Quote:
"..
Dalam pandangan fraksi-fraksi, empat dari sepuluh fraksi menolak penggunaan
hak angket terhadap kasus BLBI/KLBI. Keempat fraksi tersebut adalah Fraksi
Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.
.."

Perjalanan pembahasan BLBI sempat mencapat titik puncak sewaktu diusulkan
dijadikan
hak angket (spt BBM). Namun sayangnya DIKANDASKAN/DIGAGALKAN oleh 4 partai
peraih
suara besar di pemilu 2004.. --> penguasa de facto & de jure DPR RI..

*Sikap/tindakan" mereka suka-tidak suka menjadi indikator baik
buruknya  kualitas DPR RI!!*

Kalau golkar, pd, pks menolak hak angket blbi, rasanya gak aneh.. lah wong
mereka" juga
mendukung kenaikan harga BBM koq.. secara sederhana kita melihat posisi
mereka yang
menyengsarakan/tidak memperjuangkan kepentingan rakyat.. IMHO, yang agak
aneh malah
pdip, koq bisa"nya menolak hak angket BLBI.. Aya naon iyeu?

"..
Sementara itu, enam fraksi lain yang mendukung penggunaan hak angket
BLBI/KLBI adalah
Fraksi Partai Amanat Nasional, Kebangkitan Bangsa, Damai Sejahtera, Bintang
Pelopor
Demokrasi, Bintang Reformasi, dan Fraksi Persatuan Pembangunan.
.."

Dalam artikel lain soal kenaikan harga BBM:

"..
http://majalah.tempointeraktif.com/id/email/2005/03/28/NAS/mbm.20050328.NAS108320.id.html
Berbelok
di Tikungan AkhirBuntutnya dapat diduga. Dalam rapat paripurna DPR, sikap
parlemen melunak. Dalam *voting
*terbuka, 269 anggota DPR dari enam fraksi, termasuk *Fraksi PKS dan Fraksi
PPP*, menyetujui
kenaikan harga minyak. Pemerintah hanya diminta melakukan "penyesuaian"
anggaran dan
mengganti asumsi besaran subsidi BBM lewat APBN Perubahan. Kemenangan telak
kubu
pemerintah itu tak tertahan akibat *Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi
Kebangkitan Bangsa, *
yang berkukuh menolak kenaikan harga bensin, *memboikot voting dalam rapat
paripurna. *
..
Memang tak semua lobi politik SBY menuai hasil. Partai Amanat Nasional
(PAN), misalnya,
berkukuh dengan sikap penolakan atas kenaikan harga BBM. Meski mengirim
Menteri
Perhubungan Hatta Radjasa, yang juga Sekjen PAN, pemerintah tak berhasil
mengubah
sikap partai tersebut. Padahal, Hatta Radjasa konon mengusung proposal
kenaikan harga
bahan bakar langsung ke Ketua Umum PAN Amien Rais. Tapi Amien sudah
mengambil
keputusan bulat. Hingga detik-detik terakhir *voting*, Amien bahkan
mengontrol secara ketat
sikap Fraksi PAN. "Pemerintah tak bisa menaikkan harga BBM. Soalnya, harga
produksi
minyak kita tak transparan," Amien Rais menegaskan.

Sikap keras Amien Rais berimbas ke Senayan. Fraksi PAN memilih opsi yang
menolak
kenaikan harga BBM dengan membahas ulang lewat komisi-komisi DPR. *Sayangnya,

meski mendapat aplaus panjang dari mahasiswa yang berada di
balkon ruang rapat paripurna, 53 anggota Fraksi PAN tak mampu
membendung arus. *Kata Ketua Fraksi PAN, Abdillah Toha, "Yang penting publik

tahu bahwa PAN membela kepentingan rakyat."
.."
Sayangnya PDIP & PKB malah memboikot dan bukannya ikut voting menolak
kenaikan
harga BBM.. Sehingga tidak diketahui persis hasil akhir pro kontra kenaikan
harga BBM.

Alhamdulillah masih ada yang waras dan konsisten memperhatikan kepentingan
rakyat RI,
yakni (minimal) dari fraksi PAN.. dari menolak kenaikan harga BBM (selama
efisiensi
pengelolaan BBM & Migas belum dilakukan), mendorong hak angket BBM dll..

Mudah:"an apabila PAN mendapat amanah lebih besar dari rakyat, dapat
memperjuangkan
kepentingan rakyat RI, lebih kuat dan berhasil. Amien..
CMIIW..

