Jangan Biarkan KPK seperti Ponari 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kian banyak menangani perkara-perkara yang 
belum sepenuhnya terindikasi terjadi tindak pidana korupsi. Ada yang hanya 
bersifat supervisi. Ada pula penyimpangan aset pemerintah daerah yang 
dilaporkan ke KPK. Bahkan, KPK juga membentuk pengaduan penyimpangan bantuan 
operasional sekolah (BOS). 

Mengapa masyarakat tidak ke lembaga lain dalam mengadukan dugaan penyimpangan 
yang belum tentu terindikasi korupsi? Mengapa pula dugaan penyalahgunaan aset 
(lahan) fasilitas umum milik pemerintah Kota Surabaya oleh pengembang harus 
dilaporkan ke KPK? Hal itu disebabkan lembaga terkait tidak dipercaya. 
Masyarakat ragu lembaga terkait mampu menyelesaikan masalah yang diadukan ke 
KPK. Paling tidak, KPK saat ini adalah lembaga penegak hukum yang ditakuti atau 
kredibilitasnya cukup dipercaya.

Gejala tersebut tidak salah. Bukankah pihak-pihak yang merasa dirugikan memang 
perlu mencari lembaga yang dianggap mampu menyelesaikan masalah masalah hukum 
yang dianggap tidak adil? KPK sampai sekarang relatif mampu memberikan jawaban 
untuk kegamangan publik terhadap kinerja lembaga penyidik seperti kejaksaan dan 
kepolisian. 

KPK pun dianggap mampu dan memiliki legitimasi yang kuat untuk mengambil alih 
perkara yang terkait dengan penyimpangan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan. 
Masalahnya, menumpuknya harapan yang berlebihan terhadap KPK perlu dianggap 
sebagai keadaan abnormal. Karena itu, perlu segera diluruskan atau dinormalkan. 

Caranya, kredibilitas lembaga lain yang terkait dengan penyidikan harus segera 
dipulihkan. Kejaksaan dan kepolisian perlu ditata. Kinerjanya harus direformasi 
agar di satu pihak dapat menjawab rasa keadilan pulik dan di pihak lain menjadi 
mitra yang sinergis KPK.

Dengan begitu, ke depan, KPK akan lebih fokus pada tugas utamanya. Yakni, 
memberantas korupsi, baik melalui kampanye atau pendidikan mencegah tindakan 
korupsi maupun penindakan terhadap pejabat publik yang menyalahgunakan 
kekuasaan yang berakibat pada terjadinya kerugian uang negara.

 

Kalau keadaan abnormal itu dibiarkan, sangat mungkin KPK akan mengalami 
overpekerjaan yang tidak sepenuhnya terkait dengan tugas pokok dan fungsi 
lembaga negara untuk memberantas korupsi. 

KPK kelak bisa jadi akan loyo. Tidak fokus. Akibatnya, korupsi gagal 
diberantas. Pasalnya, tenaga dan perhatian KPK tidak lagi ada pada rel atau di 
jalur yang ditetapkan UU Pembentukan KPK. KPK harus segera diselamatkan. Jangan 
biarkan publik menjadikan KPK ibarat Ponari dari Jombang yang dianggap sakti 
dengan batunya. Jangan biarkan masyarakat menganggap KPK bisa "mengobati" semua 
"penyakit" masyarakat yang terkait dengan tiadanya keadilan lantaran lembaga 
penegak hukum memble, gagal membangun law enforcement yang kukuh dan berwibawa. 
 
http://jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=52642
http://media-klaten.blogspot.com/
 
 
 
salam
Abdul Rohim


      

Kirim email ke