http://www.sinarharapan.co.id/berita/0901/14/kesra02.html

Kebebasan Beragama Dilanggar Setiap Hari 


 
Jakarta - Tahun 2008 tampaknya menjadi tahun kelabu bagi kebebasan beragama dan 
berkeyakinan di Indonesia. Sebab, sepanjang tahun 2008 Setara Institute 
mencatat adanya 367 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan 265 peristiwa 
kebebasan berkeyakinan. Hal ini bisa diartikan bahwa hampir setiap hari terjadi 
pelanggaran.


"Peristiwa terbanyak terjadi pada bulan Juni (103 peristiwa-red). Bulan Juni 
adalah bulan ketika desakan terhadap Ahmadiyah mengalami eskalasi cukup tinggi, 
baik sebagai desakan terhadap pemerintah agar mengeluarkan Keputusan Presiden 
tentang pembubaran Ahmadiyah maupun dampak serius dari adanya Surat Keputusan 
Bersama (SKB) pembatasan Ahmadiyah," ungkap Ketua BP Setara Institute, 
Hendardi, yang ditemui SH di sela-sela laporan tahunan kondisi kebebasan 
beragama dan berkeyakinan 2008 di Jakarta, Selasa (13/1).


Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
(Komnas HAM) juga menyatakan telah menerima 120 laporan yang berkaitan tentang 
kebebasan beragama dan berkeyakinan sepanjang pemerintahan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono. Menurut Hendardi, dari 367 tindakan pelanggaran kebebasan 
beragama dan berkeyakinan itu, terdapat 188 pelanggaran yang melibatkan negara 
sebagai aktornya, baik melalui 99 tindakan aktif, maupun 89 tindakan pembiaran. 
"Organisasi masyarakat yang ekstrem kerap kali menjadi alat perusak kebebasan 
beragama dan berkeyakinan," tegasnya.


Pelanggaran tersebut paling banyak menimpa jemaat Ahmadiyah (238 tindakan 
pelanggaran) dengan tindakan intoleransi, represi negara, pembiaran negara dan 
tindakan kriminal warga negara atau kelompok masyarakat. "Hingga memasuki tahun 
2009, negara belum melakukan tindakan apa pun kecuali memperkarakan penyerangan 
1 Juni di Monas yang menjerat Rizieq Shihab dan Munarman." tambah Hendardi.


Laporan tersebut menunjukkan bahwa tingkat intoleransi, baik di masyarakat 
maupun aparat negara, semakin menguat, tetapi sebaliknya, toleransi semakin 
melemah. Indikator penguatan itu antara lain pembatasan aliran keagamaan dan 
penyebaran aktor yang semakin ekspansif. Jika pada tahun 2007 aktor pelaku 
tindakan kriminal memusat pada sejumlah ormas radikal, di tahun 2008 pelakunya 
semakin menyebar sebagai individu ataupun kelompok tanpa identitas yang secara 
sporadic melakukan tindakan kriminal dan intoleransi.


Untuk itu, Setara Institute menyarankan agar Presiden dan DPR segera melakukan 
perubahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang membatasi jaminan 
kebebasan beragama dan berkeyakinan. "Para pemeluk agama juga perlu 
memanfaatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai forum dialog dalam 
memecahkan masalah kebebasan beragama dan memperkuat iklim toleransi. 
Birokratisasi FKUB dalam memberikan pendirian rumah ibadah sepatutnya diberikan 
kembali kepada setiap pemeluk agama dan berkeyakinan, untuk bebas mendirikan 
rumah ibadah," tegas Hendardi. (heru guntoro)

Kirim email ke