http://www.radartarakan.com/berita/index.asp?Berita=HIBURAN&id=149485

Selasa, 17 Februari 2009



Tagih Janji, Korban Lumpur Datangi Surabaya


 SURABAYA - Korban lumpur Lapindo kembali melakukan aksi di Surabaya. Kali ini 
sasarannya kantor Gubernur Jl Pahlawan Surabaya. Mereka menagih janji Gubernur 
Soekarwo dalam menyelesaikan permasalahan sosial akibat lumpur. 
Warga tersebut merupakan gabungan dari beberapa kelompok. Di antaranya 
pengungsi pasar Porong. Sumitro Cs, gerakan bersama pendukung Perpres 
(Gebppres), dan kelompok resettlement. Semua tergabung menjadi satu dengan nama 
koalisi korban lumpur Lapindo. 

Massa yang berjumlah sekitar 3.000 orang itu berangkat dari dua titik. Yakni 
Pasar Porong Baru (PPB), Sidoarjo dan perumahan Kahuripan Nirwana Village 
(KNV), Sidoarjo. Mereka sudah berkumpul sejak pukul 07.00 pagi. 

Setelah berkumpul, massa berjalan dan menyatukan diri di Pendapa Delta Wibawa. 
Di sana, massa menemui Bupati Sidoarjo Win Hendrarso untuk meminta dukungan. 
Oleh Win, warga diminta tetap tertib dalam menyampaikan aspirasai. "Jangan 
mengganggu kepentingan umum," jelas dia. 

Sambutan Win ditutup dengan penandatanganan spanduk yang dibawa warga. Dan 
selanjutnya spanduk tersebut dipasang di depan truk pengunjuk rassa. "Ini bukti 
dukungan dari pemerintah kabupaten dalam aksi kami," ucap salah seorang warga. 

Massa yang sebagian besar menggunakan sepeda motor berangkat pukul 09.15. 
Secara beriringan warga berjalan dalam pengawalan sehingga menyebabkan antrian 
sekitar 500 meter. Kabagops. Polres Sidoarjo Kompol Tri Suhartanto menyiagakan 
875 personel untuk pengamanan aksi tersebut. Mereka terdiri dari pasukan dalmas 
inti, dalmas gabungan, dalmas rayon, unit tangkal, polwan, dan satuan 
pengamanan tertutup. "Kami siagakan sejak aksi dimulai sampai selesai," 
katanya. 

Dengan kecepatan sekitar 40 meter per jam, massa berjalan melalui Jl raya 
Buduran, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Jalur tersebut merupakan akses 
Sidoarjo-Surabaya. Bisa dipastikan, akibat aksi tersebut jalan padat merayap. 

Sekitar satu jam mereka melakukan perjalanan. Sekitar pukul 10.25, massa tiba 
di kantor Gubernur Jl Pahlawan, Surabaya. Ribuan massa pun langsung turun ke 
jalan. Aparat yang disiagakan langsung berjaga-jaga di lokasi unjuk rasa. 
Setelah melakukan negosiasi, sekitar 30 warga akhirnya dipersilahkan masuk 
bertemu Gubernur Soekarwo. 

Di hadapan Soekawo, warga menyampaikan permasalahan yang dialami warga akibat 
lumpur. Mulai pembayaran uang muka 20 persen tahap kedua yang belum tuntas 
hingga pelunasan 80 persen dengan resettlement. 

Kompleksnya masalah tersebut menjadi tuntutan warga kepada pemerintah. "Mohon 
segera diselesaikan, entah dananya dari mana. Mungkin bisa diambil dari dana 
talangan," ujar Sumitro. Dia juga mengatakan, bahwa penderitaan masyarakat saat 
ini sudah kelewat batas. Warga sudah bosan dengan janji yang diberikan PT 
Minarak. "Untuk itu, kami ingin langkah nyata dari Gubernur untuk warga 
Sidoarjo," katanya. 

Seperti pernah diberitakan wacana dana talangan muncul akhir-akhir ini. 
Penyebabnya, penyelesaian yang dilakukan PT Minarak kepada warga sempurna. 
Dalih yang digunakan, PT Minarak sedang terkena krisis global. Merasa khawatir, 
warga menginginkan penyelesaian ditalangi pemerintah. Yaitu diambilkan melalu 
APBN 2009. 

Aspirasi tersebut disambut baik Gubernur Jatim Soekarwo. Dia menyatakan siap 
mendukung perjuangan warga. Namun, mengusahakan dana talangan bukanlah wewenang 
dia. "Ini akan kami sampaikan di tingkatan pusat," janji dia. Meski sedikit 
kecewa, ahirnya warga menerima. Mereka kembali ke Sidoarjo dan kemudian 
membubarkan diri. 

Minarak Siap Diaudit 

Secara terpisah, Vice President PT Minarak Lapindo Jaya Andi Darussalam 
Tabusalla menanggapi pernyataan Gubernur Soekarwo. Yaitu, terkait permintaan 
terhadap PT Minarak untuk melakukan audit. Menurut Andi, audit internal selalu 
dilakukan PT Minarak. "Jadi tanpa disuruh, sudah kami lakukan," katanya. Dari 
audit tersebut diketahui kemampuan perusahaan. "Tapi tidak untuk 
dipublikasikan," imbuh dia. 

Andi juga mengatakan, pihaknya telah berkonsultasi dengan tim audit independen. 
Jika terpaksa diminta, maka hasil audit bisa ditampilkan. Sehingga masyarakat 
benar-benar tahu kondisi PT Minarak yang sebenarnya. "Bahwa kami benar-benar 
sedang jatuh," ucapnya. 

Meski begitu, lanjut Andi, pihaknya tetap melakukan pembayaran sebisa mungkin. 
Dia memahami bahwa kesabaran warga sudah habis. Tetapi, warga diminta paham 
posisi PT Minarak yang terus komitmen. "Meski tertatih-tatih, pembayaran terus 
kami lakukan seadanya dan dengan mengangsur," tegas dia. Terkait dana talangan, 
Andi menyatakan pihaknya tidak pernah menginginkan hal itu. Sebab, PT Minarak 
masih sanggup dan tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah sosial akibat 
lumpu. (riq/ris/jpnn

<<,,216218-ok-lapindo.JPG>>

Kirim email ke