Refleksi:  Di NKRI penuh masalah, jadi apa artinya 3 helcopter. Kalau tidak ada 
masalah pasti di buat masalah. Bagaimana solusinya dari catutan ini? 

http://www.ambonekspres.com/index.php?act=news&newsid=25649

      Sabtu, 21 Feb 2009, | 1 

      Djoko Susilo, Anggota Komisi I DPR 
      Tiga Heli TNI-AL Bermasalah  
     
      Surabaya, AE.- Tiga helikopter jenis MI-2 yang kini nangkring di hanggar 
Skuadron 400 Wing Udara I Surabaya dipertanyakan anggota Komisi I DPR Djoko 
Susilo. 
      Menurut dia, heli tersebut merupakan proyek 2002 dan negara sudah 
mengeluarkan uang Rp 17 miliar (15 persen dari total proyek).

      Namun, yang didapat adalah heli bekas. ''Padahal, kontraknya heli baru,'' 
ujarnya.
      Dia menyayangkan tidak adanya tindakan dari Departemen Pertahanan 
(Dephan) dan TNI-AL terhadap rekanan pengadaan heli dari Rusia tersebut. Karena 
itu, pihaknya akan mengagendakan pembahasan masalah tersebut dalam rapat dengar 
pendapat bersama Menhan dan TNI-AL, Senin lusa. ''Ini kan merugikan negara. 
Dephan harus mempertanggungjawabkan,'' tegasnya berulang-ulang.

      Komisi I DPR, kata Djoko, akan merekomendasikan agar KPK (Komisi 
Pemberantasan Korupsi) mengusut proyek pengadaan heli tersebut. ''Yang perlu 
dipertanyakan, kalau perusahaan yang mendatangkan itu bermasalah, mengapa 
didiamkan? Jangan-jangan, ada sesuatu di balik itu. Agar jelas, kami akan 
merekomendasikan kepada KPK maupun kejaksaan agar ikut turun tangan,'' paparnya.

      Di hanggar heli Skuadron 400 Wing Udara 1 Surabaya terdapat tiga heli 
MI-2 buatan Rusia. Dua didatangkan PT Seria Niaga Pertiwi dan satu lagi 
didatangkan PT Neva Indo Intrnasional. Heli tersebut merupakan sebagian di 
antara rencana penambahan satu skuadron atau 16 heli milik TNI-AL.

      Sayang, meski kontrak tersebut dilakukan sejak 2002, hingga sekarang 
tidak ada kejelasan. PT Neva Indo Internasional yang mendatangkan heli ketiga, 
meski dinilai baik, tidak ada kelanjutan. ''Kasihan PT Neva Indo yang 
mendatangkan satu heli yang ketiga itu, sekarang tak jelas. Malah saya dapat 
informasi akan digagalkan dan diganti heli jenis lain,'' papar mantan wartawan 
Jawa Pos itu.

      Djoko menyatakan, DPR pernah mengundang Nico, bos PT Seria Niaga Pertiwi. 
Tapi, dia tidak datang. Bahkan, alamat kantornya yang tertera pada kontrak 
dengan TNI sudah tidak ada. Hingga sekarang keberadaan Nico tak jelas.

      Heli yang didatangkan Nico sejak awal memang bermasalah. Setelah 
diturunkan dari kapal di Tanjung Perak, Surabaya, berbulan-bulan heli tersebut 
mangkrak di gudang. Dari Perak, akhirnya dipindahkan ke Lanudal Juanda untuk 
dirakit. 

      Heli tersebut pernah tampil pada peringatan HUT TNI yang dipusatkan di 
Dermaga Ujung, Surabaya. Setelah itu mangkrak kembali hingga sekarang.

      Djoko mengungkapkan, sebenarnya tiga helikopter yang sudah dicat dan 
ditulisi nama TNI-AL itu belum resmi milik TNI-AL. Sebab, hingga sekarang belum 
ada serah terima. 

      Kepala Dinas Penerangan TNI-AL (Kadispenal) Laksma TNI Iskandar Sitompul 
yang dihubungi melalui HP membenarkan bahwa tiga heli MI-2 tersebut belum resmi 
menjadi milik TNI-AL. Rencananya, TNI-AL menerima 16 heli MI-2 dari Dephan. 
Hanya, hingga sekarang masih dalam proses untuk melengkapi sisanya. 

      ''Saya belum tahu realisasinya. Yang jelas, hingga sekarang masih dalam 
proses. Bisa cepat dan bisa lama,'' tuturnya. (din/nw)  

Kirim email ke