Quote: ".. Dalam pandangan fraksi-fraksi, empat dari sepuluh fraksi menolak penggunaan hak angket terhadap kasus BLBI/KLBI. Keempat fraksi tersebut adalah Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. .."
Perjalanan pembahasan BLBI sempat mencapat titik puncak sewaktu diusulkan dijadikan hak angket (spt BBM). Namun sayangnya DIKANDASKAN/DIGAGALKAN oleh 4 partai peraih suara besar di pemilu 2004.. --> penguasa de facto & de jure DPR RI.. *Sikap/tindakan" mereka suka-tidak suka menjadi indikator baik buruknya kualitas DPR RI!!* Kalau golkar, pd, pks menolak hak angket blbi, rasanya gak aneh.. lah wong mereka" juga mendukung kenaikan harga BBM koq.. secara sederhana kita melihat posisi mereka yang menyengsarakan/tidak memperjuangkan kepentingan rakyat.. IMHO, yang agak aneh malah pdip, koq bisa"nya menolak hak angket BLBI.. Aya naon iyeu? ".. Sementara itu, enam fraksi lain yang mendukung penggunaan hak angket BLBI/KLBI adalah Fraksi Partai Amanat Nasional, Kebangkitan Bangsa, Damai Sejahtera, Bintang Pelopor Demokrasi, Bintang Reformasi, dan Fraksi Persatuan Pembangunan. .." Dalam artikel lain soal kenaikan harga BBM: ".. http://majalah.tempointeraktif.com/id/email/2005/03/28/NAS/mbm.20050328.NAS108320.id.html Berbelok di Tikungan AkhirBuntutnya dapat diduga. Dalam rapat paripurna DPR, sikap parlemen melunak. Dalam *voting *terbuka, 269 anggota DPR dari enam fraksi, termasuk *Fraksi PKS dan Fraksi PPP*, menyetujui kenaikan harga minyak. Pemerintah hanya diminta melakukan "penyesuaian" anggaran dan mengganti asumsi besaran subsidi BBM lewat APBN Perubahan. Kemenangan telak kubu pemerintah itu tak tertahan akibat *Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Kebangkitan Bangsa, * yang berkukuh menolak kenaikan harga bensin, *memboikot voting dalam rapat paripurna. * .. Memang tak semua lobi politik SBY menuai hasil. Partai Amanat Nasional (PAN), misalnya, berkukuh dengan sikap penolakan atas kenaikan harga BBM. Meski mengirim Menteri Perhubungan Hatta Radjasa, yang juga Sekjen PAN, pemerintah tak berhasil mengubah sikap partai tersebut. Padahal, Hatta Radjasa konon mengusung proposal kenaikan harga bahan bakar langsung ke Ketua Umum PAN Amien Rais. Tapi Amien sudah mengambil keputusan bulat. Hingga detik-detik terakhir *voting*, Amien bahkan mengontrol secara ketat sikap Fraksi PAN. "Pemerintah tak bisa menaikkan harga BBM. Soalnya, harga produksi minyak kita tak transparan," Amien Rais menegaskan. Sikap keras Amien Rais berimbas ke Senayan. Fraksi PAN memilih opsi yang menolak kenaikan harga BBM dengan membahas ulang lewat komisi-komisi DPR. *Sayangnya, meski mendapat aplaus panjang dari mahasiswa yang berada di balkon ruang rapat paripurna, 53 anggota Fraksi PAN tak mampu membendung arus. *Kata Ketua Fraksi PAN, Abdillah Toha, "Yang penting publik tahu bahwa PAN membela kepentingan rakyat." .." Sayangnya PDIP & PKB malah memboikot dan bukannya ikut voting menolak kenaikan harga BBM.. Sehingga tidak diketahui persis hasil akhir pro kontra kenaikan harga BBM. Alhamdulillah masih ada yang waras dan konsisten memperhatikan kepentingan rakyat RI, yakni (minimal) dari fraksi PAN.. dari menolak kenaikan harga BBM (selama efisiensi pengelolaan BBM & Migas belum dilakukan), mendorong hak angket BBM dll.. Mudah:"an apabila PAN mendapat amanah lebih besar dari rakyat, dapat memperjuangkan kepentingan rakyat RI, lebih kuat dan berhasil. Amien.. CMIIW.. -- Wassalam, Irwan.K "Better team works could lead us to better results" http://irwank.blogspot.com Rabu, 11 Juni 2008 Headline Interpelasi