Jawa Pos
 Minggu, 18 Januari 2009 ] 

Hamas Tolak Gencatan Senjata 
Hanya Taktik Licik Israel Kuasai Gaza 


JERUSALEM - Babak baru konflik di Gaza dimulai Sabtu (17/1) malam waktu 
setempat. Kabinet keamanan Perdana Menteri Israel Ehud Olmert pada pertemuan 
tadi malam mendukung usul gencatan senjata sepihak bahwa Israel akan 
menghentikan penembakan setelah ofensif tiga pekan meski tanpa kesepakatan 
timbal balik dari Hamas. 

Dalam ketentuan-ketentuan yang disepakati secara bulat itu, pasukan Israel akan 
tetap berada di wilayah Gaza selama kurun waktu yang tidak dijelaskan. 
''Kabinet Israel memberikan suara yang mendukung gencatan senjata sepihak 
setelah penandatanganan memorandum di Washington dan kemajuan berarti yang 
dicapai di Kairo,'' kata seorang pejabat Israel yang tidak bersedia disebutkan 
namanya kepada AFP tadi malam. ''Pasukan Israel akan tetap berada di Gaza 
setelah gencatan senjata sepihak diberlakukan,'' lanjutnya. 

Terobosan itu dicapai setelah Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Livni 
menandatangani sebuah perjanjian di Washington dengan Menlu AS Condoleezza Rice 
pada Jumat (16/1). Dalam perjanjian itu, AS setuju meningkatkan pengawasan 
untuk mencegah penyelundupan senjata ke Gaza. Menlu Tzipi Livni mengatakan, 
Israel akan mengabaikan gencatan senjata jika Hamas terus menembakkan roket. 
Sedangkan Menlu AS Condoleezaa Rice mengatakan, dirinya berharap agar langkah 
itu bisa membuat Gaza ''tidak lagi digunakan sebagai landasan penembakan'' 
untuk menyerang Israel. 

Juru Bicara Pemerintah Israel Mark Regev kepada BBC mengatakan bahwa, 
tampaknya, ada dasar untuk mengumumkan gencatan senjata. ''Israel sudah 
mencapai tujuan yang diinginkan sehingga gencatan senjata bisa diterapkan,'' 
ujarnya. 

Namun, keputusan kabinet Israel itu tidak menjamin konflik di Gaza berakhir. 
Pejabat Hamas Usama Hemdan mengatakan bahwa pihaknya akan melawan jika Israel 
meminta gencatan senjata unilateral di Gaza.''Gencatan senjata unilateral ini 
tidak bisa memberikan kepastian kapan Israel menarik pasukannya. Sepanjang 
Israel masih berada di Gaza, kami (Hamas, Red) akan melawan dan melakukan 
konfrontasi,'' tegasnya. Hemdan mengatakan, proposal Israel soal gencatan 
senjata unilateral hanya akal-akalan negara Zionis itu untuk mementahkan 
proposal Mesir dan menduduki Gaza.

Salah satu pemimpin Hamas Khaled Meshaal mengatakan, kelompoknya tidak akan 
menerima persyaratan Israel untuk menciptakan gencatan senjata. 

''Meski Gaza dihancurkan, saya tegaskan, kami tidak akan menerima syarat apa 
pun dari Israel untuk gencatan senjata,'' ujarnya di Doha, Qatar, kemarin. 

Sementara itu, para pemimpin Hamas telah kembali ke Kairo untuk melakukan 
perundingan lanjutan. Mereka berkeras, kesepakatan gencatan senjata harus 
dibentuk jika pasukan Israel ditarik dari Gaza dalam waktu seminggu dan blokade 
ke Jalur Gaza dihentikan. Para diplomat negara Barat mengatakan, traktat yang 
mengarah ke perdamaian bisa ditandatangani di Kairo akhir minggu ini oleh 
Perdana Menteri Israel Ehud Olmert, Presiden Otorita Palestina Mahmoud Abbas, 
dan Presiden Mesir Hosni Mubarak. 

