Simplifikasi Demokrasi


A. Bakir Ihsan
DOSEN ILMU POLITIK UIN JAKARTA 
Transisi demokrasi sejatinya bergerak ke arah konsolidasi. Tapi fakta-fakta 
justru terjebak pada simplifikasi yang berbuah distorsi, bahkan anarki. Inilah 
yang kita saksikan atas peristiwa tewasnya Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Sumatera Utara Abdul Aziz Angkat akibat brutalitas demonstran. Walaupun hasil 
visum dokter menunjukkan faktor meninggalnya adalah serangan jantung, aksi 
demonstrasi tetap menjadi bagian dari pemicunya. Namun, fakta tersebut tidak 
bisa dijadikan alasan untuk mengekang kebebasan sebagai salah satu landasan 
demokrasi. Yang bisa kita lihat dari realitas tersebut adalah terjadinya 
simplifikasi atas demokrasi. Demokrasi diperlakukan sebatas kepentingan. Dalam 
beragam bentuknya, gejala simplifikasi ini bisa dilihat dari deviasi prosesi 
demokrasi yang melibatkan elite politik dan publik. 
Beberapa waktu lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa terganggu dengan 
pengeras suara demonstrasi yang membuat gaduh Istana. Sejak itu, polisi 
memperketat penggunaan pengeras suara para demonstran di depan Istana. Sepintas 
kenyataan tersebut memperlihatkan paradoksalitas di tengah euforia kebebasan. 
Demokrasi yang menyuguhkan ruang kebebasan menjadi gaduh dan menyebabkan orang 
lain terganggu. Dan, atas alasan ini, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 
membenarkan pelarangan atas kegaduhan itu. 
Pada level bawah, masyarakat digaduhkan oleh kontestasi yang semakin memanas 
menjelang hari H Pemilihan Umum 2009. Sebagian kontestan melakukan segala cara, 
termasuk pelanggaran mencuri start, untuk meraih simpati. Bahkan, dengan 
penerapan suara terbanyak, kegaduhan semakin intens seiring dengan persaingan 
di antara kontestan dalam satu partai sekalipun. Kenyataan ini bila dibiarkan 
dapat menyulut potensi anarkisme aksi (Kompas, 30 Desember 2008)..

 
Kenyataan di atas merupakan rangkaian dari euforia demokrasi yang melibatkan 
kepentingan elite dan rakyat. Demokrasi memberi ruang yang sama untuk saling 
memahami dan menghargai aspirasi. Kegaduhan terjadi ketika salah satu komponen 
bersikap eksklusif dan mengabaikan aspirasi yang lain. Inilah yang menyebabkan 
demokrasi melahirkan efek domino yang tak jarang bertolak sisi dengan substansi 
demokrasi itu sendiri, seperti anarkisme dan barbarisme. 
Demokrasi lahir dalam dua sisi sekaligus: kebebasan sekaligus ketaatan. Setiap 
orang punya peluang (kebebasan) yang sama untuk mengaktualisasikan aspirasinya. 
Kebebasan ini dimaksudkan sebagai medium kesederajatan warga negara. 
Kesederajatan teraktualisasi ketika hukum ditaati. Dengan kata lain, demokrasi 
tanpa (ketaatan) hukum, akan menjadi lahan penyelewengan kebebasan. Itulah yang 
terjadi dalam aksi-aksi yang anarkistis. Atas nama kebebasan, kesetaraan 
menjadi mati. Ketika aturan main ditetapkan, maka ketaatan pada aturan main 
menjadi ujung napas demokrasi. Tanpa itu, maka demokrasi akan menjadi alat 
legitimasi (baca: simplifikasi) sekelompok orang (elite) untuk meraih 
keuntungan berdasarkan kepentingan masing-masing. 
Demokrasi sebagai medium aktualisasi aspirasi mengharuskan adanya proses 
(evolusi) yang efektif. Sehingga aspirasi dapat dipahami dan diterima tanpa 
pemaksaan apalagi tindak kekerasan. Substansi sebuah aksi adalah ekspresi 
aspirasi agar diapresiasi. Apalagi dalam demokrasi perwakilan (indirect 
democracy), penyampaian aspirasi bertumpu pada bagaimana aspirasi diartikulasi, 
diapresiasi, dan diterima oleh lembaga perwakilan. Bukan pada bagaimana 
aspirasi didistribusikan (disalurkan) dan diekspresikan, karena saluran suara 
sudah dilembagakan melalui Dewan Perwakilan Rakyat. 
Itulah sebabnya, salah satu prasyarat penting dalam demokrasi adalah 
pelembagaan (institusionalisasi) unsur-unsur demokrasi. Pelembagaan tersebut 
menyangkut penguatan peran dan fungsi masing-masing lembaga, sehingga semua 
mekanisme demokrasi dapat dijalankan secara maksimal dan substantif. Munculnya 
demonstrasi dengan segala cara, termasuk cara-cara anarkistis, merupakan efek 
dari tidak optimalnya fungsi pelembagaan suara rakyat. Proses penguatan DPR 
sebagai lembaga perwakilan rakyat, misalnya, berhenti pada aspek simbolis dan 
prosedur semata. Akibatnya, kecenderungan distorsi peran dan ambiguitas fungsi 
kelembagaan menjadi menonjol.