Lolos, Angket BLBI Kandas "Seluruh fraksi setuju meneruskan interpelasi." *JAKARTA* - Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui usul penggunaan hak interpelasi atas kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok. Keputusan diambil dalam lobi para pemimpin fraksi di sela rapat paripurna kemarin. "Seluruh fraksi setuju meneruskan interpelasi," kata Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, yang memimpin rapat tersebut. Keputusan itu disepakati tanpa melalui mekanisme mendengarkan pandangan fraksi-fraksi terlebih dulu. Berbeda dengan interpelasi yang mulus, usul hak angket terhadap kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) mentok dalam forum lobi selama kurang-lebih 45 menit itu. Sebagai gantinya, kata Muhaimin, "Akan dibentuk tim pengawas." Dalam pandangan fraksi-fraksi, empat dari sepuluh fraksi menolak penggunaan hak angket terhadap kasus BLBI/KLBI. Keempat fraksi tersebut adalah Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Juru bicara Fraksi Golkar, Melchias Markus Mekeng, mengatakan hak angket terhadap kasus BLBI/KLBI belum perlu. Namun, katanya, upaya pengembalian uang negara harus diintensifkan dengan membentuk tim khusus dari unsur Komisi Hukum dan Komisi Keuangan DPR. Adapun juru bicara Fraksi PDIP, Tukidjo, mengatakan fraksinya menolak penggunaan hak angket terhadap kasus itu karena penjelasan pemerintah saat interpelasi beberapa waktu lalu sudah cukup. "PDIP bisa menerima penjelasan pemerintah." Sementara itu, enam fraksi lain yang mendukung penggunaan hak angket BLBI/KLBI adalah Fraksi Partai Amanat Nasional, Kebangkitan Bangsa, Damai Sejahtera, Bintang Pelopor Demokrasi, Bintang Reformasi, dan Fraksi Persatuan Pembangunan. Mereka sepakat menggunakan hak angket karena pemerintah dinilai tidak serius mengusut para obligor. "Harus dituntaskan karena membebani anggaran negara," kata juru bicara Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi, Nizar Dahlan. *DWI RIYANTO AGUSTIAR* Sumber : KORAN TEMPO 2009/2/12 Harman <[email protected]> > > http://www.rakyatmerdeka.co.id/indexframe.php?url=situsberita/index.php?pilih=lihat_edisi_webs > ite&id=71266 > > Bongkar Kasus BLBI! > Rabu, 11 Februari 2009, 12:30:09 WIB > > Laporan: M Hendry Ginting > > *Jakarta, RMonline.* Semua pihak harus berkomitmen untuk membongkar > skandal BLBI yang telah merugikan keuangan negara lebih dari Rp 600 > triliun. > > Demikian dikatakan anggota Komisi III DPR, Sahrin Hamid, Rabu (11/2) > kepada *RMonline*. > > Menurut politisi muda PAN ini, kasus BLBI tersebut sangat merugikan > keuangan negara. Untuk menuntaskan dan mengembalikan dana yang disikat > para konglomerat hitam tersebut ke negara, katanya diperlukan komitmen > dari semua pihak. > > "Untuk membongkarnya dibutuhkan komitmen semua pihak. Apakah itu menteri > keuangan dan penegak hukum polisi dan jaksa," ujar anggota Komisi III > DPR ini. > > Begitu juga dengan anggota DPR yang masuk dalam tim pengawas BLBI dan > KLBI, menurutnya harus memiliki komitmen yang sama. > > Sekadar diketahui, rapat gabungan antara kejaksaan agung dengan tim > pengawas BLBI dan KLBI yang terdiri dari anggota DPR gagal dilaksanakan. > Hal itu dikarenakan peserta tidak kuorum. > > Ketika ditanya soal komitmen anggota DPR terhadap penuntasan kasus BLBI > dan KLBI, sebab ditenggarai dana tersebut juga mengalir ke kocek partai > politik, Sahrin, hanya mengatakan, penegakan hukum harus ditegakkan > tanpa pandang bulu. > > "Kalau memang partai menerima dana tersebut, konsekuensi hukum harus > diterima," pungkasnya. *[dry]* >
