Harifin A. Tumpa:
Kebebasan Pers Harus Dijamin

MELALUI proses yang ringkas, Harifin A. Tumpa terpilih sebagai Ketua Mahkamah 
Agung—menggantikan Bagir Manan yang pensiun. Dalam pemilihan pada 15 Desember 
tahun lalu itu, ia didukung 36 dari 43 hakim agung, mengalahkan lima kandidat 
lainnya. Sarjana hukum lulusan Universitas Hasanuddin ini masuk gelanggang 
ketika pro-kontra perpanjangan usia hakim agung hingga 70 tahun memuncak, tak 
lama setelah Dewan Perwakilan Rakyat meloloskan revisi Undang-Undang No. 5/2004 
tentang Mahkamah Agung, pertengahan Desember lalu. 
Dua pekan setelah itu, ketika membacakan sumpah enam hakim agung baru, Harifin 
terjatuh karena kram kaki: ia terpaksa melanjutkan pelantikan dengan duduk di 
kursi. Jatuhnya Wakil Ketua Non-Yudisial Mahkamah Agung itu lalu dikaitkan 
dengan umurnya yang sebentar lagi memasuki 67 tahun. 
Ayah tiga anak yang sudah berkarier 46 tahun di pengadilan itu menangkis. ”Saya 
kram karena asam urat,” katanya kepada Tempo pekan lalu. ”Jangankan berdiri 
lama, tidur saja bisa kram.” Arif Kuswardono, Anne Handayani, dan Ramidi dari 
Tempo mewawancarai Harifin, yang didampingi sejumlah stafnya, di kantor 
lamanya, lantai dua Gedung Mahkamah Agung di Jalan Medan Merdeka Utara, 
Jakarta. 
Anda sudah disorot sejak menjelang pemilihan kemarin.… 

Ketika saya ditunjuk teman-teman dan menyatakan siap, saya juga harus siap 
dengan segala risikonya. Siap dihujat, dikritik, atau menghadapi kekerasan 
fisik. Tapi tidak ada yang pernah mencoba meneror saya.…
Akan seperti apa Mahkamah Agung di bawah kepemimpinan Anda? 

Mahkamah tidak bisa disamakan dengan lembaga politik atau kabinet, yang 
memiliki target kerja seratus hari atau tiga bulan. Mahkamah menjalankan sistem 
dengan mengacu tugas pokoknya, yaitu memeriksa dan mengadili perkara yang 
diajukan kepadanya. Ke depan, kami punya prioritas. Pertama, mendorong hakim 
agung lebih produktif. Sebab, jumlah hakim agung makin terbatas. Kedua, 
meningkatkan transparansi. Terakhir, menjaga agar para hakim agung punya 
kesatuan pendapat terhadap suatu masalah hukum. Ini untuk menjaga kualitas 
putusan.

 
Bukannya hakim diizinkan berbeda pendapat, dalam bentuk dissenting opinion? 

Begini, ada hakim agung yang berpendapat hukuman terpidana satu tahun penjara 
itu bisa diganti dengan hukuman percobaan, tapi ada hakim agung lain yang 
berpendapat sebaliknya. Ini terutama menyangkut perkara korupsi dan pembalakan 
hutan. Kami sudah melakukan pelatihan hakim pengadilan negeri dalam hal 
penanganan dua perkara itu. Harapan kami, ini bisa dilakukan juga di tingkat 
hakim agung.
Anda dihadapkan pada soal tunggakan perkara yang klasik. Apa pemecahannya? 

Saat ini kami masih kekurangan tenaga hakim agung. Dari jumlah 51, yang terisi 
hanya 43 orang. Delapan bulan lalu, beberapa hakim agung pensiun. Sekarang akan 
menyusul sekitar 14 hakim agung lagi. Ini sangat mempengaruhi kinerja memutus 
perkara. Dalam satu hari, rata-rata satu hakim agung bisa membuat tiga putusan. 
Normalnya, sebulan bisa diputus 1.200 perkara. Saat ini, perkara yang diputus 
hanya 700-800 per bulan. 
Bukannya Mahkamah bisa mengusulkan hakim agung baru untuk menutupi kekurangan? 