 
Sejak reformasi, eksistensi dan peran yang dimainkan DPR bukan memperkuat 
fungsi kelembagaannya, melainkan lebih pada penguatan kepentingan partai 
(primordial) dan pribadi (individual). Beberapa kasus korupsi yang menimpa 
anggota Dewan dan peningkatan tunjangan di tengah kinerja yang buruk merupakan 
bukti dari distorsi fungsi tersebut. Apalagi di tengah gurita peran DPR yang 
cenderung melampaui wewenang konstitusi yang bertumpu pada sistem presidensial. 
Dalam kondisi demikian, sejatinya DPR bisa lebih mudah mengontrol kebijakan 
pemerintah bagi kepentingan rakyat. Namun, alih-alih memperjuangkan aspirasi 
rakyat, beberapa keputusan yang dikeluarkan anggota Dewan justru kental dengan 
kontradiksi, sehingga tidak jarang harus diujimaterikan ke Mahkamah Konstitusi. 
Pelembagaan fungsi aparatur negara secara ideal dapat mengurangi kegaduhan 
dalam demokrasi. Paling tidak "mempersempit" ruang apologi untuk melantangkan 
suaranya, apalagi bertindak anarkistis, yang dapat mengganggu kepentingan 
publik. Lebih dari itu, pelembagaan tersebut dapat meminimalisasi upaya 
simplifikasi persaingan elite yang mengorbankan rakyat. 
Jalan tengah 
Kegaduhan dalam demokrasi merupakan keniscayaan. Ini terjadi karena demokrasi 
hadir di bumi manusia bukan di kota Tuhan (city of God). Manusia dengan segala 
kepentingan dan aspirasinya bisa mengarah pada penguatan state of nature ala 
Hobbesian. Demokrasi hadir sebagai jalan tengah antara idealisme ketuhanan 
(nilai-nilai universal) dan pragmatisme keduniaan (nilai-nilai relatif). Karena 
itu, demokrasi hadir sebagai tata nilai sintesis agar kehidupan teratur tanpa 
menisbikan ragam kepentingan. 
Itulah sebabnya, aturan dalam demokrasi mensyaratkan keteraturan. Mekanisme 
harus ditegakkan di antara ekstremitas kepentingan. Dan hal tersebut harus 
dilalui melalui proses yang berkelanjutan. Demokrasi bukanlah realitas yang 
given. Ada proses transisi untuk memperkuat arah menuju konsolidasi. Perjuangan 
untuk menyejajarkan martabat kemanusiaan yang sering terdistorsi oleh ambisi 
primordial sejatinya begitu kuat selama transisi. Di sinilah kearifan kita 
semua diperlukan untuk menyadari bahwa kita ada karena orang lain ada. Kita 
adalah manusia yang penuh kepentingan yang melalui demokrasi diajak untuk 
mengerti kepentingan "yang lain". Kalau tidak, transisi akan memperpanjang 
simplifikasi atas demokrasi dengan segala konsekuensinya, termasuk anarki.



      

Kirim email ke