Sementara itu, pesawat tempur Israel menghujani wilayah Gaza Selatan dengan bom 
sebelum subuh kemarin. Pada saat yang sama, tank-tank Israel memuntahkan 
tembakan mortir dan menewaskan enam warga Palestina di satu sekolah milik 
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Jalur Gaza Utara Sabtu siang.

Para petugas medis mengatakan, seorang wanita dan seorang anak tewas ketika 
mortir pertama menghantam sekolah yang dikelola Badan Pekerja dan Bantuan PBB, 
yang menjadi tempat bagi 4.500 warga Gaza berlindung dari pertempuran.

Dua Negara Bekukan Hubungan dengan Israel 

Dua lagi negara membekukan hubungan dengan Israel sebagai protes atas serangan 
di Jalur Gaza. Kedua negara tersebut adalah Qatar dan Mauritania.

Perdana Menteri Qatar Sheik Hamad bin Jassem Al Thani menyatakan, Qatar memang 
tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, namun menjalin hubungan di 
tingkat lebih rendah. Sehingga misi dagang Israel diizinkan beroperasi di 
Qatar. Qatar juga menerima para pemimpin Israel dalam konferensi-konferensi.

Dikatakan Hamad, misi dagang Israel di Qatar punya waktu sekitar sepekan untuk 
pergi dari negara tersebut. "Kami akan memberitahu kantor misi dagang Israel 
bahwa keberadaan mereka di sini tidak diinginkan sampai situasi membaik dan ada 
peluang lebih baik untuk perdamaian," kata Hamad yang juga Menteri Luar Negeri 
Qatar kepada wartawan di Doha, Qatar, kemarin.

Mauritania juga mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel. Hal 
itu disampaikan Mauritania dalam pertemuan Liga Arab yang berlangsung di Doha. 
"Republik Islam Mauritania memutuskan menarik duta besarnya mulai Senin 
(19/1)," pernyataan resmi pemerintah Mauritania.

SBY: Lampaui Batas 

Dari tanah air dilaporkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai 
bahwa dunia internasional tidak dapat lagi membiarkan kekejaman Israel di Jalur 
Gaza yang telah menewaskan lebih dari 1.000 warga Palestina berlanjut. ''Saat 
ini sedang terjadi tragedi kemanusiaan yang tidak pernah terbayangkan, ... 
sudah melampaui batas, sebuah tragedi yang tidak mungkin umat sedunia 
membiarkan,'' kata Presiden SBY di Hotel Bidakara, Jakarta, kemarin, menanggapi 
agresi yang berlangsung sejak 27 Desember 2008 tersebut.

Lebih lanjut, presiden mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambatnya Dewan 
Keamanan PBB dalam mengeluarkan Resolusi No 1860 dan pengabaian resolusi itu 
oleh Israel. 

Sidang Darurat Majelis Umum PBB kemarin hampir secara bulat memberikan suara 
untuk mendesak ''penghormatan penuh'' Resolusi Dewan Keamanan No 1860 yang 
menyerukan suatu gencatan senjata segera, bertahan lama, dan sepenuhnya 
dipatuhi. Terutama penarikan seluruh pasukan Israel dari Jalur Gaza. Resolusi 
lembaga tertinggi PBB yang beranggota 190 negara itu diadopsi melalui 
perdebatan berjam-jam dengan suara 142 menerima, enam menolak, dan sisanya 
abstein. 

Pemerintah Indonesia secara mengejutkan bersikap abstain dalam pemungutan suara 
proses adopsi resolusi kemarin. "Indonesia memilih abstain karena posisi 
prinsip Indonesia bahwa resolusi itu tidak cukup keras mengecam Israel atas 
serangan kejinya ke Gaza," jelas Juru bicara Departemen Luar Negeri Teuku 
Faizasyah di Jakarta, mengenai posisi Indonesia tersebut.(Rtr/BBC/kim)

Kirim email ke