Tawanan Itu Bernama ''Negara Palestina 

Seorang jurnalis dari Eropa sedang melintasi daerah pengungsian rakyat 
Palestina yang terbuat dari tenda-tenda sederhana. Malam mulai larut. Cuaca 
dingin membuat tubuh menggigil. 

Terdengar jerit tangis bayi dari arah salah satu kemah. Jurnalis itu mendatangi 
dan membuka pintu kemah. Tampak seorang balita menangis dalam buaian ibunya. 

Jurnalis tersebut bertanya, ''Mengapa anakmu menangis, apakah dia lapar, apakah 
dia ingin makanan?" 

Perempuan itu menjawab, ''Anakku memang lapar, dia tidak ingin makanan, dia 
menangis karena ingin sebuah negara!"

Cerita ironi itu diriwayatkan Abdul Wahab al-Masiri, seorang penulis dari 
Mesir, dalam bukunya Minal Intifdlah Ila Harb al-Tahrriyah al-Filasthniyah 
(Dari Perlawanan ke Perang Pembebasan Palestina) tentang keinginan rakyat 
Palestina terhadap negara Palestina yang berdaulat yang hingga kini belum 
terwujud. 

Negara Palestina dianggap tidak ada memang sangat aneh: karena segala perangkat 
untuk disebut negara sudah ada. Kita menjumpai orang yang memiliki kebangsaan 
Palestina, menggunakan paspor Palestina, dan Palestina sendiri memiliki dua 
wilayah: Tepi Barat dan Jalur Gaza. 

Di dunia internasional pun, Palestina memiliki perwakilan dan kedutaan di 
beberapa negara (termasuk di Indonesia) dan organisasi-organisasi tingkat dunia 
(PBB, OKI, dll).

Berkali-kali 

Proklamasi negara Palestina sebenarnya dilakukan berkali-kali. Misalnya, pada 
1948, ketika diproklamasikan negara Israel, Mufti Palestina Muhammad Amin 
al-Husaini juga mendeklarasikan negara Palestina dengan Jerusalem sebagai ibu 
kota. Namun, usaha itu gagal karena Palestina yang tergabung dalam sekutu Arab 
kalah perang lawan Israel. 

Pada 15 November 1988, tokoh-tokoh Palestina yang sedang mengungsi di Aljazair 
juga memproklamasikan Negara Palestina, namun negara yang berdaulat belum juga 
terwujud karena kurangnya pengakuan dari dunia internasional. 

Hingga datang kesepakatan Oslo 1993 yang masing-masing pihak Israel dan 
Palestina saling "mengakui" eksistensi masing-masing, namun Negara Palestina 
belum lahir, masih menjadi tawanan dalam kesepakatan itu. 

Selanjutnya, segala yang mewakili Palestina di tingkat nasional dan 
internasional dipresentasikan oleh otoritas nasional Palestina (al-sulthah 
al-wathaniyah al-filasthiniyah), yang posisinya seperti lembaga pemerintah 
dalam negara yang berdaulat. Di dalamnya ada parlemen, presiden, perdana 
menteri, dan kabinet. 

Putusan itu memang tidak adil, Palestina harus mengakui Israel sebagai negara, 
sementara Israel belum mengakui berdirinya Negara Palestina. Sebab, untuk 
kesepakatan berdirinya Negara Palestina, kedua belah pihak masih tidak sepakat 
untuk beberapa agenda yang sangat pelik: status kota Jerusalem, nasib pengungsi 
Palestina, dan permukiman Yahudi yang berdiri di wilayah Palestina. 

Artinya, Israel sebenarnya akan setuju Negara Palestina berdiri, namun dengan 
syarat-syarat yang tidak bisa diterima oleh pihak Palestina, misalnya, 
Jerusalem tetap wilayah Israel.

Sebaliknya, bagi Palestina, Jerusalem diklaim sebagai ibu kota negara yang di 
dalamnya berdiri Masjid Al-Aqsha -Palestina sebagai negara tidak memiliki 
kekuatan militer (demiliterisasi), dan pengungsi-pengungsi Palestina yang 
berjumlah jutaaan di negeri-negeri jiran tidak boleh kembali. 

Secara otomatis, Palestina menolak mentah-mentah proyeksi negara Palestina 
versi Israel tersebut. Sebab, dengan menyetujuinya, itu berarti akan berdiri 
Negara Palestina yang tidak memiliki kedaulatan penuh. 

Tergadaikan 

Hingga saat ini, Negara Palestina masih tergadaikan, baik oleh perundingan 
Israel-Palestina maupun konflik internal dalam Palestina sendiri antara Fatah 
dan Hamas. Dalam Pemilu Legislatif 2006, Hamas menang dan menggusur posisi 
Fatah di parlemen dan eksekutif. Bagi Fatah, naiknya Hamas itu bukan hanya 
merebut kekuasaan mereka, namun proses perundingan dan perdamaian dengan Israel 
akan berubah 180 derajat. 

Solusi ideal perundingan dengan Israel adalah sama-sama mengakui dua negara: 
Negara Israel dan Negara Palestina, sedangkan Hamas tidak akan pernah mengakui 
Negara Israel. 

Hal itu sama saja dengan membiarkan nasib Negara Palestina lari mundur ke 
belakang: kembali ke konflik bersenjata dengan Israel. Fakta lain, Iran, Syria, 
Hizbullah di Lebanon, dan Ikhwanul Muslimin di Mesir berada di balik sikap 
militan Hamas itu. 

Namun, fakta lain yang tidak bisa ditolak, semenjak wafatnya pemimpin sekaligus 
Presiden Palestina Fatah Yasser Arafat dan merebaknya korupsi di tubuh Fatah, 
di mata rakyat Palestina Fatah kehilangan popularitasnya. Inilah yang 
menciptakan konflik sampai sekarang sehingga dua wilayah Palestina: Jalur Gaza 
dan Tepi Barat jadi terpisah. Gaza -yang dulu basis Fatah-dikuasai Hamas, 
sedangkan Tepi Barat dikuasai Fatah.

Ke depan, berdirinya ''Negara Palestina" sewajibnya menjadi agenda nasional 
antara Fatah dan Hamas yang sedang bertikai. Persoalan sebenarnya terletak pada 
elite politik Palestina. Faktanya, rakyat Palestina sendiri tetap 
memprioritaskan berdirinya Negara Palestina. 

Hal itu bisa kita cermati dari hasil polling Jerusalem Media & Communication 
Center Maret 2007 bahwa 46,7 % rakyat setuju dengan berdirinya Negara Palestina 
yang berdampingan dengan Negara Israel. Sementara yang setuju dengan agenda 
Hamas (hanya ada satu negara Palestina dan Negara Israel dilenyapkan) hanya 
26,5 %. 

Di sisi lain, polling yang dilakukan Market Watch di Israel Juli 2007, rakyat 
Israel juga setuju berdirinya dua negara: Israel dan Palestina yang 
berdampingan dan sama-sama berdaulat dengan jumlah 74 %.

Sebaliknya, yang bersikap keras dalam satu negara hanya 14 %. Meskipun dalam 
hasil polling itu ada catatan soal kepercayaan rakyat Israel terhadap hasil 
kesepakatan itu hanya 62 %.

Mohamad Guntur Romli, analis politik di Timur Tengah, studi di Mesir 1998-2004 

 http://jawapos.com/
http://media-klaten.blogspot.com/
 
 
 
salam
Abdul Rohim


      

Kirim email ke