Kami masih kekurangan delapan hakim agung. Kemarin, yang diajukan dari hasil 
seleksi oleh Komisi Yudisial, hanya enam calon. Itu hanya untuk mengisi 
kekosongan jabatan dua hakim agung (tiga calon untuk satu posisi hakim 
agung—Red.). Padahal, tahun lalu kami mengajukan kepada Komisi 44 orang dari 
jalur hakim karier. Saya tidak tahu dari jalur nonkarier. Harapan kami, hakim 
agung yang tinggal sedikit ini bisa makin produktif.
Hanya itu cara Anda mendinamisasi kinerja Mahkamah? 

Pada 2004 ada tunggakan perkara 20 ribu lebih. Setelah empat tahun, tunggakan 
itu tinggal 8.500. Pada 2007 saja, dalam waktu sekitar lima bulan kami memutus 
lebih dari 15 ribu kasus. Tapi tahun itu ada 9.500 perkara baru yang masuk. 
Pada 2008, perkara yang masuk meningkat menjadi 11.500. Yang bisa diputus 
hingga Desember lalu 13.500 perkara. Tunggakan perkara tidak bisa nol, karena 
tiap tahun bertambah perkara baru. Apalagi beberapa hakim agung pensiun, 
produktivitasnya jadi menurun. Ke depan, kami akan membuat kriteria kapan suatu 
perkara dikatakan tertunggak atau backlock. Di Australia, perkara dikatakan 
tertunggak bila selama 18 bulan tak diputus. Di Mahkamah Agung kami 
memperkirakan, barangkali satu setengah sampai dua tahun.

 
Menyangkut biaya perkara, mengapa kemarin Mahkamah menolak diaudit oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan? 

Dulu, menurut Undang-Undang Mahkamah Agung, ada dua macam biaya perkara, yaitu 
biaya proses dan biaya kepaniteraan. Biaya kepaniteraan itu hak negara, 
sedangkan biaya proses, yang ditanggung pihak yang beperkara, digunakan untuk 
membiayai perkara yang sedang diajukan ke lembaga peradilan. Ke depan, Mahkamah 
harus terbuka, siap diperiksa, terutama mengenai biaya perkara, karena ini hak 
publik.
Selama ini, bagaimana pengelolaan keuangan biaya perkara? 

Setelah satu perkara diputus, ditentukan siapa yang diwajibkan membayar biaya 
perkara. Itu diperinci dan bisa dilihat dalam berkas putusan. Kami punya 
pembukuan, lengkap dengan bukti penerimaan dan pengeluaran. Setiap tahun kami 
juga melakukan audit internal. Memang, dari 800 pengadilan negeri, tidak semua 
bisa diaudit Mahkamah. Tapi, yang jelas, pengadilan tingkat banding itu tiap 
tahun melakukan pemeriksaan.
Siapa yang berwenang menentukan besarnya biaya perkara? 

Masing-masing pengadilan. Biaya pengadilan yang satu dengan yang lain itu 
berbeda, misalnya di Jakarta dengan di Jayapura. Di Jayapura, transportasi 
antarkecamatan saja terkadang harus dengan pesawat terbang. Agar tidak 
membingungkan masyarakat antarlingkungan pengadilan, antara pengadilan agama, 
tata usaha, dan pengadilan negeri, ditentukan standarnya. Mereka berkoordinasi 
menentukan jumlah pungutan dihitung berdasar jarak tempuh, misalnya lima 
kilometer, sepuluh kilometer, dan seterusnya. Kalau di kasasi dan peninjauan 
kembali, karena saat ini kami tidak punya aturan pembatasan perkara, kami 
memberi angka agak tinggi. Maksudnya, agar pihak yang beperkara tidak menempuh 
upaya hukum tingkat itu. Sebagian uang itu kami pakai untuk membiayai perkara 
yang tidak ada anggarannya.
Bagaimana pengelolaan yang akan dikembangkan?

