Cendrawasih Pos
14 Januari 2009 10:24:46


Depag 'Bermain' dengan Dana Haji





Diduga Kutip Uang Jamaah Sejak 1992
JAKARTA-Dugaan adanya penyalahgunaan dana haji kembali mencuat ke permukaan. 
Kali ini, informasi itu diungkap oleh Majelis Pengurus Rabithah Haji Indonesia 
(MP RHI) yang menemukan data terkait kutipan ilegal pada setoran jamaah haji. 
Yakni, adanya komponen biaya yang digunakan untuk penyertaan saham Bank 
Muamalat Indonesia (BMI) dalam komponen biaya haji. ''Itu terjadi sejak 
keluarnya imbauan kepada jemaah haji sejak tahun 1992 hingga sekarang. Namun 
tidak jelas kemana dana itu sekarang,'' ungkap Ketua Umum MP RHI Ade Mafuddin. 
Data itu sudah dilaporkan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan 
Perwakilan Daerah (DPD), di ruang PAH III, Gedung B DPD di Jakarta,Senin (12/1) 
lalu.


Dalam data yang disajikan MP RHI terungkap, sejak tahun 1992 jamaah diimbau 
memiliki saham BMI dengan cara memotong langsung Uang Bekal Daerah sebesar Rp10 
ribu rupiah per orang. Imbauan tersebut disampaikan lewat surat Dirjen Bimas 
Islam dan Urusan Haji No.07/Bend/i/1993 tertanggal 11 Januari 1993. 


Disebutkan juga, pada 10 juni 1997dengan persetujuan Presiden RI atas surat 
Menteri Agama No. MA/312/1997, telah dilakukan pembelian terhadap saham BMI 
sebanyak 19.990.000 lembar. Dengan harga per satuan saham seribu rupiah maka 
diperkirakan dana yang dibelanjakan itu mencapai Rp 19 milyar. Sehingga, jika 
dikalkulasi secara kasar sejak 1992 maka peyertaan saham jamaah haji di BMI 
mencapai Rp 23 milyar rupiah.''Dalam perkembangan terakhir menyebutkan bahwa 
kini nilai penyertaan sudah mencapai Rp 32 miliar,'' ujar Ade.


Uniknya, jelas Ade, selama ini yang menikmati hasil deviden dari penyertaan 
saham tersebut bukanlah jamaah haji melainkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). 
Karena pemotongan itu dilakukan pada Uang Bekal Daerah maka dia pun meminta DPD 
menindaklanjuti laporan itu demi menemukan kebenaran.''Karena uang itu 
jelas-jelas hak jamaah haji dan harusnya disampaikan secara transparan,'' papar 
dia.


Terpisah, Komite Independen Pemantau Haji Indonesia (KIPHI) juga menyampaikan 
agar pemerintah merealisasikan komitmen mengembalikan kelebihan biaya 
penerbangan kepada jamaah. Itu dilakukan sebagai hasil rasionalisasi harga 
avtur yang turun menjelang musim haji lalu. 
Ketua KIPHI Hengky Hermansyah mengatakan, biaya perjalanan haji diumumkan pada 
bulan Juli dengan kenaikan rata-rata 500 persen dari harga sebelumnya. Itu 
dilakukan terkait kenaikan harga minyak dunia dari USD 70 per barel menjadi USD 
143 per barel. Namun, pada September 2008, harga minyak anjlok hingga menyentuh 
USD 73 per barel. ''Jadi rasionalnya pasti ada kelebihan dana dan itu hak 
sepenuhnya jamaah haji,'' ujar Hengky.


Artinya, kata dia, harus ada penyesuaian harga seperti yang dilakukan 
Departemen Perhubungan dengan membentuk tim Fuel Surcharge atau tim yang 
bertugas melakukan penyesuaian harga. ''Padahal kami memprediksi jika maskapai 
mengembalikan dana haji USD 500 per orang maka mereka tetap meraih 
keuntungan,'' papar dia.


Hal senada juga disampaikan lagi oleh Indonesian Corruption Watch (ICW). LSM 
antikorupsi itu bahkan telah merangkai komponen anggaran rasional versi mereka. 
Perhitungan ICW menyebutkan, sejak terjadinya penurunan harga minyak dunia 
(November-Desember 2008) menjadi 45 persen dari harga standar yang saat 
ditetapkan Depag, telah terjadi selisih keuntungan maskapai penerbangan sekitar 
USD 75,133 juta atau setara Rp 878 miliar.
Menurut Ade, kelebihan dana tersebut jika dikalkulasi maka rata-rata per jamaah 
bisa memperoleh Rp. 4,7 juta. Angka itu dengan range pengembalian yang 
bervariasi antara Rp 2,5 sampai Rp 6,8 juta. ''Plafon tertinggi dan terendah 
kelebihan biaya penerbangan haji antara Rp 2,5 juta untuk embarkasi Makasar 
sampai dengan Rp 6,8 juta untuk Banda Aceh per jamaah,'' tegasnya. (zu

Kirim email ke