-- 
Wassalam,

Irwan.K
"Better team works could lead us to better results"
http://irwank.blogspot.com

Rabu, 11 Juni 2008
Headline Interpelasi Lolos, Angket BLBI Kandas

"Seluruh fraksi setuju meneruskan interpelasi."

*JAKARTA* - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usul
penggunaan hak interpelasi atas kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok.
Keputusan diambil dalam lobi para pemimpin fraksi di sela rapat paripurna
kemarin.

"Seluruh fraksi setuju meneruskan interpelasi," kata Wakil Ketua DPR
Muhaimin Iskandar, yang memimpin rapat tersebut. Keputusan itu disepakati
tanpa melalui mekanisme mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terlebih dulu.

Berbeda dengan interpelasi yang mulus, usul hak angket terhadap kasus
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Likuiditas Bank
Indonesia (KLBI) mentok dalam forum lobi selama kurang-lebih 45 menit itu.
Sebagai gantinya, kata Muhaimin, "Akan dibentuk tim pengawas."

Dalam pandangan fraksi-fraksi, empat dari sepuluh fraksi menolak penggunaan
hak angket terhadap kasus BLBI/KLBI. Keempat fraksi tersebut adalah Fraksi
Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.

Juru bicara Fraksi Golkar, Melchias Markus Mekeng, mengatakan hak angket
terhadap kasus BLBI/KLBI belum perlu. Namun, katanya, upaya pengembalian
uang negara harus diintensifkan dengan membentuk tim khusus dari unsur
Komisi Hukum dan Komisi Keuangan DPR.

Adapun juru bicara Fraksi PDIP, Tukidjo, mengatakan fraksinya menolak
penggunaan hak angket terhadap kasus itu karena penjelasan pemerintah saat
interpelasi beberapa waktu lalu sudah cukup. "PDIP bisa menerima penjelasan
pemerintah."

Sementara itu, enam fraksi lain yang mendukung penggunaan hak angket
BLBI/KLBI adalah Fraksi Partai Amanat Nasional, Kebangkitan Bangsa, Damai
Sejahtera, Bintang Pelopor Demokrasi, Bintang Reformasi, dan Fraksi
Persatuan Pembangunan.

Mereka sepakat menggunakan hak angket karena pemerintah dinilai tidak serius
mengusut para obligor. "Harus dituntaskan karena membebani anggaran negara,"
kata juru bicara Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, Nizar Dahlan. *DWI
RIYANTO AGUSTIAR*

Sumber : KORAN TEMPO

2009/2/12 Harman <harman_ira...@yahoo.com>

>
> http://www.rakyatmerdeka.co.id/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_webs
> ite&id=71266
>
> Bongkar Kasus BLBI!
> Rabu, 11 Februari 2009, 12:30:09 WIB
>
> Laporan: M Hendry Ginting
>
> *Jakarta, RMonline.* Semua pihak harus berkomitmen untuk membongkar
> skandal BLBI yang telah merugikan keuangan negara lebih dari Rp 600
> triliun.
>
> Demikian dikatakan anggota Komisi III DPR, Sahrin Hamid, Rabu (11/2)
> kepada *RMonline*.
>
> Menurut politisi muda PAN ini, kasus BLBI tersebut sangat merugikan
> keuangan negara. Untuk menuntaskan dan mengembalikan dana yang disikat
> para konglomerat hitam tersebut ke negara, katanya diperlukan komitmen
> dari semua pihak.
>
> "Untuk membongkarnya dibutuhkan komitmen semua pihak. Apakah itu menteri
> keuangan dan penegak hukum polisi dan jaksa," ujar anggota Komisi III
> DPR ini.
>
> Begitu juga dengan anggota DPR yang masuk dalam tim pengawas BLBI dan
> KLBI, menurutnya harus memiliki komitmen yang sama.
>
> Sekadar diketahui, rapat gabungan antara kejaksaan agung dengan tim
> pengawas BLBI dan KLBI yang terdiri dari anggota DPR gagal dilaksanakan.
> Hal itu dikarenakan peserta tidak kuorum.
>
> Ketika ditanya soal komitmen anggota DPR terhadap penuntasan kasus BLBI
> dan KLBI, sebab ditenggarai dana tersebut juga mengalir ke kocek partai
> politik, Sahrin, hanya mengatakan, penegakan hukum harus ditegakkan
> tanpa pandang bulu.
>
> "Kalau memang partai menerima dana tersebut, konsekuensi hukum harus
> diterima," pungkasnya. *[dry]*
>

Kirim email ke