 

Setelah ada Undang-Undang Mahkamah Agung yang baru, jelas dikatakan komponen 
biaya perkara ada dua, maka Badan Pemeriksa Keuangan bisa memeriksa. Kami malah 
senang, karena Mahkamah akan terbantu mencegah penyimpangan. Hanya, 
undang-undang baru mulai berlaku 1 Januari, jadi uang yang ada sejak 2008 akan 
diakumulasi dengan biaya perkara tahun depannya. Itu saja yang akan diaudit. 
Sehari setelah pemilihan Ketua Mahkamah, pada 16 Desember lalu, kami 
mengumpulkan ketua pengadilan tinggi dan meminta mereka memberi tahu para ketua 
pengadilan agar siap diaudit. Semua peradilan—terutama pengadilan agama, 
pengadilan negeri, dan tata usaha, yang memungut biaya perkara itu—hanya boleh 
membuka dua rekening. Rekening menyangkut uang negara dan biaya perkara saja. 
Sekarang, Departemen Keuangan mewajibkan melaporkan rekening. Jadi, sekarang, 
uang eksekusi pun masuknya ke rekening biaya perkara. Dulu Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat itu punya tujuh rekening menyangkut
 biaya perkara, biaya eksekusi, uang titipan, macam-macam.
Apakah hubungan dengan Komisi Yudisial akan diperbaiki juga pada masa Anda? 

Mahkamah berharap Undang-Undang Komisi Yudisial bisa selesai, sehingga 
kewenangan masing-masing bisa jelas. Sebab, dalam undang-undang lama ada 
perbedaan penafsiran antara kami dan Komisi. Kemarin, Komisi Yudisial dan 
Mahkamah Agung setuju membentuk tim kecil untuk merumuskan masalah yang menjadi 
tanggung jawab bersama. Undang-Undang Komisi menyatakan, dalam tiga bulan kode 
etik hakim, yang disusun Mahkamah dan Komisi, harus sudah selesai.
Anda mengeluarkan surat edaran tentang kewajiban saksi ahli dari Dewan Pers 
dalam perkara pers. Apa pertimbangannya? 

Kebebasan pers itu harus dijamin. Sebab, dengan kebebasan pers, demokrasi akan 
tumbuh dan berkembang dengan baik serta kondusif. Karena itu kami berharap para 
hakim di daerah mulai menggunakan Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers dalam 
setiap perkara pers. Saya teken surat edaran itu sesudah saya jatuh... (tertawa 
kecil). Saya minta, bila ada delik pers atau sengketa pers, hakim diminta 
mendengarkan saksi ahli dari Dewan Pers. Anggota Dewan Pers paling mengetahui 
teori dan praktek berkaitan dengan Undang-Undang Pers dan kebebasan pers. Jadi, 
mereka harus dianggap paling kompeten.

 
Bukannya surat edaran itu tidak mengikat hakim, bahkan tidak ada sanksi bagi 
hakim yang mengabaikannya? 

Surat itu sifatnya petunjuk, sehingga tidak ada sanksi. Tapi harus dilaksanakan 
oleh pengadilan tingkat bawah. Biasanya, surat yang dikeluarkan Mahkamah pasti 
dipatuhi. Mahkamah memang tidak bisa mengikat hakim. Hakim itu independen, 
mempunyai kebebasan memutus perkara. Tetapi, yang diupayakan Mahkamah adalah 
membuat putusan-putusan yang akan bisa jadi patokan atau yurisprudensi yang 
akan dilihat hakim di bawahnya. Seperti beberapa kasus perdata Tempo, juga 
kasus pers lainnya.
Artinya, Mahkamah bisa sepakat bahwa Undang-Undang Pers merupakan lex 
spesialis? 

Mahkamah berpendapat bahwa Undang-Undang Pers merupakan undang-undang yang 
prima. Artinya, harus didahulukan. Tapi tidak bisa dikatakan lex spesialis, 
karena yang bisa dikatakan lex spesialis bila dalam undang-undang itu ada 
sanksi pidananya. Sedangkan dalam Undang-Undang Pers yang sekarang sanksi 
pidana itu tidak ada. Makanya, dalam beberapa pertemuan saya dengan organisasi 
wartawan, saya minta agar Undang-Undang Pers direvisi, sehingga tidak terjadi 
polemik berkepanjangan. Revisi ini, artinya, semua yang menyangkut pers diatur 
di situ. Ada ketentuan pidana juga, menyangkut mereka yang merasa dirugikan 
bila terjadi penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam ketentuan pidana itu 
harus diatur kapan dan tahapan apa yang harus dilalui sebelum seseorang menjadi 
terdakwa kasus pidana pers. Kalau itu diatur terperinci, tidak hanya akan 
membantu pers, tapi juga hakim. Misalnya, seseorang tidak dapat diajukan 
sebelum dia menggunakan hak jawab.
Menurut Anda, usia hakim agung itu memang perlu sampai 70 tahun? 

