Guru Dipimpin Orang Luar Kandang 

Oleh Slamet Hariyanto * 

Statemen menarik dilontarkan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik 
Indonesia (PB PGRI) Sulistyo tentang mengapa pendidikan di Indonesia tidak 
kunjung maju. Salah satu penyebabnya adalah banyak kepala dinas pendidikan 
(Kadispendik) di tingkat kabupaten/kota tidak kapabel di bidangnya. Sulistyo, 
didampingi Mendiknas Bambang Sudibyo, menyampaikan laporan itu kepada Presiden 
SBY pada 20 Januari 2009 silam (Jawa Pos, 21 Januari 2009). 

Temuan PGRI, terdapat 50 persen dispendik kabupaten/kota di Indonesia dipimpin 
pejabat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai untuk 
menduduki jabatan tersebut. Ikhwal penempatan Kadispendik yang tidak kapabel 
tersebut karena pejabat yang bersangkutan mendapat imbalan jasa setelah menjadi 
tim sukses pilkada. 

Sulistyo juga menduga bahwa saat ini jabatan Kadispendik banyak diminati 
birokrat dari dinas lain. Padahal, dulu jabatan itu tidak banyak diminati 
kecuali dari kalangan "orang dalam" sendiri. Naiknya minat jadi Kadispendik itu 
diduga terkait besarnya anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD sesuai 
amanat konstitusi. 

Dampak Politik Pilkada 

Kita respek dengan sikap kritis kalangan guru menyoroti kinerja birokrasi di 
daerah. Mereka enggan dipimpin "orang luar" yang menduduki jabatan Kadispendik. 
Penolakan itu karena faktor profesionalitas. Ada ajaran yang dipegang teguh 
oleh para guru. Yakni, barang siapa menyerahkan pekerjaan kepada yang bukan 
ahlinya, tunggulah saat kehancuran. 

Sikap kalangan guru seperti yang disuarakan PGRI itu menohok ranah politik 
seputar pilkada. Sebagai sebuah proses politik, pilkada langsung dipilih oleh 
rakyat, membutuhkan kinerja politik pula. Pasangan calon kepala daerah pasti 
butuh tim sukses.

 

UU No 22/2004 tentang Pemda dan PP No 6/2005 sudah mengatur keberadaan tim 
sukses. Bahkan, keberadaan tim sukses yang resminya disebut tim pemenangan 
pasangan calon, wajib dilaporkan kepada KPUD setempat. 

Tim ini secara formal jumlah personelnya terbatas sesuai tingkatan pilkada. 
Jika pilkada tingkat provinsi, tim pemenangan itu pun hanya berada di tingkat 
provinsi yang dilaporkan kepada KPU Provinsi. Demikian pula dengan pilkada 
kabupaten/kota. 

Sedangkan struktur tim pemenangan sampai ke tingkat bawah, merupakan jaringan 
internal parpol pengusung/pasangan calon yang bersangkutan. Tim pemenangan yang 
tidak resmi pasti jumlahnya lebih banyak lagi. 

PNS memang dilarang menjadi tim pemenangan pilkada. Tentu yang dimaksud adalah 
tim pemenangan resmi. Secara hukum, sulit dipantau jika ada PNS yang menjadi 
tim pemenangan tidak resmi yang biasa disebut tim sukses itu. Meski secara 
politis mudah dipantau kalau ada PNS yang menjadi tim sukses. 

Apakah gejala PNS menjadi tim sukses itu hanya muncul saat pilkada setelah 
berlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 saja? Ternyata tidak demikian kenyataannya. 
Saat pelaksanaan pilkada hanya dipilih oleh anggota DPRD seperti diatur dalam 
UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, juga ada PNS yang jadi tim 
sukses. 

Siapa saja PNS yang terlibat dalam tim sukses pilkada? Mereka bisa berasal dari 
birokrat mana saja, tanpa kecuali birokrat dari unsur dinas pendidikan.. 
Bahkan, guru-guru juga menjadi tenaga potensial untuk dijadikan tim sukses para 
calon kepala daerah. 

Dalam kacamata politik, bila jagonya menang pilkada, wajar saja mantan tim 
suksesnya mendapat imbalan. Imbalan yang paling menarik bagi tim sukses dari 
kalangan PNS tentu jabatan di birokrasi pemerintah daerah. 

Untuk menduduki jabatan kepala dinas, sudah ada kriteria pangkat dan golongan 
dalam lingkup PNS. Mekanisme pengangkatannya harus sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. Sayangnya, tidak ada aturan baku mengenai 
jabatan yang orangnya berasal dari lintas sektoral.

 

Dengan demikian, kepala daerah bisa menggunakan wewenangnya untuk mengangkat 
pejabat menjadi kepala dinas. Termasuk mengangkat Kadispendik dari PNS yang 
sebelumnya bertugas di dinas lain. 

Kasus ini yang disoroti PGRI karena berdasarkan temuannya, ada Kadispendik yang 
dijabat "orang luar" Dispendik. Mereka ada yang berasal dari dinas tata kota, 
dinas pertamanan dan pemakaman. Penempatan "orang luar" menjadi Kadispendik ini 
mengurangi hak "orang dalam" di Dispendik. Jabatan Kadispendik merupakan puncak 
karir birokrasi bagi para guru. 

Amanat Konstitusi 

Sorotan tajam dari PGRI terkait permainan politik kepala daerah yang 
menempatkan mantan tim suksesnya menjadi Kadispendik harus dimaknai bahwa guru 
menolak kavlingannya direbut orang lain. Bahkan, lebih jauh bisa dibaca bahwa 
guru menolak dipimpin orang lain di luar korp mereka sendiri. 

Ke depan, sangat bagus bila PGRI merilis temuan selengkapnya yang menyangkut 
karir guru di lingkungan pemerintah daerah. PGRI sudah membeberkan temuannya, 
ada 50 persen Kadispendik yang bukan dari kalangan guru atau birokrat karir di 
dispendik. 

Tentu akan lebih lengkap bila PGRI membeberkan berapa persen orang dispendik 
atau guru yang menjadi kepala dinas di luar dispendik. Apakah keberadaan guru 
di "luar kandang" ini akan dipersoalkan juga oleh PGRI? 

Terkait dugaan PGRI tentang penunjukan Kadispendik dari mantan tim sukses 
pilkada karena motif besarnya anggaran 20 persen dari APBN dan APBD, perlu ada 
langkah kongkret. Anggaran pendidikan 20 persen dari APBN dan APBD adalah 
amanat konstitusi sebagaimana tertuang dalam pasal 31 ayat (4) UUD 1945 hasil 
amandemen. 

Jadi, sikap PGRI itu harus ditindaklanjuti dalam bentuk pengawasan para guru 
terhadap pelaksanaan anggaran pendidikan yang dipatok 20 persen dari APBN dan 
APBD tersebut. 

Para guru yang tergabung dalam wadah PGRI benar-benar diharapkan bisa menjadi 
pengawas agar tidak terjadi korupsi anggaran pendidikan di lingkungan 
Dispendik. Apalagi, bila motif korupsinya dilakukan karena Kadispendik ingin 
membantu kepala daerah agar "balik modal" terhadap biaya politik selama pilkada.

 

* Slamet Hariyanto, mahasiswa S-2 Ilmu Hukum Universitas Airlangga 
 
http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=50247
http://media-klaten.blogspot.com/
 
 
 
salam
Abdul Rohim


      

Kirim email ke