Refleksi: Dirgahayu NKRI harga mati!

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/14/01003827/tajuk.rencana

Sabtu, 14 Februari 2009 | 01:00 WIB 
Masyarakat yang Sakit

Serba fenomenal! Absurd! Irasional! Begitu komentar spontan atas beberapa 
peristiwa yang terjadi belakangan ini.

Dua contoh kita pungut. Pertama, di Jombang, Jawa Timur, selama tiga pekan 
dukun cilik Ponari (10) diantre ribuan orang untuk berobat. Kedua, di Medan, 
Sumatera Utara, demokrasi yang seharusnya nonviolence menewaskan Ketua DPRD 
Sumut Abdul Azis Angkat.

Berbeda dengan kasus kedua, kasus pertama lebih spektakuler. Orang disembuhkan 
dengan batu ajaib. Kasus kedua tidak seabsurd yang pertama sebab praksis 
politik amat erat dengan kekerasan, seperti yang terjadi dalam kasus Medan.

Kedua kasus tersebut barangkali tidak mewakili kasus-kasus absurd-irasional 
lain. Karena tidak terungkap ke permukaan atau dianggap biasa, masih banyak 
kasus lain, termasuk perilaku anarkistis dan sadistis dalam berbagai kasus 
kejahatan.

Kedua kasus itu bisa saja merupakan representasi sakit secara fisik dan sakit 
secara psikis masyarakat kita. Yang dibutuhkan adalah saluran keluar untuk 
membuang segala kejengkelan, kemarahan, dan depresi yang bisa diobati lewat air 
putih atau aksi brutal unjuk rasa.

Analisis ahli sosiologi dan psikologi sudah standar. Akar masalahnya adalah 
hilangnya kontrol negara terhadap masyarakat, terlihat dari kendurnya supremasi 
hukum dan hancurnya kekuatan moral eksekutif. Perilaku anarkistis menjadi ekses 
demokratisasi. Tingkat kesulitan ekonomis saat ini tidak tertanggungkan.

Masyarakat sedang sakit, sebuah terminologi sosiologi dan psikologi yang pas 
untuk menyebut kondisi belakangan ini. Dalam kondisi sakit, yang absurd dan 
irasional gampang terjadi. Dalam kondisi sakit, masyarakat mudah 
terombang-ambing, mudah terbawa atau terbius oleh tawaran-tawaran yang 
sebenarnya adalah mimpi.

Pujangga Keraton Surakarta, Ronggowarsito (1802- 1873), menciptakan istilah 
zaman edan. Salah satu karyanya, Serat Kalatidha, memang tidak berbicara 
langsung tentang zaman edan. Kala artinya 'waktu' dan tidha artinya 'bimbang', 
berasosiasi dengan time of tribulation, kondisi serba tidak menentu, semacam 
krisis sosial-kultural.

Konsep Ratu Adil yang mesianistis mudah muncul dalam kondisi krisis 
sosial-kultural. Yang diharapkan adalah hapusnya kebimbangan, berakhirnya zaman 
edan. Harapan itu tidak saja religius, semacam apokalipsme-lari ke harapan yang 
ditawarkan semua agama, tetapi justru tantangan persoalan aktual dan 
kontekstual.

Utamanya bagi para elite politik, mari kita hapus sakit masyarakat, dengan 
tidak hanya sibuk memenangi perang bulan April 2009 dan Juli 2009.

***

Tantangan Kemiskinan

Sejak krisis keuangan global, yang merebak lebih dari satu setengah tahun 
silam, telah banyak peringatan akan ancaman kemiskinan global.

Indonesia tidak luput, terseret gelombang pemutusan hubungan kerja yang 
berujung kemiskinan, akibat krisis yang melemahkan pertumbuhan ekonomi.

Bappenas memprediksi upaya penurunan kemiskinan bakal tertahan. Berdasarkan 
asumsi dan parameter Bappenas, jumlah orang miskin bakal lebih tinggi 
dibandingkan target APBN 2009 (Kompas, 13/2). Memang, angka-angka tersebut 
masih lebih rendah dari 35 juta orang miskin pada tahun 2008 yang diperkirakan 
Badan Pusat Statistik.

Meskipun baru asumsi, angka-angka mengkhawatirkan itu tidak mustahil jadi 
kenyataan. Kondisinya bisa lebih parah jika tidak ada langkah antisipasi 
memadai.

Inflasi tinggi menyebabkan daya beli masyarakat anjlok, terutama yang 
berpenghasilan rendah. Pertumbuhan ekonomi rendah memperkecil penyerapan 
pekerja, sementara pencari kerja terus membanjir masuk pasar kerja sehingga 
penganggur bakal terus bertambah. Kedua indikator itu menjadi katalisator 
permasalahan kemiskinan.

Kita akui, berbagai kebijakan penanganan kemiskinan dan pengangguran akibat 
dampak krisis global untuk tahun 2009 telah dicanangkan pemerintah. Misalnya, 
bantuan langsung tunai selama dua bulan, alokasi 15 kilogram beras untuk 18,2 
juta rumah tangga sasaran, perluasan daerah program keluarga harapan, ekspansi 
program nasional pemberdayaan mandiri (PNPM). Belum lagi stimulus proyek 
infrastruktur sebagai lokomotif pergerakan berbagai bisnis, sehingga ada 
potensi penyerapan tenaga kerja langsung maupun tidak langsung sekitar 3,9 juta 
orang.

Kalaupun semua itu dilaksanakan, apakah persoalan beres? Nyatanya, belum semua 
program berjalan, kita sudah dicemaskan soal kemungkinan kepulangan ratusan 
ribu tenaga kerja Indonesia dari luar negeri. Mereka tentu bakal menambah 
hiruk-pikuk pasar kerja.

Selain faktor eksternal, dari internal kita sendiri seolah tak ada habisnya. 
Dampak perubahan iklim, misalnya, kian ekstrem. Gelombang tinggi, banjir, 
longsor, badai, kian sering memorakporandakan ladang kehidupan rakyat.

Menghapus pengangguran dan kemiskinan, memakmurkan bangsa, memang target 
maksimal dan cita-cita luhur para founding fathers. Karena itu, siapa pun 
presiden berikut kabinetnya, itu akan selalu menjadi tantangan berat, dan isu 
yang sangat mudah dipolitisasi.

Menurut hemat kita, dibutuhkan antisipasi berupa perencanaan dan implementasi 
yang inovatif disertai kerja ekstra keras dan sungguh-sungguh. Bukan sekadar 
diomongkan, dicanangkan, lalu urusan dianggap beres.

Hal-hal kecil acap kali mendorong masyarakat untuk mengatasi masalahnya 
sendiri. Tetapi hal-hal kecil itu pun terkadang tidak bisa berjalan pada 
tahapan implementasi, hanya karena presiden, menteri, kepala daerah berbeda 
latar belakang partai. Ironis.

Kirim email ke