Hakim agung itu tugas utamanya bukan melakukan pekerjaan fisik, sehingga selama 
mampu berpikir jernih, menganalisis persoalan hukum, usia bukan masalah bagi 
hakim agung. Kalau usia jadi masalah, apakah mereka yang lebih muda bisa lebih 
produktif daripada hakim yang sudah tua? Dalam praktek, bandingkan saja hakim 
yang baru masuk, masih muda, dengan hakim yang telah lima atau tujuh tahun di 
sini. Pasti yang lebih lama produktivitasnya jauh lebih tinggi. Makin panjang 
pengalaman seorang hakim agung, semakin cepat dia membuat putusan.

 
Tapi, membaca ribuan berkas perkara itu cukup menguras stamina juga.… 

Memang, ya. Artinya, kemampuan berpikir itu didukung oleh fisik. Tapi, kan 
fisik di sini bukan berarti harus berlari sekian ratus meter? Kalau dia 
memelihara kesehatan tubuh, masih bisa melakukan aktivitasnya sendiri, membaca 
dan berpikirnya bagus, saya kira itu tidak masalah.
Mahkamah dinilai jarang melakukan terobosan, terutama dalam hukum acara. Untuk 
meningkatkan kualitas putusan, apakah kelak Anda mengizinkan pemeriksaan ulang 
saksi dalam perkara kasasi? 

Saksi itu untuk pemeriksaan tingkat pertama dan banding. Kalau di tingkat 
kasasi, tidak ada lagi pemeriksaan saksi. Kasasi hanya memeriksa apakah 
keputusan itu menyalahi hukum atau tidak. Kalau menyalahi hukum material atau 
acara, ya..., putusan itu dibatalkan.
Dalam kasus Munir, banyak saksi tersumpah yang menarik kesaksiannya. Bukannya 
ini mengancam kepastian hukum? Apakah bisa di kasasi mereka diperiksa ulang? 

Di undang-undang memang bisa seperti itu. Syaratnya, bila keputusan itu sudah 
salah menurut hukum. Jadi, harus diputus dulu, salah menurut hukum atau tidak. 
Tapi, bukan Mahkamah yang akan memeriksa saksi, melainkan memutus pengadilan 
negeri tertentu untuk memeriksa ulang saksi. Hal seperti itu memang belum 
pernah terjadi, kecuali pada kasus pemilihan kepala daerah. 
Bagaimana menyangkut peninjauan kembali yang bisa diajukan berkali-kali? Apa 
hal itu masih dibolehkan? 

Dalam perkara peninjauan kembali, acaranya berbeda. Peninjauan kembali 
dilakukan jika ada kekeliruan hakim atau ada bukti baru. Jadi, tidak lagi 
berbicara mengenai penerapan hukum. Kadang soalnya sepele. Misalnya, hakim 
kasasi menyatakan permohonan kasasi itu sudah lewat waktu, padahal ketika 
diperiksa ternyata tidak lewat tenggang waktu. Aturan peninjauan kembali hanya 
satu kali. Kalau lebih dari itu, berarti melanggar undang-undang. Nanti akan 
kami terbitkan surat edaran agar tidak terjadi hal seperti itu.

 



DR HARIFIN A. TUMPA SH, MH 
Tempat/ tanggal lahir: Soppeng, Sulawesi Selatan, 23 Februari 1942 
Pendidikan: 


Sekolah Hakim dan Jaksa, Makassar, 1963 
Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 1973 
Postgraduate, Universitas Leiden, Belanda, 1987 
Magister Hukum, Universitas Krisnadwipayana, 2000 
Doktor Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2005 
Jabatan: 

Hakim Pengadilan Negeri Takalar, Sulawesi Selatan, 1969 
Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, 1989-1994 
Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, 1994-1997 
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, 2002 
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, 2003 
Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, 2004 
Hakim Agung, 2004 
Wakil Ketua Mahkamah Agung Yudisial dan Non-Yudisial, 2007-2009 
Ketua Mahkamah Agung, 2009-sekarang
http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2009/02/02/WAW/mbm.20090202.WAW129419.id.html

 
http://media-klaten.blogspot.com/
 
 
 
salam
Abdul Rohim


      

Kirim email ke