Refleksi: Dirgahayu NKRI harga mati! http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/14/01003827/tajuk.rencana
Sabtu, 14 Februari 2009 | 01:00 WIB Masyarakat yang Sakit Serba fenomenal! Absurd! Irasional! Begitu komentar spontan atas beberapa peristiwa yang terjadi belakangan ini. Dua contoh kita pungut. Pertama, di Jombang, Jawa Timur, selama tiga pekan dukun cilik Ponari (10) diantre ribuan orang untuk berobat. Kedua, di Medan, Sumatera Utara, demokrasi yang seharusnya nonviolence menewaskan Ketua DPRD Sumut Abdul Azis Angkat. Berbeda dengan kasus kedua, kasus pertama lebih spektakuler. Orang disembuhkan dengan batu ajaib. Kasus kedua tidak seabsurd yang pertama sebab praksis politik amat erat dengan kekerasan, seperti yang terjadi dalam kasus Medan. Kedua kasus tersebut barangkali tidak mewakili kasus-kasus absurd-irasional lain. Karena tidak terungkap ke permukaan atau dianggap biasa, masih banyak kasus lain, termasuk perilaku anarkistis dan sadistis dalam berbagai kasus kejahatan. Kedua kasus itu bisa saja merupakan representasi sakit secara fisik dan sakit secara psikis masyarakat kita. Yang dibutuhkan adalah saluran keluar untuk membuang segala kejengkelan, kemarahan, dan depresi yang bisa diobati lewat air putih atau aksi brutal unjuk rasa. Analisis ahli sosiologi dan psikologi sudah standar. Akar masalahnya adalah hilangnya kontrol negara terhadap masyarakat, terlihat dari kendurnya supremasi hukum dan hancurnya kekuatan moral eksekutif. Perilaku anarkistis menjadi ekses demokratisasi. Tingkat kesulitan ekonomis saat ini tidak tertanggungkan. Masyarakat sedang sakit, sebuah terminologi sosiologi dan psikologi yang pas untuk menyebut kondisi belakangan ini. Dalam kondisi sakit, yang absurd dan irasional gampang terjadi. Dalam kondisi sakit, masyarakat mudah terombang-ambing, mudah terbawa atau terbius oleh tawaran-tawaran yang sebenarnya adalah mimpi. Pujangga Keraton Surakarta, Ronggowarsito (1802- 1873), menciptakan istilah zaman edan. Salah satu karyanya, Serat Kalatidha, memang tidak berbicara langsung tentang zaman edan. Kala artinya 'waktu' dan tidha artinya 'bimbang', berasosiasi dengan time of tribulation, kondisi serba tidak menentu, semacam krisis sosial-kultural. Konsep Ratu Adil yang mesianistis mudah muncul dalam kondisi krisis sosial-kultural. Yang diharapkan adalah hapusnya kebimbangan, berakhirnya zaman edan. Harapan itu tidak saja religius, semacam apokalipsme-lari ke harapan yang ditawarkan semua agama, tetapi justru tantangan persoalan aktual dan kontekstual. Utamanya bagi para elite politik, mari kita hapus sakit masyarakat, dengan tidak hanya sibuk memenangi perang bulan April 2009 dan Juli 2009. *** Tantangan Kemiskinan Sejak krisis keuangan global, yang merebak lebih dari satu setengah tahun silam, telah banyak peringatan akan ancaman kemiskinan global. Indonesia tidak luput, terseret gelombang pemutusan hubungan kerja yang berujung kemiskinan, akibat krisis yang melemahkan pertumbuhan ekonomi. Bappenas memprediksi upaya penurunan kemiskinan bakal tertahan. Berdasarkan asumsi dan parameter Bappenas, jumlah orang miskin bakal lebih tinggi dibandingkan target APBN 2009 (Kompas, 13/2). Memang, angka-angka tersebut masih lebih rendah dari 35 juta orang miskin pada tahun 2008 yang diperkirakan Badan Pusat Statistik. Meskipun baru asumsi, angka-angka mengkhawatirkan itu tidak mustahil jadi kenyataan. Kondisinya bisa lebih parah jika tidak ada langkah antisipasi memadai. Inflasi tinggi menyebabkan daya beli masyarakat anjlok, terutama yang berpenghasilan rendah. Pertumbuhan ekonomi rendah memperkecil penyerapan pekerja, sementara pencari kerja terus membanjir masuk pasar kerja sehingga penganggur bakal terus bertambah. Kedua indikator itu menjadi katalisator permasalahan kemiskinan. Kita akui, berbagai kebijakan penanganan kemiskinan dan pengangguran akibat dampak krisis global untuk tahun 2009 telah dicanangkan pemerintah. Misalnya, bantuan langsung tunai selama dua bulan, alokasi 15 kilogram beras untuk 18,2 juta rumah tangga sasaran, perluasan daerah program keluarga harapan, ekspansi program nasional pemberdayaan mandiri (PNPM). Belum lagi stimulus proyek infrastruktur sebagai lokomotif pergerakan berbagai bisnis, sehingga ada potensi penyerapan tenaga kerja langsung maupun tidak langsung sekitar 3,9 juta orang. Kalaupun semua itu dilaksanakan, apakah persoalan beres? Nyatanya, belum semua program berjalan, kita sudah dicemaskan soal kemungkinan kepulangan ratusan ribu tenaga kerja Indonesia dari luar negeri. Mereka tentu bakal menambah hiruk-pikuk pasar kerja. Selain faktor eksternal, dari internal kita sendiri seolah tak ada habisnya. Dampak perubahan iklim, misalnya, kian ekstrem. Gelombang tinggi, banjir, longsor, badai, kian sering memorakporandakan ladang kehidupan rakyat. Menghapus pengangguran dan kemiskinan, memakmurkan bangsa, memang target maksimal dan cita-cita luhur para founding fathers. Karena itu, siapa pun presiden berikut kabinetnya, itu akan selalu menjadi tantangan berat, dan isu yang sangat mudah dipolitisasi. Menurut hemat kita, dibutuhkan antisipasi berupa perencanaan dan implementasi yang inovatif disertai kerja ekstra keras dan sungguh-sungguh. Bukan sekadar diomongkan, dicanangkan, lalu urusan dianggap beres. Hal-hal kecil acap kali mendorong masyarakat untuk mengatasi masalahnya sendiri. Tetapi hal-hal kecil itu pun terkadang tidak bisa berjalan pada tahapan implementasi, hanya karena presiden, menteri, kepala daerah berbeda latar belakang partai. Ironis.
