut Ghafur, DPR mengetahuinya 
sejak April lampau. Kemudian, Juni lalu, tim Komisi VIII mengecek langsung ke 
Mekkah.

Sejak tahap persiapan, kata Ghafur, seluruh agenda pelayanan dan pembiayaan 
dibicarakan bersama dengan Komisi VIII melalui panitia kerja bersama. Setelah 
diketok oleh DPR, rencana kerja dan anggaran itu dibawa kepada presiden..

“Justru pertanyaan saya, pada saat perencanaan DPR terlibat, kok sekarang 
mengajukan hak angket?” ujar Ghofur kepada Sukmono Fajar Turido dari Gatra. 
"Selama ini, kami mendiskusikan setiap perkembangan dengan Komisi VIII. Kami 
nggak tahu, DPR komisi berapa yang mengajukan angket," ia menambahkan.

Ada angket ataupun tidak, kata Ghafur, peningkatan kualitas pelayanan haji 
menjadi tugas bersama pemerintah dan DPR, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 
13/2008 tentang Haji. Tanggung jawab bersama itu mulai tahap perencanaan sampai 
penyusunan anggaran. Meski tanpa angket, menurut Ghafur, Departemen Agama juga 
akan melapor ke presiden dan DPR.

BPK pun tetap berkewajiban mengaudit keuangan serta kinerjanya. “Bila ada 
pejabat pelaksana yang menyimpang, sudah menjadi komitmen Menteri Agama untuk 
menindak,” katanya. Terhadap penilaian DPR bahwa pelaksanaan haji kali ini 
gagal, Ghafur lebih memilih istilah kurang disiplin sehingga gagal mencapai 
target 50% jamaah di Ring I. Dan komponen itu sudah dilaporkan ke DPR, sehingga 
diberikan fasilitas angkutan tambahan.

Jika disebut gagal total, Ghafur menyangkalnya. Dari seluruh tahapan pelayanan, 
hanya pemondokan di Mekkah dan transportasi dari pondokan ke Masjidil Haram 
yang tidak maksimal, akibat renovasi kawasan. Selebihnya, tahap pemberangkatan, 
pemondokan di Madinah, katering, dan layanan di Arafah-Mina, yang selama ini 
rawan masalah, kata Ghafur, terhitung lancar.

Manajer Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade 
Irawan, berharap, pengaduaannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi, awal Desember 
lalu, dapat menambah amunisi DPR untuk mengajukan angket. ICW menyoal Dana 
Abadi Umat (DAU) Rp 60 milyar yang dipinjam untuk menalangi katering pada musim 
haji 2005.

Dipersoalkan pula selisih harga penerbangan akibat turunnya harga bahan bakar 
minyak, karena tiap jamaah diminta tambahan Rp 5 juta. “Mau dikemanakan selisih 
itu?” kata Ade. Soal pinjaman DAU, tutur Ghafur, “Dengan tegas saya nyatakan, 
utang itu telah dikembalikan.” Ghafur menyebutkan bahwa ICW tidak memiliki data 
pengembalian utang itu.

Guna mengatasi problem pemondokan ke depan, Ghafur menjelaskan, pemerintah 
menjalin kerja sama dengan dua perusahaan lokal, Al-Amar dan Al-Kafiat, untuk 
membangun pemondokan khusus jamaah Indonesia, berkapasitas 100.000 orang, 
secara bertahap.

Ade Irawan tetap berharap, semangat angket DPR itu tidak keburu menguap, 
seperti angket-angket sebelumnya.

Asrori S. Karni dan Arif Sujatmiko
[Nasional, Gatra Edisi Khusus Beredar Kamis, 25 Desember 2008] 
 
 
http://gatra.com/artikel.php?id=121568


 
http://media-klaten.blogspot.com/
 
 
 
salam
Abdul Rohim


      

Kirim email ke