http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2009/02/15/brk,20090215-160163,id.html


TNI Menolak Disidik Polisi
Minggu, 15 Februari 2009 | 22:35 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta : Tentara Nasional Indonesia meminta agar pasal-pasal 
dalam Rancangan Undang-Undang Peradilan Militer dipertimbankan dengan 
masak-masak. Posisi penyidik yang dialihkan dari polisi militer kepada 
kepolisian menurut Kepala Pusat Penerangan Markas Besar Tentara Nasional 
Indonesia Marsekal Muda Sagom tidaklah tepat. "Masa saudara muda mau memeriksa 
saudara tua," ujarnya kepada Tempo, Minggu (15/02). 


Polisi dan tentara, kata Sagom pada dasarnya berasal dari satu rumah. Jika 
diibaratkan sebuah keluarga maka polisi adalah saudara bungsu tentara. 
"Ibaratnya dia anak ke-empat, anak yang paling kecil," ujarnya. Kondisi inilah 
yang akan menimbulkan masalah psikologis jika kemudian polisi diberi kewenangan 
menyidik tentara dalam kasus-kasus pidana umum. 

Lebih lanjut Sagom menjelaskan bahwa masalah psikologis ini bukan sesuatu yang 
direka-reka. Sebab secara institusi TNI bisa menerima bila memang undang-undang 
menentukan tentara harus disidik polisi. "Tapi perorangan di tentaralah yang 
belum bisa menerima itu," ujar Sagom.

Sagom tak menolak jika tentara juga warga Negara Indonesia, namun tentara 
memiliki tugas khusus. "Tentara mengemban tugas yang tidak sama dengan warga 
negara lain, kami adalah alat pertahanan negara," ujarnya. Dengan tugas khusus 
inilah maka dalam bidang penegakan hukumpun tentara memiliki polisi yang 
berbeda dengan sipil yaitu polisi militer. "Merekalah yang mendisiplinkan dan 
menyidik tentara jika ada kesalahan yang dilakukan tentara".

Dalam penegakan hukum berikut sanksinya, lanjut Sagom tentara bahkan 
mendapatkan hukuman yang lebih berat dari sipil. "Selain hukuman fisik/penjara 
mereka juga mendapat hukuman administratif," ujarnya. Karena itu Sagom 
mempertanyakan bagaimana menjalankan hukuman administratif yang contohnya 
pencopotan ini jika tentara dibawa ke peradilan sipil. "Hakim atau jaksanya kan 
tidak berwenang mencopot".

Alasan ini, kata dia bukanlah sekedar alasan karena tentara meminta kekebalan. 
"Sebagai tentara kami selalu siap menjalankan keputusan pemerintah," ujarnya. 
Tapi kalau tentara harus berada di dua peradilan, menurut Sagom itu 
mengada-ada. Sagom juga mempertanyakan posisi polisi militer jika RUU Peradilan 
Militer benar-benar disahkan. "Apa harus hilang, lalu bagaimana dengan struktur 
tentara kita. Polisi militer itu ka nada dalam system ketentaraan dinegara 
manapun didunia".

TITIS SETIANINGTYAS

Kirim email ke