Refleksi: Bagaimana kalau dibilang : "TNI adalah alat untuk menlindungi politik 
yang berlaku dan yang didiktekan"? 

http://www.gatra.com/artikel.php?id=123287


Panglima: TNI Bukan Lembaga Politik


Jakarta, 20 Pebruari 2009 06:40
Panglima TNI Jenderal TNI Djoko Santoso menegaskan, TNI bukan lembaga politik 
yang dapat digunakan untuk mendukung salah satu calon presiden dan calon wakil 
presiden (capres/cawapres), baik dari kalangan sipil maupun purnawirawan TNI, 
dalam pemilihan umum (pemilu) 2009.

Hal tersebut diungkap Djoko, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (20/2).

Asumsi publik bahwa loyalitas prajurit aktif terhadap mantan atasannya yang 
ikut bursa capres/cawapres dalam pemilihan presiden 2009, menurutnya, merupakan 
hal yang berlebihan. "Perlu dipahami, antara purnawirawan dan TNI tidak ada 
hubungan struktural dan organisatoris sehingga anggapan bahwa purnawirawan akan 
memanfaatkan TNI untuk kepentingan politiknya, sama sekali tidak beralasan," 
tuturnya.

Djoko yakin, para purnawirawan TNI khususnya yang menjadi kandidat presiden dan 
wakil presiden, bisa memahami posisi prajurit dan institusi TNI yang harus 
netral dan tidak boleh berpolitik praktis. "Sehingga, hingar- bingar politik 
terkait Pemilu 2009, tidak akan menjadikan TNI terkotak-kotak karena TNI bukan 
lembaga politik, melainkan lembaga negara selaku alat pertahanan," Panglima 
TNI, menegaskan.

Berbagai isu yang menyebutkan ada anggota TNI yang terlibat politik praktis, 
tidak membuat TNI terpecah- belah. TNI tetap solid. Isu yang berkembang saat 
ini, justru mempertinggi kewaspadaan TNI guna benar-benar menjaga netralitas 
tersebut, katanya.

Mengenai dukungan purnawirawan terhadap netralitas TNI, Djoko menilai sebagai 
hal positif untuk memantapkan profesionalisme TNI. Institusi TNI, sudah 
melakukan berbagai upaya agar netralitas benar-benar dijalankan secara nyata.

Terkait kedatangan beberapa purnawirawan ke Mabes TNI beberapa waktu lalu, 
Panglima TNI mengungkapkan, kedatangan mereka bertujuan memberikan masukan bagi 
peningkatan profesiolisme TNI.

Tentang jaminan netralitas TNI akan berjalan sebagaimana mestinya, Panglima TNI 
menjelaskan, setiap prajurit sudah terikat dengan Saptamarga dan Sumpah 
Prajurit.

Karena itu, tidak alasan bagi mereka untuk tidak patuh dan taat pada instruksi 
yang diberikan.

Djoko menambahkan, instruksi dan sistem komando di lingkungan TNI disertai 
penerbitan buku saku Netralitas TNI, cukup memadai untuk membentengi prajurit 
TNI dari kegiatan politik praktis termasuk yang berkaitan dengan Pemilu 2009.

Jaminan lainnya, adalah partisipasi masyarakat dan seluruh komponen bangsa 
Indonesia untuk ikut mengawasi pelaksanaan netralitas TNI. "Sebab netralitas 
TNI sejatinya merupakan kehendak rakyat yang diamanatkan melalui Undang-Undang 
TNI maupun Undang-Undang Pemilu, maka seluruh komponen bangsa dan masyarakat, 
memiliki kewajiban dan tanggung jawab guna mengimplementasikannya," ujarnya. 
[EL, Ant] 

--------------------------------------------------------------------------------

URL: http://www.gatra.com/versi_cetak.php?id=123287 

Kirim email ke